Padang - Dinilai belum melakukan pembayaran Royalti dan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pemerintah Kota Padang didesak untuk menggugat Sentral Pasar Raya (SPR) Plaza karena belum menunaikan kewajibannya.
Tanamonews | Desakan itu disampaikan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang, Budi Syahrial dari Fraksi Gerindra. Desakan itu dilakukan karena SPR Plaza tidak dapat melakukan pembayaran sebesar Rp 7,5 miliar, ditambah tunggakan PBB sebesar Rp 900 juta.
"Dalam hal ini, Pemko Padang tidak memiliki ketegasan kepada SPR Plaza yang ingkar janji untuk membayarkan," sebut Budi, Senin (9/11/2020).
Menurutnya, pihak Pemko Padang seharusnya memiliki ketegasan. Apalagi selama masa Pandemi Covid-19, Kota Padang telah banyak menguras biaya, sehingga berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
"Ini adalah dugaan wanprestasi yang dilakukan oleh pihak SPR Plaza dan semestinya Pemko Padang melayangkan gugatan ke Pengadilan," jelasnya lagi.
Sementara itu diketahui, desakan itu juga dilakukan Dinas Perdagangan Kota Padang, Sumatera Barat, kedekatan SPR Padang untuk segera membayar retribusi pajak sebesar Rp 7,3 miliar yang sudah menunggak sejak sekitar tahun 2012.
Pihak SPR Plaza Padang mengaku bisa membayar tunggakan pajak ke Pemko Padang karena juga terlilit utang dari pihak lain. Tunggakan itu diajukan sejak tahun 2012 dan yang harus terlihat setiap tahun sekitar Rp1 miliar, "sebut belum Kadis Perdagangan Kota Padang, Andre Alghamar.
Sedangkan data yang dihimpun, total utang pusat yang berdiri di atas tanah bekas terminal Angkutan kota itu mencapai Rp 7.538.067.600. Kemudian pihak Dinas Perundangan dapat menarik retribusi dari dalam dan luar Pasar Raya Padang yang mencapai 5 miliar. (In-Hms)
0 Komentar