Tanamonews.com, Painan — Kehadiran Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Efrianto, dalam prosesi pengukuhan dan pelantikan pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemkab Pesisir Selatan menjadi sorotan tersendiri. Kehadiran tersebut merepresentasikan peran aktif lembaga legislatif dalam mengawal arah kebijakan eksekutif.
Efrianto hadir sebagai simbol kemitraan strategis DPRD dengan pemerintah daerah, khususnya Komisi IV yang membidangi sektor pendidikan, kesehatan, dan sosial. Bidang-bidang tersebut menjadi fokus utama dari rotasi dan penguatan struktur organisasi yang dilakukan.
Pelantikan pejabat ini sekaligus menunjukkan dukungan DPRD terhadap langkah Bupati Pesisir Selatan, Hendrajoni, dalam melakukan penyegaran birokrasi di awal tahun 2026. Momentum tersebut dinilai krusial untuk mendorong percepatan pembangunan daerah.
Bupati Hendrajoni secara resmi mengukuhkan dan melantik 11 pejabat Eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Prosesi berlangsung khidmat di Gedung Dinas Pendidikan, Senin (5/1/2026), dan dihadiri unsur Forkopimda serta pimpinan OPD.
Pengukuhan dilakukan terhadap pejabat yang menduduki jabatan strategis pada sejumlah Organisasi Perangkat Daerah. Pelantikan ini merupakan bagian dari penataan organisasi guna menjawab tantangan pemerintahan yang semakin kompleks.
Dalam sambutannya, Bupati Hendrajoni menegaskan bahwa rotasi dan promosi jabatan merupakan kebutuhan organisasi yang dinamis. Ia menilai birokrasi harus adaptif dan responsif terhadap perubahan serta tuntutan masyarakat.
Bupati menekankan bahwa tujuan utama pelantikan ini adalah peningkatan kinerja pemerintahan dan kualitas pelayanan publik. Ia berharap para pejabat yang dilantik mampu bekerja lebih cepat dan terukur.
“Pejabat yang dikukuhkan hari ini harus profesional, berintegritas, dan peka terhadap kebutuhan masyarakat,” ujar Hendrajoni. Pernyataan tersebut disambut antusias oleh para undangan, termasuk Ketua Komisi IV DPRD.
Hendrajoni juga menyoroti pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif. Ia menyampaikan apresiasi atas kehadiran DPRD, khususnya Komisi IV, yang selama ini menjadi mitra strategis pemerintah daerah.
Menurut Bupati, dukungan DPRD sangat menentukan keberhasilan program pembangunan. Tanpa kolaborasi yang baik, kebijakan daerah tidak akan berjalan optimal.
Sejumlah pejabat yang dilantik antara lain Yoski Wandri sebagai Kepala BKPSDM dan Gunawan sebagai Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik. Selain itu, dr. H. Syahrizal Antony dikukuhkan sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesra.
Ikhsan Busra dipercaya menjabat Sekretaris DPRD, posisi strategis yang berperan penting dalam mendukung kinerja lembaga legislatif. Sementara Afriman Julta dilantik sebagai Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian.
Wendi ditunjuk sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika dengan tugas memperkuat sistem informasi dan komunikasi pemerintahan daerah. Digitalisasi layanan menjadi salah satu prioritasnya.
Untuk sektor layanan dasar, Agustina Rahmadani dilantik sebagai Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan KB. Ilham R dipercaya memimpin Dinas Sosial P3A.
Sementara itu, Suhandri dikukuhkan sebagai Kepala BPKPAD yang bertanggung jawab mengelola keuangan daerah. Salim Muhaimin dilantik sebagai Kepala Dinas Pendidikan.
Beriskhan dipercaya memimpin Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kedua OPD tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas SDM dan tertib administrasi kependudukan.
Ketua Komisi IV DPRD Efrianto menyatakan kesiapan lembaganya untuk mengawal kinerja para pejabat baru. Ia menegaskan fungsi pengawasan dan penganggaran akan diperkuat.
Efrianto secara khusus menyoroti sektor pendidikan dan kesehatan yang menjadi mitra utama Komisi IV. Ia berharap ada terobosan nyata dalam pemerataan layanan.
Bupati Hendrajoni mengingatkan agar para pejabat segera melakukan konsolidasi internal. Ia meminta tidak ada waktu adaptasi yang terlalu lama.
Inovasi dan pemanfaatan teknologi informasi juga menjadi penekanan Bupati. Ia meminta Diskominfo memimpin agenda digitalisasi layanan publik.
Dalam kesempatan itu, Hendrajoni kembali menegaskan komitmen anti korupsi. Ia menyatakan tidak akan mentolerir pelanggaran hukum.
Prosesi pelantikan dihadiri Sekretaris Daerah dan seluruh kepala OPD. Gedung Dinas Pendidikan dipenuhi undangan dari berbagai unsur pemerintahan.
Pelantikan 11 pejabat Eselon II ini menandai babak baru pemerintahan Hendrajoni. Kehadiran Ketua Komisi IV DPRD memberi sinyal kuat adanya legitimasi politik terhadap langkah reformasi birokrasi di Pesisir Selatan. (Bee)
0 Komentar