Tanamonews.com - Suasana pagi di Kabupaten Padang Pariaman, Jumat (13/2/2026), terasa lebih dinamis dari biasanya. Rombongan Komisi II DPRD Kabupaten Pesisir Selatan melakukan kunjungan kerja ke Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) setempat untuk mendalami mekanisme pengembalian Tambahan Penghasilan Pegawai (TKD) beserta sistem pelaksanaannya.
Kunjungan ini bukan sekadar agenda formal, melainkan bagian dari upaya memperkuat tata kelola keuangan daerah melalui studi komparatif antar pemerintah kabupaten.
Rombongan Komisi II turut didampingi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dari Fraksi NasDem, Dani Sopian, SH, yang dikenal aktif dalam isu-isu pengawasan anggaran dan kebijakan keuangan daerah.
Setibanya di kantor BPKD, rombongan disambut langsung oleh Kepala BPKD Kabupaten Padang Pariaman, M. Fadhly, bersama jajaran pejabat teknis.
Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat namun serius. Di ruang rapat yang dipenuhi dokumen dan paparan data, diskusi langsung mengerucut pada satu isu penting: bagaimana sistem pengembalian TKD dijalankan secara tertib dan sesuai aturan.
Pengembalian TKD menjadi perhatian karena menyangkut aspek administrasi, kepatuhan regulasi, serta potensi dampaknya terhadap stabilitas keuangan daerah.
Dalam pembukaan diskusi, Dani Sopian menegaskan bahwa DPRD memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan transparan dan akuntabel.
“Kunjungan ini adalah bagian dari fungsi pengawasan kami. Kami ingin memastikan bahwa setiap kebijakan terkait TKD memiliki dasar hukum yang kuat dan sistem pelaksanaan yang jelas,” ujar Dani Sopian.
Ia menambahkan bahwa pembelajaran dari daerah lain sangat penting sebagai referensi dalam menyempurnakan kebijakan di Kabupaten Pesisir Selatan.
Menurutnya, persoalan TKD bukan hanya soal angka, tetapi juga menyangkut kepercayaan ASN dan publik terhadap tata kelola pemerintahan.
“Transparansi adalah kunci. Ketika sistemnya jelas, mekanismenya tertata, maka potensi persoalan di kemudian hari bisa diminimalisir,” tegasnya.
Dani juga menyoroti pentingnya pemanfaatan sistem digital dalam pengelolaan keuangan, termasuk dalam proses verifikasi dan pencatatan pengembalian TKD.
Ia berharap integrasi sistem berbasis teknologi dapat menjadi standar baru dalam pengelolaan keuangan daerah di masa mendatang.
Sementara itu, Kepala BPKD Padang Pariaman, M. Fadhly, memaparkan secara rinci alur pengembalian TKD yang diterapkan di daerahnya.
Ia menjelaskan bahwa setiap proses diawali dengan verifikasi data secara menyeluruh untuk memastikan keakuratan dan kesesuaian dengan ketentuan regulasi.
“Semua tahapan kami lakukan berdasarkan aturan yang berlaku. Mulai dari identifikasi, penerbitan surat keputusan, hingga penyetoran kembali ke kas daerah dilakukan melalui prosedur yang terdokumentasi,” jelas M. Fadhly.
Menurutnya, pengawasan internal menjadi salah satu kunci agar pelaksanaan berjalan sesuai koridor hukum.
Ia juga menekankan pentingnya koordinasi dengan Inspektorat Daerah untuk memperkuat kontrol dan akuntabilitas.
Dalam sesi tanya jawab, anggota Komisi II DPRD Pesisir Selatan terlihat aktif menggali informasi, mulai dari kendala teknis hingga strategi mitigasi risiko.
Diskusi berjalan dinamis, mencerminkan keseriusan kedua belah pihak dalam membangun tata kelola yang lebih baik.
Bagi Komisi II DPRD Pesisir Selatan, kunjungan ini bukan sekadar seremonial, melainkan ruang belajar dan berbagi pengalaman antar daerah.
Dani Sopian menyampaikan bahwa hasil kunjungan ini akan dibawa sebagai bahan evaluasi dan pembahasan lebih lanjut di internal DPRD.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil nantinya benar-benar matang, terukur, dan tidak menimbulkan persoalan administratif maupun hukum,” ujarnya.
Ia berharap sinergi dan komunikasi antar daerah dapat terus terjalin, sehingga praktik-praktik baik dalam pengelolaan keuangan dapat saling diadopsi.
Pertemuan diakhiri dengan komitmen bersama untuk terus memperkuat koordinasi, demi terwujudnya tata kelola keuangan daerah yang profesional, transparan, dan akuntabel, serta mampu menjawab tantangan pemerintahan yang semakin kompleks. (Adv)
0 Komentar