Desa Adalah Garda Terdepan Negeri, Desa Maju Negara Pun Maju

Oleh Hasanuddin Atjo

Tanamonews.com | Indonesia dibagi atas wilayah Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan dan diakhiri ke Rukun Warga, RW dan Rukun Tetangga, RT. Berdasarkan data BPS (2018) bahwa jumlah desa di Indonesia sebanyak 83.931. Palu , 6 Maret 2020

Desa adalah garda terdepan dari Negeri ini, dan dibagi lagi atas Rukun Warga, RW dan Rukun Tetangga, RT. Desalah yang memiliki sumberdaya (alam & sumberdaya manusia), dan di desa pula masalahnya paling banyak. Mulai dari kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan yang antara lain berujung pada tidak mampu membayar BPJS meskipun disubsidi, sampai kepada konflik antar warga.

Karena itu tiap tahun sejumlah penduduk desa menjadi peserta urbanisasi (pergeseran orang dari desa ke kota), dari yang tidak bersertifikat sampai kepada yang bersertifikat. Laju urbanisasi ke Ibukota dari tahun ke tahun terus meningkat.

Bank dunia (2019) memproyeksi tahun 2045 (Indonesia Hebat) sebanyak 220 juta Penduduk Indonesia akan tinggal di kota-kota besar dan kecil. Artinya urbanisasi di Indonesia akan terus meningkat dari saat ini setara 50 % menjadi sekitar 70% di tahun 2045. Tentunya laju urbanisasi atau meninggalkan desa ini dipicu untuk mendapat kehidupan yang lebih baik. Namun yang menjadi soal adalah tenaga urban umumnya hanya mengisi lowongan pekerjaan di kompetensi paling bawah seperti pembatu RT, buruh pabrik.

Riset bank Dunia berjudul “Time To ACT; Realizing Indonesian’s Urban Potential” (2019), laju urbanisasi Indonesia belum diimbangi dengan laju peningkatan kesejahteraan yang sama besarnya. Setiap kenaikan 1% urbanisasi di Indonesia hanya mampu mengungkit 1,4 % PDB per kapita. Sementara China mencapai 3 persen dan di kawasan Asia Fasifik dan Timur rata-rata sebesar 2,7 persen.

Indonesia adalah Negara Kepulauan yang memiliki sumberdaya alam yang lengkap dan beriklim tropis. Sesungguhnya ini menjadi satu keunggulan komparatif dan kompetetif untuk bisa menjadi hebat. Karena itu kebijakan Pembangunan nasional kabinet Jokowi-Mar’uf Amin yang mendorong desa sebagai lokomotif harus diwujudkan. Harus dibangun percontohan-Percontohan desa cerdas atau “Smart Village” yang juga akan diikuti dengan program dan kegiatan yang cerdas, menyesuaikan dengan industri 4.0 dan karakter milenial generasi.

Jepang adalah contoh Negara yang mendorong desanya menjadi lokomotif. Sejak kalah dari sekutu di perang dunia kedua akibat jatuhnya bom atom tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, di Nagasaki dan Hirosyima, Pemerintah Jepang membangun skenario baru untuk bangkit dari keterpurukan.

Sejak kejadian itu , yang pertama dilakukan adalah merubah pola konsumsi di masyarakat dari orientasi karbohidrat ke protein dan serat kasar. Karena itu, kini Jepang menjadi salah satu Negara maju dengan pendapatan per kapita US$ 43.500/tahun setara 593 juta/kapita/tahun Sedangkan Indonesia baru mendekati US$ 4.000/tahun atau setara 56 juta rupiah/tahun. Padahal kondisi Jepang dan Indonesia tahun 1945 sama-sama terpuruk. Jepang adalah salah satu contoh Negara yang bisa menekan laju urbanisasi.

Gubernur merupakan perpanjangan tangan dari Pemerintah Pusat. Peran Gubernur sangat strategis untuk menyelaraskan program Pusat dengan Program Daerah. Gubernur harus mampu bersama bupati dan walikotanya untuk merancang pembangunan kabupaten/kota yang memiliki wilayah kecamatan dan desa sebagai garda terdepan. Filosofi perencanaan dan pembangunan yang paling tepat diterapkan oleh seorang gubernur adalah filosofi “KERETA KUDA”. Artinya Provinsi ditarik oleh Kabupaten/Kota, kemudian oleh Kecamatan dan ujungnya adalah desa sebagai garda terdepan dengan jumlah 83.931.

Pilkada 2020 yang akan memilih kepala daerah dalam hal ini Gubernur dan Bupati/Walikota menjadi strategis dan merupakan kereta terakhir menuju perubahan. Masyarakat pemilik hak suara harus terus diedukasi agar memahami bahwa pasangan calon kepala daerah harus memiliki kapasitas KONSEPTOR dan EKSEKUTOR. Tidak lagi terperangkap oleh janji-janji politik yang selalu akan mengkondisikan serta menginabobokan masyarakat untuk tujuan pencitraan. Salah memilih kepala daerah maka harapan untuk keluar dari keterpurukan dan menjadi hebat tinggal catatan sejarah. SEMOGA. (1nkumb4ng*)