Tanamonews.com, Dharmasraya — Investigasi kolaboratif yang dilancarkan oleh tim jurnalis Mediabuser.co.id bersama Tanamonews.com terkait dugaan maraknya pungutan liar di SMKN 1 Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, mulai membuahkan respons krusial. Kepala Sekolah SMKN 1 Sungai Rumbai, Nur Khamdi, S.Pd., akhirnya angkat bicara dan menyatakan komitmennya untuk melakukan evaluasi total terhadap mekanisme penarikan iuran komite serta biaya Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang tengah menjadi sorotan tajam publik.
Sikap kooperatif tersebut disampaikan langsung oleh Nur Khamdi saat menerima konfirmasi dan desakan klarifikasi dari tim investigasi gabungan di ruang kerjanya pada Senin (12/10/2026). Sekolah yang beralamat di Jalan Sungai Baye, Kecamatan Sungai Rumbai ini, sebelumnya menjadi pusat perhatian setelah terindikasinya praktik penarikan dana taktis yang dinilai membebani para wali murid.
Investigasi Lapangan: Menelisik Angka di Balik Kedok 'Iuran'
Berdasarkan data dan fakta yang dihimpun oleh tim investigasi di lapangan, terdapat dua kluster pembiayaan yang memicu polemik dan dipertanyakan akuntabilitasnya:
- Iuran Komite Rutin: Penetapan biaya sebesar Rp175.000 per bulan yang dibebankan secara berkala kepada orang tua siswa.
- Biaya SPMB & Seragam: Penarikan dana manifesto penerimaan murid baru yang menyentuh angka Rp1.600.000, ditambah polemik pengadaan seragam senilai Rp1.500.000 yang dinilai tidak transparan.
Besaran nominal yang dipatok secara sepihak ini memantik kritik keras dari berbagai elemen masyarakat. Pasalnya, selain mengabaikan disparitas kemampuan ekonomi orang tua murid, mekanisme ini disinyalir kuat telah mengangkangi prinsip transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam tata kelola penyelenggaraan pendidikan di bawah naungan satuan pendidikan negeri.
Paradoks Pungutan: Menguji Komitmen Lewat Koridor Regulasi
Merespons tekanan pemberitaan bertajuk “Rp175 Ribu Tiap Bulan, Iuran di SMKN 1 Sungai Rumbai Disorot: Seragam Rp1,5 Juta Ikut Dipertanyakan,” Nur Khamdi menyampaikan apresiasinya atas fungsi kontrol sosial yang dijalankan oleh media. Ia berjanji akan merombak total skema pemungutan dana tersebut.
"Ke depan, mekanisme yang dievaluasi akan kita arahkan murni menjadi sumbangan sukarela. Tanpa pematokan nominal tertentu, tanpa paksaan, dan sama sekali tidak bersifat mengikat," ujar Nur Khamdi menegaskan poin replikasinya.
Namun, di atas kertas jurnalistik, janji lisan tentu belum menjadi garansi. Tim investigasi menegaskan bahwa diskursus ini harus dibedah menggunakan pisau analisis hukum yang objektif. Rujukan utama yang digunakan untuk menguji legalitas penarikan dana ini adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah.
Secara eksplisit, Permendikbud 75/2016 melarang keras Komite Sekolah melakukan pungutan yang bersifat wajib atau mengikat. Regulasi ini memisahkan secara diametral antara "Sumbangan Sukarela" (yang tidak ditentukan waktu dan jumlahnya) dengan "Pungutan" (yang bersifat wajib dan memiliki sanksi eksklusi pelayanan jika tidak dipenuhi). Selain itu, tim juga menyandingkan tata kelola ini dengan Permendikbud Nomor 44 Tahun 2012 guna memetakan ruang lingkup serta batasan legalitas penggalangan dana pada institusi pendidikan dasar dan menengah.
Menuntut Transparansi Radikal: Langkah Konstruktif ke Depan
Janji evaluasi dari sang kepala sekolah dinilai hanya akan menjadi retorika kosmetik jika tidak dibarengi dengan perubahan struktural yang nyata. Masyarakat, terutama para wali murid yang berada di posisi rentan, membutuhkan kepastian hukum dan finansial agar hak anak-anak mereka untuk mengenyam pendidikan tidak tersandera oleh urusan logistik institusional.
Tim investigasi dari dua media nasional ini menegaskan akan terus mengawal kasus ini secara konsisten dan imparsial. Fokus utama bergerak pada tiga tuntutan publik yang fundamental:
1. Restrukturisasi Total: Memastikan seluruh pungutan bermutasi menjadi sumbangan sukarela murni tanpa ada paksaan psikologis maupun administratif.
2. Transparansi Radikal: Menuntut pembukaan akses informasi (open data) mengenai laporan arus kas, dasar hukum penetapan biaya, hingga detail alokasi penggunaan dana komite yang telah dihimpun selama ini.
3. Audit Independen: Mendorong instansi terkait (Dinas Pendidikan dan Ombudsman) untuk menelaah dokumen resmi sekolah guna memastikan tidak ada maladministrasi atau penyalahgunaan wewenang (abuse of power).
Hingga laporan ini diturunkan, komitmen evaluasi dari Kepala SMKN 1 Sungai Rumbai telah tercatat sebagai dokumen publik. Kendati demikian, tim investigasi gabungan akan tetap berdiri di garis depan sebagai anjing penjaga (watchdog) demokrasi, memastikan bahwa hak masyarakat atas pendidikan yang bersih, transparan, dan berkeadilan tetap terjaga utuh di Ranah Cati Nan Tigo. (DR/TIM)
0 Komentar