Tanamonews | Bukittinggi, - Terhitung mulai awal Januari 2021. Semua kegiatan ke Humasan di Pemerintah Daerah maupun Provinsi, sudah harus ditangani oleh Dinas Komunikasi dan Informasi (Inforkom). Artinya tidak satupun jejak kehumasan yang tertinggal.
Tapi, tidak di kota Bukittinggi, cengraman kuku antek-antek Petahana kota Bukittinggi, masih kuat mencengkram dibagian ke Humasan, sehingga ada hak-hak perusahaan Pers, maupun wartawan yang melakukan kerjasama yang terkebiri.
Realita itu terungkap dalam pertemuan silaturrahmi Wakil Walikota Bukittinggi terpilih Marfendi dengan wartawan di Sekretariat PWI kota Bukittinggi. Kamis 11/2.
Silaturrahmi Wakil Walikota terpilih Marfendi, dengan pekerja pers se-Bukittinggi yang dipandu Ketua PWI Bukittinggi Haji Anasrul dan Sekretarisnya Hafnipon di Sekretariat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) kota Bukittinggi. Kamis 11/2 selain membicarakan program kerja duo pemimpin daerah lima tahun kedepan, juga dalam sesi tanya jawab mengemukan jalinan kerjasama Pemerintah daerah kota Bukittinggi dengan pers.
Ada indikasi, dengan pengalihan kewenangan kehumasan pada Dinas Kominfo. Oknum atau antek-antek Petahana yang menjabat dikehumasan Bukittinggi, selama ini masih tetap mencengkramkan kukunya dengan kuat.
Pengakuan itu terungkap dalam pertemuan Kadis Kominfo Kota Bukittinggi Novri, dengan wartawan Dua pekan sebelumnya. seperti yang dilansir dari merapinews.com
Novri, mengatakan belanja kerjasama Kominfo dengan media masa hanya Rp. 43 juta. Dengan angka Rp. 43 juta itulah, kata Novri. Kominfo melakukan kerjasama dengan media Portal (on line), Radio, Media Cetak dan Elctronic.
Sementara, baik Advetorial (Pariwara), Iklan dan Iklan luar ruang, termasuk jumpa wartawan (Jumpa Pers) masih ditangani oleh Bagian Humas, kata Novri.
Berbanding terbalik dengan Dinas Kominfo Kabupaten Solok sebagai pembanding.
Menurut Kadis Kominfo Solok, Deni Prihatni, mengatakan dengan kebijakan pengalihan kewenangan. Institusi yang ia pimpin di Kabupaten Solok hanya dimodali dana kerjasama dengan Pers Rp. 340 juta. Dana sebanyak itu sangat menyulitkan baginya membagi kue kerjasama dengan Pers.
"Saya harus mengorbankan sejumlah media yang selama ini telah berpartisi membangun daerah yang dipimpin Bupati Gusmal. "Hal itu tidak mungkin saya lakukan", ujar Deni
Artinya, dengan anggaran belanja Rp. 43 juta Dinas Kominfo Bukittinggi. Sementara pembagian kerja masih tersisa di Bagian Humas, sama artinya Bagian Humas Bukittinggi masih kuat memancapkan kukunya untuk menguliti pekerja Pers dan penerbitan pers.
Menanggapai hal itu. Wakil Walikota Bukittinggi terpilih Marfendi, tidak menghendaki hal itu terjadi.
"Saya tidak menghendaki adanya penggebirian pekerja pers dan penerbitan pers. Bila itu terjadi", kata Marfendi dihadapan Wakil Ketua Majelis Pertimbamgan Daerah (MPD) Partsi PKS Bukittinggi Ibnu Aziz, Sekum Partai PKS Bukittinggi M. Syafaat, Kabid Perempuan Ketahanan Keluarga Linda, Wakil Ketua DPRD Bukittinggi Nur Hasra. Pihaknya berjanji akan menelusurinya.
"Bila perlu pejabat yang ada di Bagian Humas itu di Nol kilometerkan. Ya.. Saya akan nol kilometerkan pejabat di Bagian Humas itu", kata Marfendi menjanjikan.(arif/asroel bb).
0 Komentar