Padang - Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Sumatera Barat (Sumbar) tahun 2018 adalah sebesar 67,06 dari skala 0 sampai 100. Mengalami penurunan 2,44 poin dibandingkan dengan IDI Sumatera Barat 2017 sebesar 69,50.
Tanamonews.com l "Meskipun cukup banyak mengalami perubahan, capaian kinerja demokrasi Indonesia di sumbar tersebut masih berada pada kategori sedang," papar Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sumbar, Dr. Ir. Sukardi, M.Si. di gedung BPS JL. Khatib Sulaiman No. 48, Padang, Ruang Vicon Gedung 1 lantai 2, Senin Siang (5/08/2019).
Lanjutnya, Indeks sebesar 67,06 memasukkan Sumatera Barat sebagai daerah dengan tingkat demokrasi dengan kategori “sedang”. Tingkat demokrasi dikelompokkan menjadi tiga kategori yakni “baik” (indeks > 80), “sedang” (indeks 60 – 80), dan “buruk” (indeks < 60).
Pembangunan demokrasi dan politik merupakan hal yang penting dan terus diupayakan oleh pemerintah. Namun untuk mengukur pencapaiannya baik di tingkat daerah maupun pusat bukan suatu hal yang mudah. Pembangunan demokrasi memerlukan data empirik untuk dapat dijadikan landasan pengambilan kebijakan dan perumusan strategi yang spesifik dan akurat.
Untuk memberi gambaran mengenai perkembangan demokrasi politik di Indonesia sejak tahun 2009, Badan Pusat Statistik (BPS) bersama stakeholder lain seperti Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) merumuskan pengukuran IDI.
Sukardi katakan, IDI adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu Kebebasan Sipil (Civil Liberty), Hak-Hak Politik (Political Rights), dan Lembaga Demokrasi (Institution of Democracy).
Metodologi penghitungan IDI menggunakan 4 sumber data yaitu: (1) review surat kabar lokal, (2) review dokumen (Perda, Pergub, dll), (3) Focus Group Discussion (FGD), dan (4) wawancara mendalam.
Penurunan angka yang merupakan indeks komposit tersebut dipengaruhi perubahan dua aspek demokrasi yang diukur yakni Kebebasan Sipil (Civil Liberty) turun 6,34 poin dari 61,66 pada 2017 menjadi 55,32 pada 2018 dan Lembaga-lembaga Demokrasi (Institution of Democracy) turun 4,20 poin dari 92,72 pada 2017 menjadi 88,52 pada 2018. Sedangkan Hak-Hak Politik (Political Rights) naik 1,76 poin dari tahun 2017 sebesar 61,08 menjadi 62,84 pada tahun 2018.
Angka IDI 2018 merupakan indeks komposit yang disusun dari skor beberapa aspek yakni aspek kebebasan sipil dengan rata-rata Sumatera Barat 55,32; aspek hak-hak politik sebesar 62,84; dan aspek lembaga demokrasi sebesar 88,52.
Sukardi menyebutkan, Secara lebih rinci, di tahun 2018 distribusi indeks dalam ketiga aspek demokrasi yang diukur terlihat aspek kebebasan sipil, mengalami penurunan 6,34 poin, aspek hak-hak politik mengalami kenaikan 1,76 poin dan aspek lembaga demokrasi juga mengalami penurunan sebesar 4,20 poin. Hal ini menggambarkan tingkat dinamika demokrasi di Sumatera Barat.
Perbaikan iklim berdemokrasi di Sumatera Barat terjadi di aspek lembaga demokrasi, yang secara tidak langsung menggambarkan perbaikan kinerja lembaga-lembaga demokrasi di Sumatera Barat.
"Pada tahun 2018 terdapat tiga variabel IDI Sumatera Barat yang mengalami peningkatan dan empat variabel mengalami penurunan. Empat variabel tidak mengalami perubahan.
Dari tiga variabel yang mengalami peningkatan, peningkatan tertinggi terjadi pada variabel Kebebasan Berpendapat yang naik sebesar 16,68 poin, diikuti oleh variabel Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan sebesar 3,52 poin," terang Sukardi.
Lebih lanjut, Empat variabel yang mengalami penurunan adalah variabel Kebebasan Berkumpul dan Berserikat, dimana terjadi penurunan 43,75 poin, variabel Kebebasan dari Diskriminasi turun sebesar 19,25 poin, variabel Peran Birokrasi Pemerintahan Daerah turun sebesar 15,63 poin.
Penurunan terendah terjadi pada variabel Peran DPRD yaitu sebesar 3,31. Sedangkan empat variabel (Hak Memilih dan Dipilih, Pemilu yang Bebas dan Adil, Peran Partai Politik, dan Peran Peradilan yang Independen) tidak mengalami perubahan atau tetap, pungkasnya. (1nT4n)
0 Komentar