Tanamonews | Indonesia sebagai salah satu peserta dalam pengembangan pesawat tempur Korea KF-X, ternyata tidak pernah membayar kewajiban kontribusinya secara penuh sejak 2016. Indonesia yang masih memiliki hutang kontribusi yang jumlahnya besar, dikabarkan sedang berupaya untuk membeli pesawat tempur Rafale Prancis. Jumat, 25-12-2020.
Menurut data dari Badan Akuisisi Program Pertahanan Korea Selatan (Defence Acquisition Program Administration - DAPA) pada tanggal 23 Desember yang disampaikan oleh Kang Dae-sik, anggota Komite Pertahanan Nasional - Majelis Nasional Korea Selatan, jumlah hutang kontribusi KF-X Indonesia mencapai 604,4 miliar won (US$ 549 juta) per bulan ini. Dari 831,6 milyar won kontribusi yang rencananya akan dibayarkan dari tahun 2016 hingga 2020, hanya seperempat dari jumlah tersebut atau 227,2 milyar won yang dibayarkan oleh Indonesia.
Indonesia membayar penuh sebesar 50 miliar won, yang dialokasikan sebagai bagian pada tahun 2016. Namun pada 2017 dari 184,1 miliar won yang seharusnya dibayar, hanya 45,2 miliar won yang dibayarkan. Pada 2018, dari jumlah 198,7 miliar won yang harus dibayar, seluruhnya lewat jatuh tempo dan tidak terbayar. Tahun lalu, dari 190,7 miliar won, Indonesia membayar 132 miliar won. Pada tahun 2020 dari 208,1 miliar won yang jatuh tempo tahun ini, masih belum dibayar.
Karena penunggakan iuran tersebut terus berulang, Badan Program Akuisisi Pertahanan Korea Selatan mengadakan konsultasi di Indonesia pada September lalu. Namun, hasil negosiasi tersebut tidak diungkapkan atas permintaan pihak Indonesia, kecuali bahwa sebagian besar pendapat telah disepakati.
"Seorang narasumber militer berkata, "Saya tahu bahwa situasi di Indonesia lebih rumit dari yang saya kira, jadi ini bukan situasi untuk mengalihkan beban ke Korea." Jika masalah penunggakan iuran tersebut tidak diselesaikan oleh Indonesia dengan jumlah mencapai lebih dari 900 miliar won (US$ 817 juta) setelah tahun depan, beban Korea dalam proses pengembangan KF-X akan semakin berat.
Sejak 2015, Korea dan Indonesia berencana untuk mengembangkan dan memproduksi pesawat tempur next generation secara massal pada tahun 2026, dengan beban biaya proyek keseluruhan sebesar 8,70 triliun won. Indonesia berencana menginvestasikan 1,7 triliun won, yang merupakan 20% dari biaya proyek, dan menerima satu prototipe dan data teknis untuk memproduksi 48 unit pesawat KF-X secara lokal (dikenal sebagai IF-X), tetapi karena keadaan ekonomi, Indonesia tidak membayar secara penuh bagian biaya pengembangannya.
Karena sikap kebijakan Indonesia mengenai KF-X "goyah", gerakan Prancis untuk menargetkan pasar pertahanan Asia Tenggara menjadi semakin gencar. Prancis bertujuan menyibukkan pasar Indonesia dan mendorong keluar para pesaing industri pertahanan seperti Korea, sekalipun mereka merugi dalam proses transaksinya.
Prancis, yang sedang bernegosiasi dengan Indonesia untuk penjualan pesawat tempur Rafale, kemungkinan juga akan menjual rudal udara canggih, kapal selam, dan kapal patroli bersama dengan Rafale pada awal bulan depan dan menyetujui 'kesepakatan paket' berskala besar yang menambahkan transfer teknologi terkait dan dukungan keuangan.
Dikatakan, jika kesepakatan tercapai, Indonesia akan mengakuisisi senjata dan teknologi canggih tanpa beban finansial. Pihak Prancis sedang mengkaji kesepakatan tersebut, dimana Menteri Pertahanan Prancis Florence Parli di TV lokal mengatakan, "Kami belum menandatanganinya, tetapi kami telah melakukan banyak pekerjaan dan kesepakatan berjalan dengan baik."
Meskipun pihak Indonesia nampak bergerak [menjauh dari KF-X] semakin cepat, namun pihak Korea Selatan masih optimis dengan mengatakan, "Kajian Indonesia atas pembelian jet tempur dari negara lain dinilai sebagai penambah kekuatan militernya, yang terpisah dari proyek pembangunan bersama KF-X."
Di sisi lain, industri pertahanan mencermati kemungkinan keluarnya Indonesia dari KF-X, dengan mengatakan, "Indonesia tidak memiliki 'cukup ruang' untuk memasukkan pesawat Rafale yang mahal dan [sekaligus] melakukan pengembangan bersama KF-X." Ada pihak yang mengatakan bahwa Korea Selatan perlu membujuk Indonesia dengan menyiapkan alternatif kebijakan di tingkat pemerintah.
Kang Dae-sik menekankan bahwa “Indonesia masih belum membayar kontribusinya dengan semestinya, dan kemungkinan besar juga terjadi di masa depan, tetapi pemerintah Korea Selatan telah mendorong proyek ini dengan mengatakan bahwa mereka dapat membayar kontribusinya,” ia menekankan bahwa tindakan yang jelas harus diambil. (Ind).
0 Komentar