Tanamonews.com, Jakarta – Menolak pasrah pada warisan beban anggaran masa lalu, Bupati Dharmasraya, Annisa Suci Ramadhani, mengambil langkah diplomasi taktis. Demi menyelamatkan ruang gerak pembangunan daerah, ia menemui Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto di Jakarta, Jumat (14/8/2026), guna memaparkan potret riil anatomi fiskal Dharmasraya yang tengah mengalami tekanan berat.
Dalam audiensi strategis tersebut, Bupati Annisa mengupas secara transparan akar distorsi anggaran yang menjerat daerahnya. Struktur belanja pegawai di Dharmasraya saat ini telah menggelembung hingga menyentuh angka 55 persen—sebuah anomali yang melampaui 25 persen dari batas aman rasio ideal pasca-otonomi daerah.
Ketimpangan postur anggaran yang terakumulasi sejak lima tahun lalu ini berdampak sistemik. Imbasnya, seluruh kucuran Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat habis terserap secara absolut hanya untuk membiayai belanja pegawai (gaji dan tunjangan rutin).
Tekanan terhadap APBD ini kian berlipat seiring dengan implementasi kebijakan transisi ketenagakerjaan pusat, yakni penataan tenaga non-ASN menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.
"Alhamdulillah, sejak awal menerima amanah publik pasca-dilantik, kami menolak untuk berpangku tangan. Kami sadar ini adalah warisan persoalan struktural yang kronis. Langkah mitigasi langsung kami eksekusi melalui moratorium total rekrutmen pegawai baru serta efisiensi anggaran secara radikal," cetus Annisa.
Arsitektur Solusi: Lonjakan PAD dan Optimalisasi CSR Swasta
Kendati ruang manuver fiskal daerah tersandera, kepemimpinan Annisa terbukti responsif dan inovatif. Pemkab Dharmasraya berhasil menciptakan stimulus baru dengan mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga tumbuh signifikan di kisaran Rp45 miliar.
Tak hanya mengandalkan instrumen pajak dan retribusi lokal, Annisa juga berhasil mengonsolidasikan sektor swasta. Melalui pendekatan kemitraan yang akuntabel, dana tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR) berhasil dihimpun hingga menembus angka Rp36 miliar.
Kolaborasi finansial non-APBD inilah yang kemudian menjadi "napas buatan" bagi roda pembangunan di Dharmasraya. Alhasil, proyek-proyek vital di sektor Pekerjaan Umum (PU), modernisasi pertanian, serta pemberdayaan UMKM lokal tetap dapat berjalan tanpa hambatan berarti.
Meski demikian, Annisa secara rasional mengakui bahwa agresivitas peningkatan PAD dan CSR belum sepenuhnya mampu mengompensasi defisit ruang fiskal akibat besarnya postur belanja pegawai bentukan rezim anggaran sebelumnya. Keterbatasan ruang fiskal ini berisiko mengonstruksi efek domino terhadap program jaminan sosial masyarakat, seperti Dana Desa, kepesertaan BPJS Kesehatan, hingga pemeliharaan infrastruktur pelayanan publik makro.
"Struktur belanja yang rigid dari masa lalu jelas menjadi tantangan geopolitik dan manajerial bagi pemerintahan kami saat ini. Ketika DAU terkunci untuk belanja pegawai, hak-hak publik untuk akselerasi pembangunan menjadi sangat tereduksi," urai Bupati perempuan tersebut.
Diplomasi Fiskal: Mendesak Intervensi TKD 2027
Sebagai jalan keluar yang komprehensif, Bupati Dharmasraya menaruh harapan pada keberpihakan pemerintah pusat. Melalui Kementerian Dalam Negeri, Annisa mendesak adanya reformat kebijakan berupa penambahan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) khusus untuk Dharmasraya pada tahun anggaran 2027.
Intervensi fiskal dari pusat dinilai menjadi instrumen krusial. Tambahan TKD ini bukan sekadar bantuan finansial biasa, melainkan stimulus wajib agar daerah mampu menjaga stabilitas pelayanan dasar (mandatory spending) sekaligus mengamankan keberlanjutan target-target pembangunan jangka menengah.
Di tingkat lokal, komitmen pengetatan ikat pinggang terus berjalan linear. Pemkab Dharmasraya menerapkan disiplin anggaran yang ketat melalui rasionalisasi belanja rutin, pemangkasan biaya perjalanan dinas birokrasi, serta eliminasi program-program non-stimulatif yang tidak menyentuh akar kebutuhan masyarakat.
"PAD akan terus kita optimalkan dayanya, namun kita juga wajib menjaga psikologi ekonomi masyarakat pasca-pandemi agar tidak over-prestasi pajak. Oleh sebab itu, afirmasi kebijakan fiskal dari pemerintah pusat adalah kunci agar pembangunan di Dharmasraya berjalan inklusif, sehat, dan berkeadilan," tutup Annisa normatif namun tegas. Penulis : Dimetri Robby
0 Komentar