Tanamonews.com - Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat provinsi. Daerah berjuluk Negeri Sejuta Pesona ini berhasil meraih peringkat pertama dalam kategori Kedisiplinan Penyampaian Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun Anggaran 2025 se-Sumatera Barat.
Capaian tersebut menjadi indikator kuat bahwa sistem administrasi pembangunan di Pesisir Selatan berjalan tertib, terukur, dan tepat waktu. Konsistensi dalam pelaporan dinilai sebagai fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan.
Penghargaan diserahkan dalam seremoni resmi yang digelar di Aula Kantor Gubernur Sumatera Barat, Kota Padang. Momentum itu menjadi ajang evaluasi sekaligus apresiasi bagi kabupaten dan kota yang menunjukkan performa terbaik dalam pelaporan pembangunan.
Piagam penghargaan diterima langsung oleh Sekretaris Daerah Pesisir Selatan, H. Zainal Arifin, S.K.M., M.K.M. Ia hadir mewakili pemerintah daerah bersama jajaran teknis yang selama ini menjadi garda terdepan dalam pengendalian administrasi pembangunan.
Penghargaan tersebut diserahkan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Sumbar yang mewakili Sekretaris Daerah Provinsi. Dalam sambutannya, pihak provinsi menekankan pentingnya ketepatan waktu laporan sebagai instrumen sinkronisasi data pembangunan daerah.
Dominasi Pesisir Selatan terlihat jelas karena mampu mengungguli sejumlah daerah lain. Posisi kedua ditempati Bagian Administrasi Pembangunan Kota Bukittinggi, sedangkan peringkat ketiga diraih oleh Kabupaten Dharmasraya.
Keberhasilan ini bukan sekadar prestasi administratif, melainkan cerminan keseriusan pemerintah daerah dalam mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran publik. Setiap rupiah yang dibelanjakan dipastikan tercatat dan terlaporkan secara sistematis.
Laporan realisasi fisik dan keuangan menjadi tolok ukur penting dalam melihat progres pembangunan. Tanpa disiplin pelaporan, pengawasan dan evaluasi program tidak dapat dilakukan secara objektif dan menyeluruh.
Sekda Zainal Arifin menyampaikan apresiasi kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang telah bekerja keras menjaga ketepatan waktu penyampaian laporan. Menurutnya, capaian ini merupakan hasil kerja kolektif.
“Laporan bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi bentuk pertanggungjawaban moral dan profesional kepada masyarakat,” ujarnya usai menerima penghargaan.
Ia menambahkan bahwa budaya disiplin terus ditanamkan di seluruh lini birokrasi. Setiap OPD diwajibkan memastikan data yang disampaikan akurat, valid, dan sesuai kondisi lapangan.
Salah satu kunci keberhasilan Pesisir Selatan adalah pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem pelaporan. Transformasi digital dinilai mampu memangkas potensi keterlambatan dan kesalahan administrasi.
Optimalisasi Aplikasi Simbangda (Sistem Informasi Pembangunan Daerah) menjadi instrumen utama dalam monitoring pembangunan. Sistem ini memungkinkan pelaporan dilakukan secara terintegrasi dan real-time.
Melalui aplikasi tersebut, progres fisik dan penyerapan anggaran dapat dipantau secara berkala. Setiap potensi deviasi dapat terdeteksi lebih awal sehingga langkah korektif bisa segera dilakukan.
Sistem digital juga mendorong transparansi karena data tersimpan dan terdokumentasi secara sistematis. Risiko human error dalam proses rekap manual pun dapat diminimalisasi secara signifikan.
Keberhasilan ini sekaligus mencerminkan kuatnya koordinasi antarperangkat daerah. Sinergi antara OPD dan Sekretariat Daerah memastikan arus data berjalan lancar dan konsisten.
Dukungan pimpinan daerah menjadi faktor penting dalam membangun ritme kerja yang disiplin. Arahan tegas mengenai akuntabilitas anggaran membuat seluruh jajaran memiliki standar kerja yang sama.
Bagi pemerintah provinsi, kedisiplinan pelaporan dari kabupaten dan kota sangat membantu dalam menyusun laporan pembangunan tingkat regional. Data yang sinkron mempercepat proses evaluasi dan perencanaan.
Di tengah upaya percepatan pemulihan ekonomi dan pembangunan infrastruktur, ketertiban administrasi menjadi penopang utama. Dengan laporan yang rapi, program pembangunan dapat dikendalikan lebih efektif.
Zainal Arifin menegaskan bahwa tantangan berikutnya adalah menjaga konsistensi. Menurutnya, mempertahankan prestasi jauh lebih sulit daripada meraih penghargaan pertama kali.
“Kami tidak ingin berpuas diri. Prestasi ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan pembangunan,” tegasnya.
Dampak positif dari pelaporan yang disiplin juga berkontribusi terhadap opini laporan keuangan daerah. Tertib administrasi menjadi modal penting dalam mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK.
Kepercayaan publik pun semakin menguat. Masyarakat dapat melihat bahwa anggaran daerah dikelola secara profesional dan transparan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Ke depan, Pesisir Selatan menargetkan diri sebagai rujukan tata kelola pembangunan berbasis digital di Sumatera Barat. Semangat inovasi dan perbaikan sistem akan terus dikembangkan demi memastikan pembangunan berjalan efektif, terukur, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat.
0 Komentar