Tanamonews.com | Sensus Penduduk (SP) di Indonesia pertama kali dilaksanakan pada masa kekuasaan Inggris di bawah pemerintahan Thomas Stamford Raffles. Saat itu, sensus yang dilakukan hanya mencakup Pulau Jawa saja. Selanjutnya semasa pemerintahan Kolonial Hindia Belanda pernah dilakukan pengumpulan data kependudukan pada tahun 1920 namun juga masih terbatas di Pulau Jawa. Untuk pertama kalinya SP yang mencakup seluruh wilayah Indonesia dilakukan pada tahun 1930.
Setelah kemerdekaan, Republik Indonesia telah melaksanakan SP sebanyak lima kali yaitu tahun 1961, 1971, 1980, 1990, dan 2000. Sensus Penduduk di Indonesia dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali dan sejak tahun 1980 pelaksanaannya dilakukan pada tahun yang berakhiran nol. Pelaksanaan SP dilakukan di seluruh wilayah Indonesia sampai tingkat administrasi terkecil yaitu desa/kelurahan, sehingga merupakan sumber data kependudukan yang lengkap dan menyeluruh serta merupakan potret kependudukan yang terakurat dan terkini. Data SP diperbaharui setiap lima tahun sekali melalui Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS). Grafik disamping menggambarkan perkembangan jumlah penduduk di Indonesia tahun 1930 sampai dengan 2000 yang dihasilkan dari Sensus Penduduk.
SENSUS PENDUDUK 2010
Sensus Penduduk Indonesia 2010 (SP2010)merupakan Sensus Penduduk keenam yang dilakukan sejak Indonesia merdeka. Tujuan utama SP2010 adalah menghitung jumlah penduduk serta mengumpulkan informasi dasar kependudukandan perumahan masyarakat Indonesia. Manfaat dari SP2010 adalah memperoleh informasi dasar kependudukan dan perumahan yangdiperlukan untuk bahan evaluasi pembangunanserta untuk menyusun perencanaan pembangunan kependudukan, sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat Indonesia di masa mendatang. SP2010 dilaksanakan dalam periode waktu 1-31 Mei 2010. Mencakup 88.361 desa, 6.579 kecamatan, 497 kabupaten/kota di 33 provinsi di seluruh Indonesia. Petugas yang diterjunkan sebanyak kurang lebih 700 ribu orang petugas terlatih. Pelatihan petugas dilaksanakan secara berjenjang dari Instruktur Utama, Instruktur Nasional (Innas), Instruktur Daerah (Inda), dan petugas lapangan.
SP2010 mencakup variabel yang lebih luas dibandingkan dengan Sensus sebelumnya. Beberapa pertanyaan baru dimunculkan untuk menggali informasi penting tentang kematian ibu, kecacatan, kemampuan baca tulis, kemampuan berbahasa Indonesia, keterangan perumahan seperti fasilitas listrik, air minum, sanitasi, jenis lantai, akses komunikasi dengan telepon maupun internet. Hal ini mengharuskan perubahan besar pada strategi sosialisasi yang disebut dengan kampanye SP2010 yang belum pernah dilakukan pada Sensus Penduduk sebelumnya.
Untuk mendorong partisipasi masyarakat Indonesia pada kegiatan SP2010 perlu dilakukan kampanye melalui berbagai cara dan sarana, seperti: media cetak dan elektronik, kemitraan dengan pihak swasta, lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi profesi, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Dharma Wanita Persatuan Badan Pusat Statistik Republik Indonesia (DWP BPS RI) juga aktif berperan dalam mengampanyekan SP2010. Lebih dari itu kampanye SP2010 juga melibatkan siswa SD, SMP dan SMA yang berperan sebagai agent of campaign bagi keluarga mereka.
Pelaksanaan kegiatan SP2010 meliputi beberapa tahapan kegiatan yang terencana dalam rentang waktu yang telah ditetapkan yaitu meliputi pemetaan blok sensus, gladi kotor dan gladi bersih, pelatihan petugas, pelaksanaan pengumpulan data, pengolahan, analisa data dan diseminasi hasil. Kegiatan tersebut berlangsung secara bertahap di mulai sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2013.
Penduduk Usia Sekolah
Jumlah penduduk usia 7-12 tahun sebanyak 629 477 jiwa, 13-15 tahun 306 786 jiwa, 16-18 tahun 263 423 jiwa dan 19-24 tahun 455 602 jiwa.
Di perkotaan jumlah penduduk usia 7-12 tahun sebanyak 225 938 jiwa, 13-15 tahun 114 984 jiwa, 16-18 tahun 110 143 jiwa dan 19-24 tahun 219 228 jiwa. Di perdesaan jumlah penduduk usia 7-12 tahun sebanyak 403 539 jiwa, 13-15 tahun 191 802 jiwa, 16-18 tahun 153 280 jiwa dan 19-24 tahun 236 374 jiwa.
Jumlah penduduk perempuan usia 7-12 tahun sebanyak 304 480 jiwa, 13-15 tahun 150 024 jiwa, 16-18 tahun 132 127 jiwa dan 19-24 tahun 232 304 jiwa. Jumlah penduduk laki-laki usia 7-12 tahun sebanyak 324 997 jiwa, 13-15 tahun 156 762 jiwa, 16-18 tahun 131 296 jiwa dan 19-24 tahun 223 298 jiwa.
Kesulitan Fungsional
Hasil SP 2010 tidak dapat digunakan untuk mengetahui jumlah penyandang disabilitas karena perbedaan konsep dan definisi antara SP 2010 dan Kementerian Sosial. Pendekatan tingkat kesulitan yang dialami oleh penduduk digunakan sebagai proksi mendapatkan informasi penyandang disabilitas.
Seseorang dapat memiliki satu atau lebih jenis kesulitan dengan derajat kesulitan ringan atau parah. Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas di Provinsi Provinsi Sumatera Barat yang memiliki kesulitan, baik ringan maupun parah, dengan jenis kesulitan penglihatan sebesar 4,43 persen, kesulitan pendengaran sebesar 1,95 persen, kesulitan berjalan atau naik tangga sebesar 2,32 persen, kesulitan mengingat/berkonsentrasi atau berkomunikasi dengan orang lain sebesar 1,89 persen, dan yang memiliki kesulitan mengurus diri sendiri sebesar 1,28 persen.
Jumlah dan Distribusi Penduduk
Jumlah penduduk Provinsi Sumatera Barat sebanyak 4 846 909 jiwa yang mencakup mereka yang bertempat tinggal di daerah perkotaan sebanyak 1 877 822 jiwa (38,74 persen) dan di daerah perdesaan sebanyak 2 969 087 jiwa (61,26 persen).
Persentase distribusi penduduk menurut kabupaten/kota bervariasi dari yang terendah sebesar 0,97 persen di Kota Padang Panjang hingga yang tertinggi sebesar 17,20 persen di Kota Padang.
Jenis Kelamin Penduduk
Penduduk laki-laki Provinsi Sumatera Barat sebanyak 2 404 377 jiwa dan perempuan sebanyak 2 442 532 jiwa. Seks Rasio adalah 98, berarti terdapat 98 laki-laki untuk setiap 100 perempuan.
Seks Rasio menurut kabupaten/kota yang terendah adalah Kota Bukittinggi sebesar 94 dan tertinggi adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 108.
Seks Rasio pada kelompok umur 0-4 sebesar 106, kelompok umur 5-9 sebesar 107, kelompok umur lima tahunan dari 10 sampai 64 berkisar antara 92 sampai dengan 106, dan dan kelompok umur 65-69 sebesar 78.
Umur Penduduk
Median umur penduduk Provinsi Sumatera Barat tahun 2010 adalah 25,74 tahun. Angka ini menunjukkan bahwa penduduk Provinsi Sumatera Barat termasuk kategori menengah. Penduduk suatu wilayah dikategorikan penduduk muda bila median umur < 20, penduduk menengah jika median umur 20-30, dan penduduk tua jika median umur > 30 tahun.
Rasio ketergantungan penduduk Provinsi Sumatera Barat adalah 60,22. Angka ini menunjukkan bahwa setiap 100 orang usia produktif (15-64 tahun) terdapat sekitar 60 orang usia tidak produkif (0-14 dan 65+), yang menunjukkan banyaknya beban tanggungan penduduk suatu wilayah. Rasio ketergantungan di daerah perkotaan adalah 53,07 sementara di daerah perdesaan 65,10 .
Perkiraan rata-rata umur kawin pertama penduduk laki-laki sebesar 25,7 tahun dan perempuan 22,9 tahun (perhitungan Singulate Mean Age at Marriage/SMAM).
Migran Masuk Risen
Jumlah penduduk yang merupakan migran risen terus meningkat dari waktu ke waktu. Hasil SP2010 mencatat 247 883 penduduk atau 5,7 persen penduduk merupakan migran masuk risen antar kabupaten/kota. Persentase migran masuk risen di daerah perkotaan 2,5 kali lipat lebih besar daripada di daerah perdesaan, masing-masing sebesar 8,9 dan 3,6 persen.
Menurut gender, jumlah migran laki-laki lebih banyak daripada migran perempuan, 124 217 berbanding 123 666 orang. Seks rasio migran risen adalah 100. Data-data tersebut menunjang teori, bahwa migran lebih banyak di daerah perkotaan dan laki-laki lebih banyak yang melakukan perpindahan. Persentase migran terbesar di Kota Padang dan terkecil di Kabupaten Kepulauan Mentawai
Migran Masuk Seumur Hidup
Jumlah penduduk yang merupakan migran seumur hidup terus meningkat dari waktu ke waktu. Hasil SP2010 mencatat 775 603 penduduk atau 16,0 persen penduduk merupakan migran masuk seumur hidup antar kabupaten/kota. Persentase migran masuk seumur hidup di daerah perkotaan 1,7 kali lipat lebih besar daripada di daerah perdesaan, masing-masing sebesar 26,2 dan 9,5 persen.
Menurut gender, jumlah migran laki-laki lebih banyak daripada migran perempuan, 402 088 berbanding 373 515 orang. Seks rasio migran risen adalah 108. Data-data tersebut menunjang teori, bahwa migran lebih banyak di daerah perkotaan dan laki-laki lebih banyak yang melakukan perpindahan. Persentase migran terbesar di Kota Padang dan terkecil di Kabupaten Kepulauan Mentawai.
Pendidikan
Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar (Pasal 6 UU No. 20 tahun 2003). Berdasarkan hasil SP2010, persentase penduduk 7-15 tahun yang belum/tidak sekolah sebesar 2,30 persen dan yang tidak sekolah lagi sebesar 4,72 persen.
Ukuran atau indikator untuk melihat kualitas sumber daya manusia (SDM) terkait dengan pendidikan antara lain pendidikan yang ditamatkan dan Angka Melek Huruf (AMH). Berdasarkan hasil SP2010, persentase penduduk 5 tahun yang berpendidikan minimal tamat SMP/Sederajat sebesar 44,35 persen, dan AMH penduduk berusia 15 tahun ke atas sebesar 95,54 persen yang berarti dari setiap 100 penduduk usia 15 tahun ke atas ada 96 orang yang melek huruf. Penduduk dikatakan melek huruf jika dapat membaca dan menulis huruf latin atau huruf lainnya.
Penduduk Usia Sekolah
Jumlah penduduk usia 7-12 tahun sebanyak 629 477 jiwa, 13-15 tahun 306 786 jiwa, 16-18 tahun 263 423 jiwa dan 19-24 tahun 455 602 jiwa.
Di perkotaan jumlah penduduk usia 7-12 tahun sebanyak 225 938 jiwa, 13-15 tahun 114 984 jiwa, 16-18 tahun 110 143 jiwa dan 19-24 tahun 219 228 jiwa. Di perdesaan jumlah penduduk usia 7-12 tahun sebanyak 403 539 jiwa, 13-15 tahun 191 802 jiwa, 16-18 tahun 153 280 jiwa dan 19-24 tahun 236 374 jiwa.
Jumlah penduduk perempuan usia 7-12 tahun sebanyak 304 480 jiwa, 13-15 tahun 150 024 jiwa, 16-18 tahun 132 127 jiwa dan 19-24 tahun 232 304 jiwa. Jumlah penduduk laki-laki usia 7-12 tahun sebanyak 324 997 jiwa, 13-15 tahun 156 762 jiwa, 16-18 tahun 131 296 jiwa dan 19-24 tahun 223 298 jiwa.
Angka Partisipasi Sekolah (APS)
Angka Partisipasi Sekolah (APS) menunjukkan besaran penduduk usia sekolah yang sedang bersekolah. APS merupakan ukuran daya serap, pemerataan dan akses terhadap pendidikan khususnya penduduk usia sekolah. APS 13-15 tahun sebesar 88,77 persen. Ini menunjukkan masih terdapat kelompok usia wajib belajar (13-15 tahun) sebesar 11,23 persen yang tidak bersekolah. APS 16-18 tahun sebesar 66,75 persen dan APS 19-24 tahun sebesar 25,11 persen.
APS di perdesaan lebih rendah dibandingkan perkotaan. Semakin tinggi kelompok umur semakin besar perbedaannya (gap). Di perdesaan APS 7-12 tahun sebesar 94,52 persen, APS 13-15 tahun 87,05 persen, APS 16-18 tahun 62,21 persen, APS 19-24 tahun sebesar 12,23 persen. Di perkotaan APS 7-12 tahun sebesar 95,90 persen, APS 13-15 tahun 91,67 persen, APS 16-18 tahun 73,07 persen dan APS 19-24 tahun sebesar 39,01 persen.
Pendidikan yang Ditamatkan
Kualitas SDM dapat dilihat dari pendidikan yang ditamatkan. Gerakan wajib belajar 9 tahun (1994) menargetkan pendidikan yang ditamatkan minimal tamat SMP. Persentase penduduk usia 5 tahun ke atas yang tidak/belum pernah sekolah sebesar 6,56 persen, tidak/belum tamat SD 23,54 persen, tamat SD/MI/sederajat 25,55 persen dan tamat SMP/MTs/sederajat sebesar 17,42 persen.
Kualitas SDM daerah perdesaan lebih rendah dibandingkan daerah perkotaan. Persentase penduduk uisa 5 tahun ke atas berpendidikan minimum tamat SMP/MTs/sederajat di perdesaan 35,26 persen lebih rendah dibandingkan perkotaan 58,57 persen. Pendidikan perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki. Persentase penduduk perempuan usia 5 tahun ke atas berpendidikan minimum tamat SMP/MTs/sederajat 44,29 persen lebih rendah dibandingkan laki-laki 44,41 persen.
Pendidikan yang Ditamatkan
Pendidikan yang tinggi merupakan salah satu tuntutan era globalisasi. Indonesia memiliki jumlah penduduk yang besar, merupakan modal dasar pembangunan bangsa. Modal dasar yang berkualitas merupakan tujuan utama pembangunan manusia Indonesia seperti yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas serta berpendidikan tinggi adalah upaya mempersiapkan SDM yang kompeten agar mampu bersaing dalam pasar kerja global.
Berdasarkan hasil SP2010, penduduk Provinsi Sumatera Barat usia 5 tahun ke atas yang tamat SM/sederajat sebesar 20,83 persen, tamat DI/DII/DIII sebesar 2,46 persen, tamat DIV/S1 sebesar 3,38 persen dan tamat S2/S3 sebesar 0,25 persen.
Angka Melek Huruf (AMH)
Angka melek huruf penduduk usia 15 tahun ke atas sebesar 95,54 persen. AMH penduduk usia 15 tahun ke atas perempuan (94,24 persen) lebih rendah dibandingkan laki-laki (96,92 persen). AMH penduduk usia 15 tahun ke atas di daerah perdesaan (93,84 persen) lebih rendah dibandingkan daerah perkotaan (98,11 persen).
Rendahnya AMH penduduk usia 15 tahun ke atas disebabkan oleh rendahnya AMH penduduk usia 45 tahun ke atas. AMH penduduk usia 45 tahun ke atas sebesar 90,23 persen. AMH penduduk usia 45 tahun ke atas perempuan (87,04 persen) lebih rendah dibandingkan laki-laki (93,86 persen).
Ketenagakerjaan
Jumlah penduduk yang merupakan angkatan kerja di Provinsi Sumatera Barat sebesar 1 993 393 orang, di mana sejumlah 1 953 434 orang diantaranya bekerja, sedangkan 39 959 orang merupakan pencari kerja. Dari hasil SP 2010, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Provinsi Sumatera Barat sebesar 60,54 persen, di mana TPAK laki-laki lebih tinggi daripada TPAK perempuan, yaitu masing-masing sebesar 78,11 persen dan 43,89 persen. Sementara itu, bila dibandingkan menurut perbedaan wilayah, TPAK di perkotaan lebih rendah daripada perdesaan, masing-masing sebesar 54,97 persen dan 64,22 persen. Tiga kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat dengan TPAK tertinggi berturut-turut adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai (73,05), Kabupaten Lima Puluh Kota (69,89), dan Kabupaten Pasaman (69,26). Dengan jumlah pencari kerja sejumlah 39 959 orang, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di provinsi ini mencapai 2,00 persen.
Perumahan
Peningkatan jumlah penduduk Indonesia yang pesat menjadikan kebutuhan tempat tinggal semakin meningkat pula. Program pemerintah yang menyangkut perumahan terus ditingkatkan, baik dari segi jumlah maupun kualitasnya. Status kepemilikan/penguasaan bangunan tempat tinggal di Provinsi Provinsi Sumatera Barat paling banyak adalah milik sendiri. Rumah tangga yang menghuni rumah dengan luas lantai kurang dari 20 m2 paling banyak dijumpai di Kota Padang (17 750 rumah tangga), sementara yang paling sedikit terdapat di Kota Sawah Lunto (892 rumah tangga).
Tag/Hyprlink : Pemprov. Sumbar, BPS
0 Komentar