 |
| Oleh, Hasanuddin Atjo |
Jakarta - Penerbangan Batik Air ID 6271 Manado-Jakarta take off on schedule, 07.45 Wita. Seat Pesawat terisi penuh, meskipun pagi itu dalam waktu hampir bersamaan ada 4 penerbangan direct ke Jakarta. Memberi indikasi geliat ekonomi tetap tinggi, meskipun di bayangi virus Corona yang menjadi faktor penyebab berkurangnya kunjungan turist ke Manado khususnya turist asal China.
Gubernur Sulteng, Longki Djanggola sebagai mantan ketua BKPRS, Badan Kerjasama Pembangunan Regional Sulawesi dan Gubernur Sulut, Olly Dondokambe penerus tongkat estafet BKPRS dalam sambutan pemilihan ketua BKPRS, Senin malam, 2 Maret tahun 2020 mengemukakan bahwa pembangunan ke depan harus berbasis kewilayahan dengan pertumbuhan ekonommi yang inklusive. Pengembangan sektor tambang maupun non tambang harus diseimbangkan dengan prinsip ramah lingkungan dan keberlanjutan.
Karena akan berada di dalam pesawat sekitar 3 jam dan pasti banyak nganggurnya, menu mode pesawat di android saya di aktifkan agar frekuensi gelombang android, tidak mengganggu komunikasi pilot dengan menara kontrol, selanjutnya mulai berpikir dan menulis.
Terlintas dalam pikiran, bagaimana seharusnya skenario membangun pertumbuhan ekonomi berbasis kewilayahan yang inklusive, berkelanjutan dikaitkan dengan persoalan kemiskinan, ketimpangan serta era Industri 4.0, menindaklanjuti harapan mantan dan ketua BKPRS.
Di era Industri 4.0, membuat sejumlah Negara di dunia berlomba menyesuaikan sistem pengelolaan Pemerintahannya, agar bisa menyesuaikan dengan tuntutan perubahan dari yang tidak terlihat sampai dengan terlihat. Perubahan itu dimulai dari tingkat pengelolaan Pemerintahan yang tertinggi, Negara sampai dengan yang terendah yaitu Pemerintahan Desa. Penerapan digitalisasi telah menjadi salah satu fokus oleh sejumlah Negara maju.
Pemerintahan desa merupakan garda terdepan dari sistem pemerintahan kita. Maju dan sejahteranya sebuah Negara bergantung kepada kemajuan dan kesejahteraan masyarakat desanya. Ada berbagai ukuran kesejahteraan masyarakat yang bisa menjadi acuan, ukuran atau referensi.
Pendapatan Per kapita masyarakat atau PDRB, Produk Donestik Rgional Bruto, adalah salah satu instrumen yang bisa menjadi indikator kesejahtraan. Menurut Budiono (Mantan Wapres RI era SBY) bahwa dari sisi pendaparan, dikategorikan sejahtera bila PDRB minimal 6.000 dokar US atau 84 juta rupiah per kapita/tahun. Saat ini PDRB masyarakat Indonesia baru mencapai 4.000 dolar US atau sekitar 56 juta rupiah. Semakin ke Timur Indonesia dan semakin ke desa nilai PDRB itu semakin jauh dibawah 56 juta rupiah/kapita/tahun.
Hasil assement, lembaga auditor berkelas Internasional, Price Waterhouse Cooper (2017), bahwa PDRB masyarakat Indonesia di tahun 2045, bertepatan dengan 100 tahun merdeka atau tahun emas sekitar 23 ribu dolar US atau setara 322 juta rupiah per kapita per tahun (Kurs 14.000 rupiah per dolar US).
Kajian ini merupakan sebuah harapan yang akademik, karena telah melalui sejumlah kajian dan perhitungan yang bisa di pertanggungjjawabkan secara akademik. Hanya saja yang perlu ditekankan bagaimana capaian itu bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat indonesia secara berkeadilan maupun berkelajutan.
Di desa tersedia semua sumberdaya mulai alam, manusia dan capital yang disediakan oleh Pemerintah.
Di lain sisi Desa juga tempatnya masalah sosial yang krusial mulai kualitas Sumberdaya Manusia, SDM; Kemiskinan; Pengangguran dan ; Ketimpangan. Boleh dikatakan bahwa desa tertimpa pepatah lama: “ Mati di lumbung Padi”. Artinya meskipun kaya dengan sumberdaya, namun masyarakatnya belum dapat memanfaatkan maupun menikmatinya.
Suka-tidak suka, mau tidak mau penerapan digitalisasi dalam perencanaan dan pembangunan desa harus segera dimulai. Bila tidak, maka harapan untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang inklusive, yang berkualitas tinggal menjadi sebuah kenangan.
Contoh Desa Cerdas atau Smart Village dengan program atau kegiatan yang juga Smart, seperti Smart Farming, Smart Tourism, Smart Handycraf di setiap kabupaten maupun kota harus segera dimulai. Tantangannya bahwa kepala desa dan perangkatnya harus familiar dengan teknologi informasi. Karena itu pementaan terkait dengan kompetensi dan kapasitas kepala Desa dan perangkatnya menjadi salah satu kebutuhan. Desa yang berada di klasemen atas menjadi prioritas untuk menjadi contoh desa cerdas.
Penerintah Pusat maupun Penerintah Daerah tentunya harus memberikan perhatian terhadap tantangan-tantangan yang akan dihadapi dalam mewujudkan Indonesia hebat 2045, versi Presiden dan Wakil Presiden Jokowi-Mar’uf Amin.
Rekruitmen Pinpinan di daerah mulai kepala desa, Bupati dan walikota sampai dengan pemilihan Gubernur sudah harus menyeimbangkan kompetensi dan kepentingan politik. Fit and Proper, atau uji kelayakan bagi bakal calon pimpinan daerah, apakah kepala desa, bupati/walikota sampai Gubernur menjadi tahapan yang sangat strategis bagi lahirnya pimpinan daerah harapan.
Peran “Rahim Politik” dalam hal ini sang pemilik hak usung, hak suara serta penyelenggara Pilkada menjadi kunci dalam melahirkan pinpinan yang mampu mewujudkan harapan-harapan itu. SEMOGA. 3 Maret 2020. (In*)
0 Komentar