Wakil Ketua DPRD Padang, Wahyu Iramana Putra bersama Wako Padang, Mahyeldi dt Marajo, saat kunjungan kerja ke Australia, 11 November 2016 lalu. |
Padang(SUMBAR),TN - Mengawali masa sidang II tahun
2017, Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Padang mengawalinya dengan studi komparatif
ke DPRD Kabupaten Badung, Provinsi Bali, 8-11 Mei 2017. Fokus kunjungan kerja
yang juga dilakukan ke Pamkab Badung ini, terkait sinkronisasi jadwal kegiatan
antara eksekutif dan legislatif sehingga dapat berjalan lebih baik lagi.
"Bamus ingin melakukan studi
banding dalam hal penyusunan agenda agar pekerjaan-pekerjaan bersama antara
eksekutif dan legislatif tidak terjadi tumpang tindih," ungkap Wakil Ketua
DPRD Padang, Wahyu Iramana Putra.
Dikatakan wahyu, kinerja Bamus
DPRD Kabupaten Badung cukup bagus. Bahkan, ada konsekuensi penegakkan aturan
dan regulasi yang jelas di Kabupaten Badung itu.
Bersama DPRD Padang, DPRD
Kabupaten Badung pada Senin (8/5/2017) itu juga dikunjungi rombongan dari DPRD
Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur dan DPRD Kota Tanggerang, Banten.
Selanjutnya, pada Selasa
(9/5/2017), Bamus juga bertemu dengan Pemko Kabupaten Badung. Dalam pertemuan
ini, rombongan DPRD Padang disambut Wakil Bupati Badung beserta rombongan OPD
dari Pemerintah Kota Salatiga, Jawa Tengah.
Wahyu mengatakan, di samping
mengetahui bagaimana penjadwalan Bamus di DPRD Kabupaten Badung, rombongan ini
sekaligus dapat mengambil suatu perbandingan dimana di Kabupaten Badung Bali
yang didominasi oleh sektor wisata, APBD-nya bisa ditingkatkan mencapai Rp6,5
triliun.
Di Kabupaten Badung, katanya,
setiap warga yang meninggal dunia diberikan uang santunan kematian sebesar Rp10
juta dan itu untuk semua warga. "Semuanya sama, asalkan mempunyai KTP
Bali. Itu menjadi kebijakan dan regulasi langsung dari pemerintah
setempat," ungkap Wahyu.
"Sementara, kita di Padang
memang ada santunan kematiannya. Namun, yang dipersoalkan adalah dampak
sosialnya.Apa-apa yang kita rasa sangat perlu nantinya dan bisa diterapkan di
pemerintahan kota Padang, akan kita bicarakan nanti antara eksekutif dan
legislatif," pungkas Wahyu.
#IA-001/kyo
0 Komentar