Tanamonews.com – DPRD Kabupaten Tanah Datar bersama Bupati Eka Putra menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Kesepakatan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna Tingkat II DPRD Kabupaten Tanah Datar dengan agenda Pengambilan Keputusan terhadap Ranperda APBD 2027, Senin (16/11/2026), di Aula Sidang Utama DPRD setempat di Batusangkar. Rapat dipimpin Ketua DPRD Tanah Datar Anton Yondra, SE., MM didampingi Wakil Ketua Nurhamdi Zahari dan Kamrita serta Sekretaris Dewan Harfian Fikri.
Setelah mendengarkan laporan hasil pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPRD, seluruh Anggota Dewan menyatakan setuju Ranperda APBD 2027 ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Persetujuan tersebut kemudian dituangkan dalam Berita Acara Persetujuan Bersama antara Bupati dan DPRD Kabupaten Tanah Datar yang ditandatangani oleh Bupati Eka Putra bersama pimpinan DPRD.
Dalam pendapat akhirnya, Bupati Eka Putra menyampaikan apresiasi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Tanah Datar, khususnya Badan Anggaran, serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang telah menyelesaikan pembahasan Ranperda APBD 2027 sesuai tahapan dan mekanisme yang berlaku.
"Terima kasih kepada DPRD, yang telah menyetujui Ranperda APBD 2027. setelah mendapatkan persetujuan bersama, Ranperda APBD 2027 selanjutnya akan disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi. Hasil evaluasi tersebut nantinya ditindaklanjuti bersama antara Badan Anggaran DPRD dan TAPD sebelum ditetapkan menjadi Perda" ujar Eka Putra.
Bupati menjelaskan, penyusunan APBD 2027 mengacu pada Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2027, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2 Tahun 2026, serta ketentuan terkait rancangan alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2027. Penyusunannya juga berpedoman pada KUA dan PPAS APBD 2027 yang telah disepakati pada 5 Agustus 2026.
Prioritaskan Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur
Dalam Ranperda APBD 2027 tersebut, Pemerintah daer6ah mengalokasikan anggaran untuk memenuhi belanja wajib (mandatory spending), terutama fungsi pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur pelayanan publik. Selain itu, anggaran juga diarahkan untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta mendukung sejumlah prioritas pembangunan nasional.
Prioritas tersebut meliputi penurunan angka stunting, penghapusan kemiskinan ekstrem, pengendalian inflasi, penguatan ketahanan pangan, Program Makan Bergizi Gratis, penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, serta pemanfaatan penerimaan pajak daerah sesuai peruntukannya (earmarking). Seluruh kebijakan penganggaran tersebut disinergikan dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan prioritas pembangunan nasional.
Pada kesempatan itu, Eka Putra juga meminta seluruh Kepala Perangkat Daerah dan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk meningkatkan profesionalisme dalam melaksanakan program pembangunan. Ia menekankan pentingnya pencapaian target kinerja, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta penguatan koordinasi dan inovasi di lingkungan pemerintahan.
"Pelaksanaan APBD harus diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tanah Datar" pungkasnya. Rapat paripurna tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Tanah Datar, unsur Forkopimda, pimpinan dan anggota DPRD, Sekretaris Daerah, jajaran kepala perangkat daerah, pimpinan BUMN dan BUMD, unsur perguruan tinggi, camat, wali nagari, pimpinan partai politik, organisasi kemasyarakatan, serta insan pers.
Dengan ditandatanganinya persetujuan bersama tersebut, pembahasan Ranperda APBD Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2027 di tingkat DPRD telah memasuki tahap akhir dan selanjutnya menunggu hasil evaluasi Gubernur sebelum ditetapkan menjadi Perda. (Adv)









0 Komentar