Padang - Menteri Dalam Negeri RI, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sepakat untuk peningkatkan peran dan kontribusi Bank Pembangunan Daerah (BPD) terhadap perekonomian daerah dan nasional sekaligus mewujudkan sistem keuangan yang stabil, kuat, dan berintegritas.
Tanamonews | Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyampaikan kesepakatan ini guna mendorong BPD untuk terus menjaga profesionalisme dan integritas, sehingga menjadi bank regional yang tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan.
Hal ini disampaikan Mendagri pada acara Penandatanganan Pernyataan Bersama Penguatan BPD secara virtual yang diikuti oleh Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno di ruang kerjanya Selasa (8/12/2020).
"Kita berharap, BPD dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa keuangan dan pemangku kepentingan lainnya secara efektif, efisien, sambil tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian," sambut Tito.
BPD ini sangat penting di era reformasi merupakan bagian dari tujuan otonomi daerah memberikan ruang yang lebih luas kepada daerah. Untuk mengelola daerah masing- masing mengembang SDM dengan tujuan bisa mandiri dan bisa sejahterakan rakyat.
Daerah memiliki sumber keuangan dari pemerintah pusat dalam bentuk dana akselerasi transfortasi, kemudian dari pendapatan asli daerah PAD, kemudian dari badan usaha milik daerah (BUMD).
"BPD juga dapat mendorong pembangunan di daerah, diarahkan untuk pembanguan infrastruktur UMKM, pertanian, perdagangan dan kegiatan ekonomi itulah tugas pokok BPD," terang Tito.
Tito Karnavian juga mengimbau kepada Pemerintah Daerah selaku pemegang saham dalam melaksanakan pemilihan pengurus BPD agar mengedepankan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, serta memperhatikan aspek integritas, profesionalisme, dan kompetensi para calon pengurus.
"Upaya penguatan BPD sejalan dengan program yang sedang dijalankan oleh Kementerian Dalam Negeri," kata Tito.
Adapun, pernyataan bersama dari Kemendagri, OJK, PPATK, dan KPK ini juga dibarengi dengan komitmen bersama akselerasi transformasi BPD, penerapan tata kelola yang baik, dan peningkatan efektivitas penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT).
Selanjutnya dilakukan Komitmen bersama ini ditandatangani oleh Pemegang Saham Pengendali, Komisaris Utama, dan Direktur Utama dari seluruh BPD di Indonesia. (Hms-Sumbar)
0 Komentar