DPRD Desak Pemkab Pessel Patikan PSM Tak Terlibat Politik Praktis

 

Pessel, Tanamonews.com - Maraknya isu tentang Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) yang terlibat Politik Praktis di Pesisir Selatan, menjadi salah satu hal yang disampaikan oleh sejumlah Fraksi di DPRD Pesisir Selatan, dalam rapat paripurna  pandangan umum fraksi terhadap terhadap Ranperda APBD-P 2023 dalam rapat paripurna, Rabu (6/9).

Sejumlah Fraksi juga mendesak agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pessel dapat memastikan bahwa para Petugas PSM tidak terlibat dalam Politik Praktis dalam mendukung calon tertentu, seperti yang disampaikan Seperti yang disampaikan oleh Novermal Yuska Fraksi PAN saat membacakan pandangan umum fraksi dalam rapat paripurna tersebut.

 “Pemerintah daerah juga harus memastikan keberadaan petugas PSM tidak dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk kepentingan politiknya dalam Pemilu 2024 nanti,” ungkap Novermal.

Ia menjelaskan, saat ini terkait keberadaan PSM yang dibentuk Dinas Sosial sudah jadi gunjingan di tengah masyarakat. Pasalnya, beredar isu PSM ikut mencarikan suara untuk kandidat tertentu. Selain itu, keberadaan PSM tersebut belum dibutuhkan. Karena dengan anggaran APBD, bisa dilakukan petugas TKSK, Pendamping PKH, serta pemerintah nagari.

“Dan koordinasinya dengan pemerintah nagari tidak jelas, dan cenderung lebih menentukan dari pada wali nagari dalam penentuan masyarakat miskin dalam bisa mendapatkan bantuan-bantuan sosial, Kondisi ini juga  dikeluhkan oleh banyak wali nagari, dan meminta supaya dievaluasi” jelasnya.\

Sementara itu, Fraksi PKS juga menyampaikan hal senada. Juru bicara Fraksi PKS Pardis mengatakan, keberadaan PSM hingga saat ini belum diketahui tupoksinya oleh DPRD. Menurut Fraksi PKS, lebih penting anggaran untuk pelaksanaan pemilihan wali nagari serentak untuk 47 nagari yang sudah habis masa jabatannya daripada merekrut tenaga PSM.

“Kami menilai ada beberapa ketidaktepatan pemerintah daerah dalam hal menentukan prioritas pembangunan sebelumnya. Menurut kami lebih penting anggaran untuk pelaksanaan pemilihan wali nagari serentak untuk 47 nagari yang sudah habis masa jabatannya daripada merekrut tenaga PSM yang sampai sekarang DPRD belum mengetahui apa tupoksinya, ” tegas Pardis.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Pesisir Selatan, Wendra Rovikto belum mau berkomentar soal pandangan fraksi yang disampaikan sejumlah fraksi DPRD tersebut. Ia mengatakan, pihaknya bakal menjawab melalui Pemkab Pessel dalam paripurna jawaban atas pandangan umum yang disampaikan fraksi DPRD dalam rapat paripurna.

“Nanti saat jawaban Pemda akan disampaikan terkait pandangan fraksi soal PSM,” ungkapnya saat dikonfirmasi wartawan.