Tanamo News | Bukit Tinggi - Menurut Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Nasrul Abit Datuk Malintang Panai, penyelenggaraan otonomi daerah sudah berjalan XXII tahun dan telah pula memberikan kontribusi yang baik terhadap pelayanan publik dan pemerataan pembangunan daerah.
"Kita menyaksikan, dengan rasa percaya diri, penduduk 261 juta jiwa yang terdiri dari ratusan suku dan mendiami ribuan pulau terus berpadu, bahu membahu meraih kemajuan, dan mengejar ketertinggalan guna mewujudkan kejayaan," ujarnya saat upacara peringatan Hari Otonomi Darerah ke XXII tahun 2018 tingkat Sumbar di Lapangan Kantin Bukittinggi, Rabu, 25 April 2018.
Hadir dalam kesempatan itu, Walikota Bukittinggi, Wakil Bupati Padang Pariaman, Forkopimda, Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan OPD di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi.
"Perjalanan usia 22 tahun sudah begitu banyak menyemai manfaat dan kebaikan bagi seluruh rakyat. Kita menyadari cara efektif mewujudkan kesejahteraan adalah dengan penyelenggara otonomi daerah yang bersih dan demokratis," ungkapnya.
Dikatakannya, penyelenggaraan otonomi daerah yang bersih dan demokratis didasari oleh aspek kelembagaan, bukan atas kehendak seseorang atau pun kelompok tertentu sehingga dalam setiap derap penyelenggaraan otonomi daerah, taat kepada prinsip bahwa semua warga memiliki hak dan kewajiban yang sama dimata hukum.
"Penyelenggaraan otonomi daerah yang diarahkan membangun tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya menjadi syarat utama terwujudnya tujuan otonomi daerah. Harus kita pahami bersama, peningkatan kesejahteraan rakyat dilakukan melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan daya saing, kreatifitas, serta inovasi mengandalkan ciri khas daerah," tukuknya.
Namun, tegasnya, jika prinsip-prinsip ini diabaikan, maka penyelenggara otonomi daerah tidak akan pernah sampai pada tujuannya. Selain itu penyelenggaraan otonomi daerah yang bersih merupakan bagian penting dari proses demokrasi, karena hal ini menjadi syarat mutlak bagi pembangunan menyeluruh dan berimbang.
"Tidak bisa kita pungkiri, selama 22 tahun implementasi otonomi daerah, banyak hal positif antara lain pembangunan sarana dan prasarana semakin mengeliat, sesuai potensi daerah dengan akurasi yang tinggi serta mengakomudir keinginan masyarakat," urainya.
Ia mengatakan, otonomi daerah telah banyak mendorong adanya proses pengambilan keputusan publik yang lebih partisipatif juga demokratis lewat pemilihan kepala daerah.
#ia.1*
#Tags: Biro Humas Pemprov Sumbar
0 Komentar