Padang - Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) bukan hanya berdampak pada kesehatan manusia, tetapi telah berdampak pula terhadap memburuknya sistem keuangan yang ditunjukkan dengan penurunan berbagai aktivitas ekonomi domestik.
Tanamonews | Untuk itu, Pemerintah telah mengambil strategi kebijakan dan langkah-langkah luar biasa dalam rangka penyelamatan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan melalui berbagai kebijakan relaksasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) khususnya dengan melakukan peningkatan belanja untuk kesehatan dan pemulihan perekonomian.
Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) M. Mahfud MD pada rapat terbatas bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang juga diikuti Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP), Kabareskrim Polri.
Rapat tersebut diikuti oleh Gubernur, Bupati dan Walikota se Indonesia, sementara Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno mengikuti secara virtual di ruang kerja. Kamis (27/8/2020). Tujuannya untuk semua kepala daerah dapat satu komitmen terhadap Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 serta pemulihan ekonomi Nasional.
Menko Polhukam M. Mahfud MD mengatakan dengan melambatnya pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan penerimaan negara, peningkatan belanja negara dan pembiayaan, Pemerintah berusaha melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional.
"Menghadapi permasalahan tersebut Pemerintah mengambil strategi kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk
menghadapi adaptasi kebiasaan baru (AKB) di masa pandemi Covid-19," jelas Mahfud.
Virus Corona sampai saat ini belum ada obat atau vaksinnya dan sudah menjadi pandemi yang menyebabkan banyak kematian di dunia maupun di Indonesia dan sampai saat ini kasusnya masih terus meningkat.
"Kita tidak bisa memprediksi kapan Covid-19 ini berakhir. Jika kita tidak siap, maka masalah-masalah sosial pasti akan timbul," kata Mahfud.
Akibat corona ini, sejumlah negara melaporkan adanya penurunan ekonomi, bahkan sebagian mengalami resesi akibat pandemi Covid-19. Resesi dianggap sebagai bagian yang tak terhindarkan dari siklus perekonomian suatu Negara.
Maka pemulihan ekonomi nasional harus dikerjakan bersama, Mengingat perkembangan Covid-19 sekarang ini.
"Untuk itu kita tetap memerangi dan menanggulangi Covid-19 dengan sekuat-kuatnya. Kemudian memulihkan secara pelan-pelan kehidupan kita bernegara berbangsa dan bermasyarakat dengan seluruh aspek kehidupan ekonomi, politik dan sosial," paparnya.
Pada kesempatan yang sama, Mendagri Tito Karnavian mengatakan penekanan untuk penanganan Covid-19 oleh Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo kepada Kepala Daerah sungguh-sungguh memberi kontribusi untuk mengendalikan Daerahnya masing-masing terutama untuk pelaksanaan langkah yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak serta dilakukan testing, tracing, dan treatment.
Dengan rapat kali ini diharapkan pemimpin daerah yang dikoordinatori oleh Gubernur masing-masing daerah, dapat saling bersinergi dengan Bupati dan Walikota nya. diminta agar segera memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak dari wabah ini.
Terutama mensosialisasikan kepada masyarakat yang ada diseluruh indonesia agar bisa mentaati atau sadar dalam melaksanakan protokol kesehatan.
Selanjutnya, Mendagri memberikan Apresiasi pada Gubernur Sumbar Irwan Prayitno yang terus melakukan perlawana terhadap penyebaran virus corona di daerahnya.
"Selama dua hari yang lalu saat saya berkunjung di Padang, Sumbar. Bapak gubernur Prof. Dr. Irwan Prayitno memaparkan sesuatu yang luar biasa karena labornya mampu untuk menguji spesimen 3000 per hari," ucap Tito.
Hanya ada dua daerah yang mampu melaksanakan testing diatas 20.000 per 1.000.000 yaitu Provinsi DKI Jakarta dan Sumatera Barat. DKI Jakarta, Askip agresif dibantu oleh insfrastruktur atau fasilitas kekuatan nasional dari Kemenkes, balitbangkes dan lainnya.
"Yang lebih menarik Sumbar melakukan dengan idependent melaksanakan sendiri, mampu 3000 per hari dan spesimennya, yang di test per 1.000.000 itu mendekati 26.000, itu sangat tinggi. Itu salah satu kuncinya, menggunakan manajemen laboratoriun pembuktian spesimen. Dalam istilah beliau adalah ala warung Padang, ala rumah makan Padang," ungkap Mendagri.
Dimana stakeholder di lab itu, bekerja karena memdapat bonus insentif, sesuai jumlah spesimen, hingga mereka sangat agresif.
Selanjutnya Mendagri harapkan kepala daerah di Indonesia bisa kontak gubernur Sumbar Irwan Prayitno bisa belajar melakukan pengujian sedemikian masif dan kemudian dengan dasar testing itu bisa melakukan tracing, kontak tracing dan melakukan isolasi.
"Dan bahkan Sumatera Barat memiliki Rumah Sakit sendiri khusus Covid-19 yang belum tentu ada di semua provinsi," pujinya.
Selanjutnya ia juga berharap agar pengendalian dan pemulihan ekonomi Nasional dimasa pandemi Covid-19 dapat melakukan evaluasi dalam persamaan perspektif dalam langkah untuk kedepan.
"Dan semua daerah dapat bersama-sama memerangi wabah Covid 19 ini agar dapat segera terselesaikan, semua akses baik dari roda per ekonomian pendidikan kegiatan kegitan keagamaan bisa kembali pulih dan berjalan dengan normal," harap Tito.
Kepala BNPB Letnan Jenderal TNI Doni Monardo menegaskan selama World Health Organization (WHO) menetapkan kasus pandemi COVID 19 sebagai masalah global, maka pemerintah berkewajiban untuk menyelamatkan nyawa masyarakat tidak hanya dari protokol kesehatan saja, namun pertumbuhan ekonominya juga.
Selain itu Gubernur Sumbar Irwan Prayitno, menyambut baik semua kebijakan dari pusat.
Kebijakan penerapan adaptasi kebiasaan baru (AKB) diambil oleh pemerintah untuk memulihkan sektor perekonomian yang terpuruk akibat Covid-19.
Sebelum menggunakan istilah adaptasi kebiasaan baru, pemerintah sempat menggaungkan istilah new normal atau tatanan kenormalan baru yang tak dipahami sepenuhnya oleh masyarakat.
"Kebijakan ini penting untuk disosialisasikan seluas mungkin kepada masyarakat, agar dipahami, agar roda perekonomian tetap berjalan dan masyarakat harus konsisten menjalankan protokol kesehatan," jelas Irwan Prayitno. (1n-Hms. Sumbar)
0 Komentar