Padang - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menarik masalah anggaran yang mendukung kinerja Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Menurutnya, FKUB di daerah tidak maksimal disebabkan oleh minimnya anggaran.
Tanamonews | Hal tersebut dikatakannya dalam Rapat Koordinasi Nasional FKUB yang digelar secara virtual, pada Selasa (03/10).
Tak hanya itu, Mendagri juga mengatakan bahwa Kemendagri telah mengeluarkan surat edaran bahwa kegiatan FKUB bisa berasal dari APBD dalam bentuk hibah.
Menurut Mendagri, kegiatan FKUB tidak banyak jalan karena minimnya alokasi anggaran sedangkan kegiatannya perlu dilakukan terus menerus.
Dia, bahkan ada beberapa daerah yang sama sekali tidak menganggarkan dana hibah untuk FKUB seperti Bangka Belitung, DI Yogyakarta dan maupun Papua. Sementara daerah lain, umumnya relatif kecil anggarannya.
Daerah yang cukup tinggi alokasi anggarannya, di antaranya Sumatera Utara, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dengan alokasi anggaran untuk FKUB berkisar 1 miliar rupiah. Kemudian Banten, Bali, NTB, Kalimantan Tengah dan Sulawesi Tengah, serta Sulawesi Selatan juga relatif tinggi.
Mendagripun menambahkan bahwa dibulan November ini pembahasan RAPBD 2021 sudah mulai dilakukan.
Dimana setiap rancangan APBD provinsi untuk tahun depan akan di-review oleh Kemendagri.
Ia memastikan tidak akan meloloskan RAPBD yang tidak diberi alokasi anggaran bagi FKUB.
Hal tersebut merupakan salah satu kebijakan yang ia sampaikan kepada Dirjen keuangan daerah yang melakukan peninjauan anggaran.
Jika RAPBD yang diajukan daerah tidak mengalokasikan anggaran hibah kepada FKUB maka rencana APBD akan ditolak.
Ia meminta agar anggaran FKUB dimasukkan, sehingga mesin FKUB bisa, untuk menjaga dan merawat kerukunan umat beragama. (Hms-Sumbar).
0 Komentar