Tanamonews.com, Padang - Pasar Raya Fase VII seharusnya menjadi simbol kemajuan. Ia dibangun untuk menghadirkan ruang yang lebih layak dan tertib. Namun tanpa tata kelola yang bersih, bangunan megah itu bisa berubah menjadi bayang-bayang ketidakadilan.
Pernyataan resmi Wali Kota Padang, Fadly Amran, ketika polemik “Tuan Takur” merebak di Pasar Raya. Di tengah upaya Pemerintah Kota Padang merelokasi pedagang kaki lima dan menata ulang aktivitas perdagangan ke dalam gedung Pasar Raya Fase VII, muncul tudingan tentang praktik pungutan tak sah yang membebani pedagang.
Isu itu menyebar cepat—dari mulut ke mulut, dari warung kopi ke grup percakapan digital—hingga akhirnya memaksa pemerintah angkat bicara. Masalah ini bukan sekadar rumor pasar. Ia menyentuh urat nadi ekonomi kecil yang selama ini bertahan dalam denyut harian: jual pagi untuk makan sore. Ketika ruang dagang ditata, harapan muncul. Namun ketika muncul kabar tentang pungutan di luar ketentuan resmi, harapan itu seketika dibayangi kecemasan.
Penataan yang Tak Pernah Sederhana
Pasar Raya Padang bukan sekadar bangunan. Ia adalah ruang hidup ribuan pedagang yang menggantungkan nasib pada arus pembeli. Pemerintah kota telah melakukan penataan bertahap, termasuk membangun dan mengoptimalkan Fase VII sebagai bagian dari modernisasi pasar. Tujuannya terdengar mulia: menciptakan lingkungan yang lebih tertib, nyaman, dan layak bagi pedagang maupun konsumen.
Namun sejarah menunjukkan, relokasi pedagang selalu memunculkan resistensi. Perpindahan lapak berarti perpindahan rezeki. Perubahan posisi kios bisa berarti perubahan arus pelanggan. Pedagang kecil yang terbiasa dengan sistem informal harus beradaptasi dengan aturan formal: biaya sewa, retribusi, dan tata kelola yang lebih ketat. Di ruang-ruang seperti itulah gesekan sering muncul. Modernisasi tak jarang berbenturan dengan kenyataan ekonomi harian yang rapuh.
Isu yang Melebar
Di tengah proses relokasi dan penataan itu, beredar kabar adanya pungutan yang tak sesuai aturan. Istilah “Tuan Takur” muncul sebagai simbol—bukan jabatan resmi, bukan pula institusi formal—melainkan sebutan yang merujuk pada dugaan praktik pemerasan terhadap pedagang. Sebagian pedagang merasa ada biaya tambahan yang tidak tercantum dalam aturan resmi. Mereka mengeluh tentang tekanan dan beban yang makin berat.
Dalam situasi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih, pungutan sekecil apa pun bisa menjadi pukulan besar. Isu itu cepat membesar. Media sosial menjadi kanal utama penyebaran cerita. Publik mulai bertanya: apakah penataan pasar justru membuka ruang bagi praktik tak sehat? Atau ini sekadar rumor yang dibesar-besarkan?
Pernyataan Resmi dan Janji Kepastian Hukum
Menanggapi polemik itu, Wali Kota Padang menyampaikan bahwa penegakan hukum harus berdasarkan bukti dan prosedur yang berlaku. Jika ada pihak yang memanfaatkan kebijakan untuk kepentingan pribadi, itu tidak dapat dibenarkan. Namun, tegasnya, penghukuman harus memenuhi unsur keadilan dan melalui proses hukum yang matang. Pernyataan itu menggarisbawahi satu hal penting: supremasi hukum. Ketegasan memang perlu, tetapi ketegasan tanpa kepastian hukum bisa berubah menjadi kezaliman.
Pemerintah kota menegaskan komitmen terhadap pemerintahan yang bersih, namun juga menolak tindakan reaktif tanpa dasar pembuktian yang sah. Sikap itu mencerminkan dilema klasik tata kelola publik: di satu sisi, ada tuntutan publik untuk bertindak cepat; di sisi lain, ada kewajiban menjaga prosedur hukum agar tidak menjadi alat balas dendam atau tekanan politik.
Ujian bagi Modernisasi Pasar
Kasus “Tuan Takur” sejatinya membuka lapisan persoalan yang lebih dalam. Modernisasi pasar bukan sekadar membangun gedung baru atau merapikan lapak. Ia membutuhkan sistem pengawasan yang transparan dan akuntabel. Tanpa itu, penataan fisik hanya menjadi panggung bagi praktik lama yang berganti wajah.
Pasar tradisional hidup dari kepercayaan. Pedagang percaya kepada pengelola, pembeli percaya kepada pedagang. Ketika muncul dugaan pungutan liar, kepercayaan itu tergerus. Dan ketika kepercayaan runtuh, pasar bukan lagi ruang ekonomi yang sehat, melainkan arena ketidakpastian.
Isu ini juga mengingatkan bahwa ekonomi kecil sangat sensitif terhadap gangguan. Berbeda dengan korporasi besar yang memiliki cadangan modal dan sistem manajemen risiko, pedagang pasar bertumpu pada arus kas harian. Setiap tambahan biaya, resmi atau tidak, langsung menggerus margin tipis mereka.
Antara Tegas dan Adil
Dalam pernyataannya, wali kota menegaskan bahwa penyelesaian masalah tidak selalu harus berakhir dengan pemecatan atau pemenjaraan. Ada unsur pembinaan dan edukasi yang perlu diperhatikan. Pernyataan ini mengundang tafsir beragam. Sebagian melihatnya sebagai kehati-hatian yang bijak. Sebagian lain mungkin menilainya terlalu lunak.
Namun satu hal jelas: persoalan ini menjadi ujian integritas bagi pemerintah daerah. Apakah proses hukum akan berjalan transparan? Apakah pedagang akan mendapatkan perlindungan yang nyata? Ataukah kasus ini akan menguap seperti banyak polemik lokal lainnya?
Lebih dari Sekadar Isu Lokal
Meski berakar di Pasar Raya Padang, kasus ini mencerminkan persoalan tata kelola yang lebih luas. Modernisasi ekonomi lokal selalu menuntut keseimbangan antara efisiensi dan keadilan. Ketika kebijakan publik menyentuh sektor informal, sensitivitas sosial menjadi faktor kunci.
Jika benar ada praktik pemerasan, maka itu adalah pengkhianatan terhadap semangat penataan. Jika tudingan itu tidak terbukti, maka klarifikasi yang transparan menjadi keharusan untuk memulihkan kepercayaan.
Pada akhirnya, yang dipertaruhkan bukan sekadar reputasi pemerintah kota atau nama-nama yang disebut dalam polemik. Yang dipertaruhkan adalah masa depan ribuan pedagang kecil yang setiap pagi membuka kios dengan harapan sederhana: dagangan laku, biaya tertutup, dan hidup berjalan tanpa gangguan.
Pasar Raya Fase VII seharusnya menjadi simbol kemajuan. Ia dibangun untuk menghadirkan ruang yang lebih layak dan tertib. Namun tanpa tata kelola yang bersih, bangunan megah itu bisa berubah menjadi bayang-bayang ketidakadilan.
Kasus “Tuan Takur” mungkin akan menemukan ujungnya di meja penyidik atau ruang sidang. Tetapi pelajaran terpentingnya terletak pada kesadaran bahwa penataan ekonomi rakyat tidak cukup dilakukan dengan beton dan regulasi. Ia membutuhkan integritas, transparansi, dan keberanian untuk menegakkan hukum secara adil.
Di pasar, kepercayaan adalah mata uang paling berharga. Sekali hilang, sulit untuk kembali. Dan bagi pedagang kecil di Padang, yang mereka butuhkan bukan sekadar bangunan baru, melainkan kepastian bahwa ruang usaha mereka bebas dari bayang-bayang pungutan dan ketidakpastian. Itulah ujian sesungguhnya dari setiap janji penataan. (Muhibbullah Azfa Manik)
0 Komentar