Tanamonews, PADANG - Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI Dapil Sumatera Barat, Nevi Zuairina menceritakan pengalaman mendampingi suaminya, Irwan Prayitno sebagai Gubernur Sumatera Barat selama sepuluh tahun.
“Hampir 10 tahun kepemimpinan Gubernur Irwan Prayitno, tentu banyak cerita, kisah, dan pengalaman yang membersamai perjalanan kami. Sebagai seorang istri, sudah menjadi kewajiban bagi saya untuk selalu memberikan dukungan dan doa dalam setiap aktivitas Bapak Irwan, baik sebagai seorang suami, seorang ayah maupun seorang gubernur untuk masyarakatnya,”ucap Nevi Zuairina pada acara diskusi bulanan yang digelar Jaringan Pemred Sumbar (JPS) di Padang, Sumatera Barat, Jumat (15/1/2021).
Nevi mengaku banyak cerita, ilmu, dan pengalaman berharga yang didapatkannya selama mendampingi Irwan Prayitno sebagai gubernur.
“Sampai akhirnya saya berusaha mengimplementasikan nilai-nilai itu dalam aktivitas saya sebagai pejabat publik yakni anggota DPR RI saat ini,”kata Nevi.
Saat ini, Nevi mengaku diberikan amanah sebagai kepala Departemen Pembinaan Istri Kepala Daerah DPP PKS.
Oleh karena itu, dia berkewajiban berbagi pengalaman sebagai istri kepala daerah agar bisa diikuti oleh istri para kepala daerah lainnya untuk dapat berperan lebih baik lagi dalam membantu tugas-tugas suami.
Di antaranya adalah melalui penyelenggaraan program pembinaan agar peran istri bukan sekadar mendampingi tugas para suami, namun mereka juga dapat menorehkan amal dan prestasi terbaiknya dalam berbagai ruang publik yang mereka geluti.
“Kita sadar saat ini adalah era keterbukaan yang menuntut transparansi dan akuntabilitas. Termasuk dalam menjalankan kepemimpinan sebagai kepala daerah dimana masyarakat bisa langsung memberikan penilaian, pertanyaan, atau bahkan kritik melalui berbagai kanal media informasi,” katanya.
Oleh karena itu, menurut Nevi, istri diharapkan dapat memainkan sejumlah peran yang sinergi dengan amanah suami sebagai kepala daerah sehingga memberikan dampak positif terhadap masyarakat.
Selain dari pada itu juga karena baik secara langsung ataupun tidak langsung, hadirnya kepala daerah asal PKS menjadi pertaruhan dan ajang penilaian masyarakat terhadap kinerja PKS sebagai salah satu parpol di Indonesia.
Pada kesempatan itu, Nevi juga menyoroti situasi politik nasional.
Menurut Nevi, sistem demokrasi yang dianut oleh negara kita memberikan kesempatan bagi setiap warga negara baik secara individu maupun kelompok berperan serta dalam pemerintahan dan pembangunan.
“Hal ini tertuang dalam konstitusi negara dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme keterwakilan dan keterlibatan warga negara dalam proses demokrasi,” ujar Nevi.
Seiring dengan berbagai proses demokrasi yang diikuti, kata Nevi, PKS saat ini sudah menempatkan para kadernya di ruang legislatif maupun eksekutif.
Sebagian kader bertugas di ruang legislatif baik pusat maupun daerah, dari DPR RI sampai DPRD Provinsi dan Kota/ Kabupaten.
Sebagian lainnya diusung dan dipilih masyarakat menjadi kepala daerah atau wakil kepala daerah, baik sebagai gubernur/wakil gubernur maupun wali kota/wakil wali kota dan bupati/wakil bupati.
“Perjalanan ini tentu patut disyukuri bahwa PKS dengan segala kewenangan yang dijamin konstitusi bisa memberi manfaat yang lebih luas kepada masyarakat Indonesia,” kata anggota Komisi IV DPR RI ini.
Sampai saat terakhir pemilihan kepala daerah serentak yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2015 lalu, kata dia, PKS berhasil menempatkan lebih kurang 31 kadernya sebagai kepala daerah/wakil kepala daerah di berbagai tingkatan pemerintahan di seluruh Indonesia.
“Salah satunya adalah Gubernur Sumatera Barat yang saat ini masih dipimpin oleh Gubernur Irwan Prayitno dan InsyaAllah akan dilanjutkan oleh Buya Mahyeldi,” katanya. (Arif).
0 Komentar