Padang Pariaman, Tanamonews.com - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang memegang kendali atas pencegahan stunting gencar melakukan intervensi dan sosialisasi ke tengah tengah masyarakat.
Seperti yang dilakukan BKKBN Sumatera Barat, yang menggelar sosialisasi dan Komunikasi Informasi dan Edukasi (K.I.E) Program Bangga Kencana bersama mitra kerja dari anggota Komisi IX DPR RI, Ade Rezki Pratama ke sejumlah Kabupaten dan Kota di Sumbar. Sosialisasi dan K.I.E kali ini dipusatkan di halaman kantor wali nagari Aie Tajun Kecamatan Lubuk Alung, Senin 02 Oktober 2023. Kegiatan diikuti ratusan peserta, yang merupakan kader pkk, kader kb, kader posyandu, tim pendamping keluarga dan sejumlah perwakilan instansi terkait lainnya.
Kepala BKKBN Sumatera Barat yang di wakili sekretaris, Nova Dewita, menerangkan, bahwa Presiden Joko Widodo sebelumnya telah menegaskan bahwa target penurunan angka gagal tumbuh atau stunting sebesar 14 persen harus dapat dicapai pada tahun 2024 mendatang. Upaya tersebut tentu bukan hal yang dapat dicapai dengan bekerja sendiri, namun membutuhkan kerja sama, komitmen dan kolaborasi dari seluruh lintas sektor dan pemangku kepentingan terkait mulai dari tingkat Pusat sampai Daerah.
Pencegahan stunting perlu dilakukan dari hulu hingga hilir, dari remaja, calon pengantin, ibu hamil, melahirkan hingga ibu menyusui, tambahnya. Camat Lubuk Alung, Dion Franata, membeberkan bahwa sosialisasi dan k.i.e ini penting bagi masyarakat khususnya kader. Tidak hanya menambah wawasan namun juga menggelorakan pentingnya keterlibatan semua elemen untuk menekan stunting. Anggota Komisi IX DPR RI, Ade Rezki Pratama diwakili Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Padang Pariaman, Happy Naldy, menyampaikan sambutan dari Legislator RI.
Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Kementerian Kesehatan, prevalensi balita stunting di Provinsi Sumatera Barat sebesar 25,2% pada 2022, meningkat dari tahun sebelumnya yang masih 23,3%. Terdapat 6 kabupaten/kota di Sumbar yang memiliki prevalensi balita stunting di atas rata-rata provinsi, sedangkan 13 kabupaten/kota lainnya di bawah angka rata-rata.
Untuk menekan jumlah tersebut, Komisi IX DPR RI bersama mitra kerja BKKBN turun kelapangan untuk memberikan intervensi dan K.I.E, dengan harapan semua pihak bahu membahu membantu pemerintah mengantisipasi kasus stunting di daerahnya. Pada kesempatan itu, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan
Perlindungan Anak, di wakili sekretaris Fajri Azman, memaparkan bahwa Stunting merupakan program nasional, dan masuk dalam indikator target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021, untuk itu perlu dilakukan sosialisasi kepada kader kb, penyuluh kb, dan pengelola program terkait komunikasi informasi dan edukasi, agar merubah pola pikir masyarakat agar terhindar dari stunting.
Stunting jangka panjang akan berdampak terhadap kualitas sdm, penderita stunting mendapat penyakit menular seperti diabetes, darah tinggi dan lainnya. Di Sumbar, Angka stunting 2022 sebesar 25,2%, 4 balita 1 stunting, untuk Kabupaten Padang Pariaman menurun 3,3%.
Program bangga kencana mempunyai dua fungsi, menjaga penduduk tumbuh maksimal, menciptakan keluarga yang berkualitas yang akan menjadi pondasi dalam mencapai masyarakat yang makmur dan sejahtera. Pertumbuhan Ekonomi akan bisa membaik jika permasalahan stunting bisa diatasi, tambahnya. Stunting penting, kenapa stunting itu penting karena minimnya pengetahuan pasangan muda yang berumah tangga.
Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menargetkan 2023 kasus stunting minimal menurun 6% menjadi 19%. DenganTujuan agar tercapai penurunan 14% pada 2024 mendatang. Ia menambahkan, Keluarga berisiko stunting, 2022 di Kabupaten Padang Pariaman 29.615 keluarga, di Kecamatan Lubuk alung 3013 atau 10% keluarga berisiko stunting.
Sedangkan Keluarga yang tidak memiliki sumber air minum yang layak 4.121, di Lubuk alung 161 keluarg. Jumlah Keluarga tidak memiliki jamban yang layak 17.953, di Lubuk alung 1711 keluarga. Kondisi ini patut menjadi perhatian khusus, karena akan terus berpengaruh terhadap capaian prevalensi stunting.
Dalam paparan Fajri Azman, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah, seperti melakukan K.I.E terhadap orang tua yang memiliki balita, pemberian pmt yang berbahan pangan lokal untuk anak stunting. Opd melakukan pembinaan terhadap puskesmas yang ada di Kabupaten Padang Pariaman.
Serta kesediaan Bapak asuh anak stunting, juga memberikan bantuan untuk anak stunting. Kita masih memerlukan bantuan jamban kurang layak, serta bantuan uppks atau usaha pendapatan keluarga sektor, ujarnya mengakhiri paparan. (Dina)
0 Komentar