Tanamonews.com - Di tengah keterbatasan kemampuan keuangan daerah, Pemerintah Kota Solok mulai menyiapkan langkah strategis untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan pelayanan publik pada 2027. Melalui strategi Survival Mode, pemerintah daerah memilih memperketat efisiensi anggaran sekaligus memastikan program-program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat tetap menjadi prioritas.
Hal tersebut mengemuka dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Solok dengan agenda penyampaian Nota Keuangan Wali Kota terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Tahun Anggaran 2027 serta Ranperda Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Senin 16/11/2026.
Dalam Nota Keuangan yang disampaikan Wali Kota Solok, Ramadhani Kirana Putra, terungkap bahwa pendapatan daerah tahun 2027 ditargetkan sebesar Rp489,27 miliar. Angka tersebut terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp71,71 miliar dan pendapatan transfer sebesar Rp417,56 miliar.
Sementara itu, total belanja daerah direncanakan mencapai Rp548,70 miliar. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan belanja daerah masih lebih besar dibandingkan target pendapatan, sehingga diperlukan pengelolaan fiskal yang cermat, terukur, dan penuh kehati-hatian.
Menghadapi kondisi tersebut, Pemko Solok menerapkan strategi Survival Mode. Kebijakan ini bukan sekadar melakukan penghematan, melainkan mengarahkan setiap rupiah anggaran agar benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Sejumlah sektor strategis tetap menjadi prioritas, di antaranya pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, penguatan UMKM, pembangunan infrastruktur dasar, pemulihan pascabencana, hingga penanganan persoalan persampahan dan lingkungan hidup.
Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Kota Solok, Fauzi Rusli, S.E., M.M., didampingi Wakil Ketua Mira Harmadia, S.S. Turut hadir Wali Kota Solok Ramadhani Kirana Putra, Wakil Wali Kota Suryadi Nurdal, Sekretaris Daerah, anggota DPRD, kepala OPD, camat, pimpinan BUMN/BUMD, serta undangan lainnya.
Dalam pengantarnya, Fauzi Rusli menegaskan bahwa APBD bukan sekadar dokumen yang memuat angka-angka pendapatan dan belanja, melainkan instrumen penting untuk menentukan arah pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, ia menekankan pentingnya pengelolaan anggaran yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, setiap kebijakan anggaran harus memiliki dampak nyata, sehingga program pembangunan yang direncanakan pemerintah daerah benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kota Solok. Selain penyampaian Nota Keuangan RAPBD 2027, Wali Kota Solok juga menyampaikan Ranperda Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Perubahan regulasi tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri serta rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumatera Barat. Melalui perubahan tersebut, pemerintah daerah berharap tercipta kepastian hukum dalam pemungutan pajak dan retribusi, meningkatkan transparansi, sekaligus memperkuat optimalisasi Pendapatan Asli Daerah.
Namun, peningkatan PAD tetap harus mempertimbangkan kondisi masyarakat dan dunia usaha agar kebijakan perpajakan tidak menjadi penghambat aktivitas ekonomi maupun investasi di Kota Solok. Penyampaian kedua Ranperda ini menjadi tahapan penting dalam proses pembahasan bersama DPRD sebelum ditetapkan sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan.
Di tengah tantangan fiskal yang semakin menuntut kehati-hatian, RAPBD 2027 diharapkan tidak hanya realistis dari sisi kemampuan keuangan daerah, tetapi juga tepat sasaran dalam menjawab persoalan masyarakat. Sebab, ukuran keberhasilan APBD bukan semata-mata besarnya anggaran yang dibelanjakan, melainkan seberapa besar manfaat pembangunan yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat Kota Solok. YM







0 Komentar