𝐆𝐔𝐁𝐄𝐑𝐍𝐔𝐑 𝐁𝐀𝐑𝐔 : 𝐍𝐚𝐬𝐢𝐛 𝐍𝐞𝐥𝐚𝐲𝐚𝐧 𝐇𝐚𝐫𝐮𝐬 𝐁𝐞𝐫𝐮𝐛𝐚𝐡 !!

𝘖𝘭𝘦𝘩 𝘚𝘺𝘢𝘪𝘧𝘶𝘭 𝘈𝘻𝘮𝘢𝘯 (𝘞𝘢𝘬𝘪𝘭 𝘒𝘦𝘵𝘶𝘢 𝘋𝘗𝘋. 𝘏𝘕𝘚𝘐 𝘚𝘶𝘮𝘢𝘵𝘦𝘳𝘢 𝘉𝘢𝘳𝘢𝘵)

Tanamonews | Dari judul yang penulis angkat terkesan terlihat sedikit agak intervensi, sebetulnya tidak juga bila kita menoleh pada dua periode yang lalu, dimana Gubernur dan Wakil Gubernur keduanya berasal dari daerah pesisir, dan bahkan masing masing Wakil Gubernurnya sudah menjabat sebagai Bupati  dua periode, yakni di Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Pesisir Selatan, seharusnya  mereka paham akar permasalahan kemiskinan nelayan itu sendiri, kenyataannya perubahan nasib nelayan kearah yang lebih baik, belum terlihat perubahan secara significant. 

Untuk menjelaskan semua itu sangatlah sederhana menjelaskannya, cukup dengan menyandingkan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Barat periode 2010 – 2015 dan periode 2016 – 2021, dari kedua dokumen tersebut  rumusan permasalahan periode pertama dan periode kedua terkait dengan nelayan persis sama, yakni  : 

“Keterbatasan armada dan alat tangkap masih menjadi dilema khususnya bagi nelayan tradisional”, 

artinya tidak ada kemajuan, dengan kondisi tersebut hasil tangkapan nelayan rendah, tentu pendapatan yang mereka terima juga akan rendah dan pada akhirnya tingkat kesejahteraan nelayan juga akan rendah.

Sebetulnya berbagai upaya telah dilakukan oleh OPD terkait, sebut saja GPEMP (Gerakan Pemberdayaa Ekonomi Masyarakat Pesisir), namun intervensi yang dilakukan belum menyentuh kepada akar permasalahan. Untuk nelayan kecil substansi yang mereka butuhkan sebetulnya adalah bagaimana mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar keluarganya. Kondisi ini tentu berbeda dengan nelayan maju, disini orientasi mereka lebih kearah profit.

Disaat keterbatasan armada dan alat tangkap ini tidak mampu diatasi, OPD terkait seharusnya mencarikan upaya lain, bagaimana dengan armada dan alat tangkap yang terbatas ini nelayan masih bisa meningkatkan produksinya dengan berbagai program pendukung.

Dengan telah dilantiknya Mahyeldi Ansharullah - Audy Joinaldy oleh Presiden Joko Widodo sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat di Istana Negara, Kamis (25/2/2021), maka  mereka resmi sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat kepala daerah dan wakil kepala daerah periode 2021 – 2024.

Melihat periode Gubernur yang sekarang yang hanya kurang dar 4 tahun saya yakin mereka berdua mampu membawa perubahan nasib nelayan kearah yang lebih baik. Adapun yang menjadi dasar pemikiran penulis adalah, 

Pertama; latar belakang pendidikan mereka berdua, yakni sarjana pertanian, artinya mereka paham tentang sosial ekonomi petani, karena tidak berbeda jauh dengan sosial ekonomi nelayan.

Kedua; Profesi Wakil Gubernur yang selama ini dikenal seorang wirausaha yang sukses sesuai dengan latar belakang akademiknya tentu mampu memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi nelayan tradisionil selama ini.

Kita menyadari dari hampir 90% nelayan Sumatera Barat adalah nelayan tradisionil, dan nelayan tradiosionil ini identik dengan kemiskinan.  Kemiskinan nelayan sangatlah berbeda bila dibandingkan dengan kemiskinan petani, karena nelayan dalam berusaha dibatasi oleh berbagai faktor, seperti faktor alam, faktor sarana dan prasarana yang dimiliki, dan faktor skill, serta fishing ground yang sangat dinamis. 

Melihat begitu kompleksnya permasalahan kemiskinan nelayan ini, dalam tulisan ini penulis menyarankan upaya yang harus mereka lakukan berdua dalam melakukan perubahan terhadap pembangunan bidang kelautan dan perikanan, khususnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan sebagai berikut :

Pertama ; Untuk membangun bidang kelautan dan perikanan harus di mulai dari data dan informasi yang jelas, sebab kesalahan dalam data dan informasi akan menyebabkan kesalahan dalam perencanaan. Contoh data yang digunakan selama ini banyak versi, tergantung untuk apa data itu digunakan, 

Kedua ; Meningkatkan Skill SDM nelayan melalui program regenerasi nelayan, walaupun dengan peralatan yang sederhana, mereka mampu meningkatkan hasil tangkapan.

Ketiga ;Permasalahan nelayan harus dilihat dari kacamata nelayan, setelah itu OPD harus mengidentifikasi permasalahan tersebut untuk mengetahui akar permasalahan yang sesungguhnya. Musrenbang harus dijadikan sebagai proses perencanaan, bukan sebagai alat untuk meligitimasi bahwasanya perencanaan telah dilaksanakan berdasarkan bottom - up. Demikian juga halnya dengan usulan POKIR Anggota DPRD, harus disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. 

Keempat ; Pembangunan kelautan Sumatera Barat jangan hanya bersifat lokal, artinya mainset bupati/walikota harus diformat, jangan hanya sekedar memikirkan daerahnya saja tetapi harus bersifat regional. 

Contoh : Untuk mendukung produksi perikanan tangkap Sumatera Barat, khususnya komoditi ikan tuna harus didukung tersedianya umpan (ikan bandeng), tetapi banyak daerah hanya disibukan dengan budidaya Ikan Nila, Ikan Lele Patin dan ikan sejenisnya sehingganya untuk pengembangan Ikan Tuna selalu dihadapkan kepada permasalahan klasik, yakni tidak tersedianya umpan. Penyedian umpan ini bisa dilakukan oleh nelayan tradisionil sebagai mata pencaharaian alternative nelayan tradisionil.

Kelima; Program bantuan lepas harus dilakukan monev, tidak  dilepas begitu saja sesuai dengan namanya. Kedepan perlu dilakukan perubahan paradigma dalam memberikan bantuan, yakni jangan beri ikan, jangan beri pancing, tetapi ajarkan mereka cara membuat pancing. Artinya SDM/skill nelayan harus lebih ditingkatkan.

Keenam; Lakukan berbagai kajian untuk merumuskan model pemberdayaan ekonomi nelayan yang pas untuk masing-masing kabupaten/kota, sebab selama ini program program yang dibuat oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan lebih kearah pemerataan, tidak melihat kondisi dan potensi daerah.

Ketujuh; Yang tidak kalah pentingnya adalah dalam pengisian jabatan struktural dan jabatan fungsional pada OPD terkait harus diisi oleh SDM yang mempuni baik dari latar belakang akademik maupun pengalaman, serta mempunyai komitmen dan etika untuk memajukan bidang kelautan dan perikanan, dan ini perlu juga penegasan kepada Bupati dan Walikota.. 

Kedelapan; Setiap proposal yang diusulkan kepada KKP pusat, terlebih dahulu harus mendapat rekomendasi dari Pemerintah Provinsi.

Terakhir yang tidak kalah pentingnya, untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan adalah menjadi tanggung jawab bersama (lintas OPD), sebab penulis yakin OPD Dinas Kelautan dan Perikanan tidak akan mampu melakukannya sendiri. Insya Allah. (Arif)