Proyek Pesawat Tempur KF-X/I-FX dan Hegemoni Teknologi Korsel atas Indonesia
Tanamonews.com | Indonesia pada Desember 2018 akhirnya membayar 132 miliar won (118 juta dollar AS) kepada Korea Selatan sebagai iuran 2016 untuk pengembangan program pesawat tempur KF-X.
Meskipun iuran 2017 dan 2018 belum disetorkan, Korea Selatan menganggap pembayaran tersebut cukup untuk mengikis kekhawatiran bahwa Indonesia akan keluar dari proyek strategis ini.
Korea Selatan kukuh meneruskan program KF-X dan berharap Indonesia akan berpartisipasi secara aktif di seluruh tahap pengembangannya.
Terlebih lagi, Korea Aerospace Industries (KAI) sebagai kontraktor utama KF-X sejak tahun lalu telah menjalin hubungan dengan berbagai produsen dari Eropa sampai Asia yang akan memasok subsistem utama pesawat tempur.
Dengan pendampingan teknis dari Lockheed Martin, KAI berkeyakinan, purwarupa pertama KF-X bisa rampung pada 2021. Namun, Indonesia tidak sekukuh dan seyakin itu.
Sejak cost share agreement ditandatangani pada Januari 2016, Indonesia dalam waktu kurang dari dua tahun menghentikan pembayaran iuran KF-X karena menganggap manfaat program tersebut tak sebanding dengan ongkos yang dikeluarkan.
Dalam kesepakatan awal, Indonesia akan menanggung 20 persen biaya pengembangan yang diperkirakan mencapai 7,5 miliar dollar AS sampai 2025.
Puluhan insinyur Indonesia yang terlibat dalam pengembangan KF-X di Korea Selatan sudah dipulangkan pada awal 2018.
Meski demikian, setelah pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan Presiden Moon Jae-in, Pemerintah Indonesia pada Oktober 2018 mengumumkan dimulainya perundingan renegosiasi program KF-X dengan Korea Selatan yang akan berjalan selama setahun.
Mengurangi kontribusi dan pesanan
Sebuah sumber menyebut bahwa Pemerintah Indonesia ingin mengurangi kontribusinya di KF-X menjadi 15 persen.
Indonesia disebut juga ingin mengurangi secara drastis jumlah pesawat tempur yang akan dibeli, dari rencana semula 48 unit menjadi separuhnya atau bahkan bisa lebih sedikit lagi, sementara Korea Selatan akan membeli sekitar 150 unit KF-X.
Lalu, dikatakan bahwa Indonesia menuntut pula produksi KF-X bisa dilakukan oleh PT Dirgantara Indonesia (PT DI) di Bandung, Jawa Barat, beserta hak untuk menjual pesawat.
Pembagian kerja untuk manufaktur pesawat memang baru akan diatur dalam perjanjian berikutnya sebelum tahap produksi dimulai pada 2026.
Meski demikian, sejak awal Indonesia sudah paham bahwa produksi kemungkinan besar tetap akan dilakukan di Korea Selatan, sedangkan PTDI hanya akan mendapat jatah membuat komponen airframe, yaitu sayap.
Karena itu, Indonesia ingin pembagian kerja produksi disepakati di awal sebagai syarat utama untuk kelanjutan partisipasinya dalam program KF-X.
Semua tuntutan itu merupakan refleksi bagaimana Indonesia mencoba mengatasi berbagai masalah yang telah mendera partisipasinya di KF-X sejak Korea Selatan mencanangkannya sebagai program pesawat tempur generasi 4,5 dengan kemampuan melampaui pesawat tempur non-stealth lain di pasaran tetapi masih di bawah F-35.
Korea Selatan menganggap KF-X sebagai sarana meningkatkan kemampuan teknologi dirgantara yang sebelumnya telah diasah melalui pengembangan pesawat jet latih T-50 bersama Lockheed Martin.
Adapun Indonesia menganggap KF-X sebagai platform alih teknologi untuk naik taraf dari bidang yang selama ini telah dikuasai, yaitu pengembangan pesawat turboprop.
Seorang insinyur yang terlibat dalam program KF-X menyebut bahwa Indonesia sudah menguasai 90 persen teknologi pesawat turboprop dan 60 persen teknologi yang dibutuhkan untuk membuat pesawat tempur.
Alih teknologi lewat program KF-X diharapkan membuat penguasaan teknologi Indonesia dalam pengembangan jet tempur bisa setara dengan pesawat turboprop.
Globalisasi pertahanan
Keterlibatan Indonesia dalam program KF-X terinspirasi dari kesuksesan sejumlah kemitraan antara kedua negara dalam alih teknologi alat utama sistem persenjataan (alutsista) di bidang maritim melalui produksi kapal landing platform dock dan kapal selam di PT PAL.
Korea Selatan selama beberapa dekade memang telah mengasah penguasaan teknologi maritim sehingga pernah mendominasi pasar industri perkapalan.
Namun, sektor industri dirgantara Korea Selatan memiliki ketergantungan besar terhadap teknologi dari Amerika Serikat yang selama ini dikenal menerapkan konsep globalisasi pertahanan.
Melalui konsep tersebut, AS dengan senang hati memberikan teknologi kepada negara lain demi meluaskan pengaruh politik internasional sambil membangun hegemoni struktural yang kemudian menciptakan ketergantungan teknologi (Caverley, 2007).
Korea Selatan juga menerapkan pendekatan globalisasi pertahanan kepada Indonesia dengan menawarkan alih teknologi.
Resep ini sebelumnya juga telah sukses diterapkan di Indonesia oleh Grup Airbus melalui kemitraan strategis dengan PT DI dalam pengembangan pesawat dan produksi komponen pesawat.
Hasilnya, Airbus mendapatkan pesanan pesawat dan helikopter terus-menerus dari program pengadaan alutsista TNI.
Bagai tumbu ketemu tutup, Indonesia selalu mencari cara mendekat ke sumber teknologi dirgantara canggih dengan tujuan mencapai kemandirian industri pertahanan.
Namun, Indonesia kemudian menyadari bahwa program KF-X telah terjerat ke dalam jaring military industrial complex AS yang menempatkan kolaborasi pertahanan di bawah proses politik rumit di Washington.
Tanpa adanya kesepakatan kerja sama teknis Indonesia dan AS dan status negara kita bukan sekutu sang adikuasa, insinyur Indonesia dilarang mengakses data teknis dari Lockheed Martin yang memberi 21 teknologi kunci kepada KAI untuk pengembangan KF-X.
Akses ke teknologi Lockheed Martin hanya bisa dibuka bila ada peningkatan status hubungan antara Indonesia dan AS, seperti yang terjadi pada India.
Presiden Barack Obama pada 2016 mengakui India sebagai "mitra utama bidang pertahanan" yang bisa mengakses hampir semua teknologi militer AS.
Pada pertengahan 2018, Presiden Donald Trump menaikkan status India ke STA-1, sekaligus menjadikannya negara Asia ketiga setelah Jepang dan Korea Selatan yang dianggap setara anggota NATO.
Status istimewa itu bisa diraih India setelah negosiasi alot selama satu dekade. Walau bukan mustahil, sulit dibayangkan Indonesia bisa meraihnya dalam waktu dekat, terutama ketika sedang berupaya menjadi penyeimbang pengaruh antara AS dan China di kawasan.
Karena itu, mengingat nilai teknologi yang akan didapat ternyata jauh dari harapan, para penentu kebijakan sektor pertahanan Indonesia pada awal 2018 hampir memutuskan keluar dari program KF-X.
Terlebih lagi, Indonesia punya pengalaman lebih panjang daripada Korea Selatan dalam pengembangan pesawat, sehingga alih teknologi di KF-X sebetulnya juga berjalan dua arah.
TNI AU selaku calon pemakai KF-X juga merasa bahwa pesawat yang dihasilkan program ini tanggung, tak cukup canggih untuk menghadapi tantangan masa depan ketika langit kawasan akan dipenuhi jet tempur generasi ke-5.
Dalam satu dekade ke depan, Australia dan Singapura berencana mengoperasikan F-35, sedangkan China sudah menyiapkan dua pesawat tempur siluman. Sejumlah negara Eropa seperti Inggris, Jerman, dan Prancis bahkan sudah mengumumkan rencana pengembangan pesawat tempur generasi ke-6.
Memang, keterlibatan Indonesia dalam program KF-X tak melulu hanya soal peningkatan kemampuan pertahanan, tetapi juga terkait aspek politis.
Lamanya Indonesia membuat keputusan soal KF-X, dari menunda pembayaran sejak 2017 sampai keputusan negosiasi ulang pada Oktober 2018, lebih terkait dengan adanya kekhawatiran bahwa keputusan mundur dari program ini akan merusak hubungan bilateral yang sudah demikian erat.
Korea Selatan saat ini menduduki peringkat kelima investasi asing di Indonesia.
Pemanis agar bertahan
Karena itu, tak perlu menunggu sampai Oktober 2019 untuk bisa mengetahui hasil dari negosiasi ulang KF-X. Dengan tenggat yang sudah ketat untuk KF-X, Korea Selatan hanya perlu menambal kekurangan 5 persen dari biaya pengembangan yang tidak akan dibayar Indonesia.
Hak untuk produksi dan mengekspor KF-X juga bukan hal yang berat untuk diberikan kepada Indonesia. Dalam program sejenis seperti Eurofighter, saham minoritas seperti yang dimiliki Spanyol bukan penghalang untuk bisa merakit sendiri dan mendapat jatah pasar penjualan pesawat.
Korea Selatan bisa menjadikan hak produksi dan menjual ini sebagai pemanis untuk membuat Indonesia mau bertahan di program KF-X.
Patut diduga, semua itu demi mempertahankan pengaruh yang sudah ditanam dan sebelumnya telah berhasil menjadikan Indonesia sebagai pembeli pertama pesawat latih KT-1, jet latih T-50, dan kapal selam Chang Bogo.
Program KF-X akan membuka jalan lebih lebar bagi Korea Selatan untuk menciptakan semacam hegemoni struktural di sektor pertahanan Indonesia.
Meski demikian, sekali lagi, ketergantungan Korea Selatan terhadap teknologi AS masih akan menjadi hambatan bagi pewujudannya. *
0 Komentar