Tanamonews.com, Painan – Fraksi Persatuan Bintang Perjuangan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan menegaskan pentingnya pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi pada kepentingan masyarakat, menyusul persetujuannya terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.
Sikap politik tersebut disampaikan juru bicara Fraksi Persatuan Bintang Perjuangan, Fetmadarni, dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Senin (14/9/2026). Fraksi tersebut menilai perubahan anggaran harus mampu menjawab kebutuhan pembangunan sekaligus memperkuat perlindungan sosial dan perekonomian masyarakat.
Dalam penyampaian pendapat akhirnya, Fetmadarni mengingatkan pemerintah daerah agar tidak menjadikan APBD Perubahan hanya sebagai instrumen penyesuaian administrasi keuangan, melainkan sebagai kesempatan untuk memastikan program prioritas benar-benar terlaksana.
“Pola anggaran yang hendak dicapai di kemudian hari bukan hanya sebatas terserapnya anggaran, tetapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana penyerapan anggaran mampu melahirkan efek positif dalam rangka menggerakkan roda pembangunan daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang tercinta ini,” kata Fetmadarni.
Menurutnya, keterbatasan kemampuan fiskal daerah menuntut pemerintah lebih selektif dalam menentukan program dan kegiatan yang akan dibiayai melalui APBD Perubahan 2026.
Ia menjelaskan, setiap kebijakan anggaran harus mengacu pada hasil kesepakatan perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), yang telah menjadi dasar penentuan kegiatan strategis dan mendesak.
Fraksi Persatuan Bintang Perjuangan juga menekankan pentingnya sinkronisasi kebijakan pembangunan daerah dengan arah kebijakan pemerintah pusat, khususnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 terkait efisiensi belanja dan optimalisasi penggunaan anggaran pemerintah.
“Fraksi Persatuan Bintang Perjuangan menginginkan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 harus tetap mengacu pada nota kesepakatan,” ujarnya membacakan salah satu poin pendapat akhir fraksi.
Fetmadarni meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) menyusun anggaran secara realistis dan terukur, dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta waktu pelaksanaan kegiatan yang semakin terbatas.
Menurutnya, program yang telah disepakati harus menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat dan mendukung pencapaian target pembangunan sebagaimana tertuang dalam perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026.
Fraksi tersebut juga mengingatkan pentingnya konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Setiap perubahan program maupun pergeseran alokasi belanja harus tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Perhatian khusus diberikan terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan menjelang berakhirnya tahun anggaran. Fraksi tersebut mengingatkan agar pemerintah daerah tidak hanya mengejar penyelesaian administrasi dan realisasi keuangan.
“Tiga bulan ke depan, tahun anggaran 2026 akan berakhir, tentunya semua program yang telah direncanakan harus mampu terealisasi dengan sebaik-baiknya oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan tetap memprioritaskan kualitas pekerjaan,” tegas Fetmadarni.
Ia menilai, kualitas hasil pembangunan harus menjadi ukuran keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola APBD, sehingga setiap kegiatan yang dilaksanakan memiliki manfaat jangka panjang bagi masyarakat.
Selain menyoroti pelaksanaan pembangunan, Fraksi Persatuan Bintang Perjuangan juga memberikan perhatian terhadap kondisi ekonomi masyarakat yang menghadapi berbagai tekanan dan tantangan.
Fetmadarni menyampaikan, pemerintah daerah dituntut lebih responsif dalam menghadapi persoalan sosial dan ekonomi, terutama yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan, pendidikan, kesempatan kerja, serta kemampuan daya beli masyarakat.
“Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan harus lebih dari sekadar hadir. Pemerintah Daerah Pesisir Selatan harus mengayomi, melindungi, dan memberikan perhatian besar kepada masyarakat yang membutuhkan kepastian akan ketersediaan fasilitas kesehatan dan jaminan hidup,” ungkapnya.
Menurutnya, penggunaan APBD harus diarahkan untuk memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat, bukan semata-mata memenuhi target belanja yang telah direncanakan.
Fraksi tersebut juga mengingatkan pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas sektor kesehatan, pendidikan, dan ekonomi, sekaligus memperkuat berbagai kebijakan yang dapat mengurangi pengangguran dan mempertahankan aktivitas ekonomi masyarakat.
“Pemerintah Daerah Pesisir Selatan harus lebih fokus pada kebutuhan pendidikan, mengatasi pengangguran, meningkatkan daya beli masyarakat, serta menjaga kelangsungan aktivitas ekonomi yang terancam resesi,” katanya.
Fetmadarni berharap seluruh perangkat daerah mampu menerapkan pola penyerapan anggaran secara berimbang, proporsional, dan berkelanjutan, agar setiap program dapat berjalan efektif serta memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah.
Dengan arah kebijakan tersebut, Fraksi Persatuan Bintang Perjuangan berharap perubahan APBD 2026 mampu memperkuat pencapaian target pembangunan daerah, sekaligus memastikan anggaran yang tersedia digunakan untuk menjawab persoalan yang paling mendesak di tengah masyarakat.
Setelah mempertimbangkan hasil pembahasan Ranperda, dokumen perubahan APBD, serta jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi, Fraksi Persatuan Bintang Perjuangan menyatakan menerima dan menyetujui Ranperda Perubahan APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, dengan penekanan agar pemerintah daerah menjalankan seluruh program secara bertanggung jawab dan mengutamakan kepentingan masyarakat.









0 Komentar