PIMRED : ROBBY OCTORA ROMANZA (WARTAWAN UTAMA)

6/recent/ticker-posts
"SEBAR LUASKAN INFORMASI KEGIATAN DAN PROMOSI USAHA ANDA DISINI"

Korban Dugaan Intimidasi Sopan Jaya Tempuh Jalur Hukum! Sumi dan Lestari Datangi Posbakumadin, Tuduhan Tanpa Bukti dan Eksodus Warga Dipersoalkan

Tanamonews.com, Dharmasraya — Babak baru dalam pusaran dugaan persekusi sosial, pencemaran nama baik, hingga pengusiran sepihak warga di Nagari Sopan Jaya, Kecamatan Padang Laweh, Kabupaten Dharmasraya, resmi dimulai. Menolak tunduk di bawah tekanan opini dan intimidasi massa (eigenrichting), pihak keluarga korban memilih jalan konstitusional yang bermartabat dengan mendatangi Kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) Cabang Dharmasraya di Jalan Lintas Sumatera Km 4, Pulau Punjung, Selasa (17/11/2026).

Kehadiran Sumi bersama Lestari di rumah advokasi rakyat tersebut disambut langsung oleh jajaran pimpinan teras Posbakumadin Cabang Dharmasraya. Pertemuan dipimpin langsung oleh Ketua Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) Cabang Dharmasraya, Adv. Tibrani, S.H., C.Med., didampingi Sekretaris Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Dharmasraya, Adv. Tomi Marjohan, S.H., serta Advokat Tessa.

Keterlibatan jajaran pengurus Posbakumadin Dharmasraya dalam menerima aduan ini memberikan bobot hukum yang serius. Pasalnya, di samping menjabat sebagai Ketua Posbakumadin Cabang Dharmasraya, Adv. Tibrani, S.H., C.Med. juga tercatat sebagai Dewan Kehormatan Perkumpulan Advokat Indonesia (PARADIN) Provinsi Sumatera Barat, serta pernah menjabat sebagai Ketua Koordinator Wilayah (Korwil) Posbakumadin Sumatera Barat. Rekam jejak tersebut menegaskan kesiapan pendampingan hukum yang kredibel dan berintegritas bagi masyarakat pencari keadilan.

Anatomi Kronologi: Tuduhan Rp300 Ribu per Jam dan Eksodus Keluarga

Di hadapan tim advokat, Sumi dan Lestari membedah secara utuh rentetan peristiwa yang merenggut ketenangan hidup mereka. Polemik ini berakar dari sebuah forum terbuka pada Agustus 2026 lalu, yang rekamannya kemudian beredar luas dan menjadi viral di platform media sosial TikTok. Dalam potongan video tersebut, terdengar narasi tudingan yang mengaitkan Sumi dan anaknya, Klara, dengan dugaan perbuatan asusila disertai nominal uang Rp300.000 per jam. Keluarga dengan tegas membantah tuduhan keji tersebut dan menyatakan tidak pernah ada satu pun bukti hukum yang sah yang pernah dihadirkan untuk memverifikasi tudingan itu.

“Kami merasa sangat dirugikan. Tuduhan itu tidak pernah dibuktikan kepada kami. Akibatnya, keluarga mengalami tekanan dan kehidupan kami menjadi tidak tenang,” ungkap pihak keluarga dalam sesi konsultasi hukum tersebut. Dampak dari penyebaran tuduhan tanpa bukti di ruang publik itu tidak berhenti pada luka kehormatan. Tekanan psikologis yang masif serta rangkaian ancaman yang mereka tangkap sebagai peringatan pengusiran, akhirnya memaksa keluarga besar ini melakukan eksodus demi keselamatan jiwa:

  • Orang tua Sumi terpaksa meninggalkan kediamannya dan mengungsi ke wilayah Jao.
  • Sumi bersama anaknya, Klara, angkat kaki dari Nagari Sopan Jaya dan berpindah ke wilayah Sungkai akibat rasa takut yang mendalam apabila kembali ke kampung halamannya.

“Bapak kami bersama ibu terpaksa pindah karena takut. Sumi dan anaknya, Klara, juga tidak berani lagi datang ke Sopan Jaya. Mereka takut apabila kembali akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan,” tutur perwakilan keluarga.

Sorotan Relasi Kuasa dan Alarm Konstitusional YP-LBH

Dalam konstruksi kronologi yang dipaparkan kepada tim Posbakumadin, keluarga korban turut mempersoalkan nama Poppy Yuwinda, yang disebut sebagai istri dari Wali Nagari Sopan Jaya, St. Riza Rianda. Keluarga menduga adanya keterlibatan Poppy dalam penyampaian pernyataan terbuka yang memicu kegaduhan sosial tersebut, sekaligus mempertanyakan sikap netralitas pemerintah nagari dalam melindungi seluruh warganya tanpa keberpihakan.

Fenomena dugaan pengusiran warga tanpa prosedur hukum ini turut memantik reaksi keras dari Sekretaris Jenderal Yayasan Peduli Lembaga Bantuan Hukum (Sekjen YP-LBH), Arfendy. Ia mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) di wilayah hukum Dharmasraya agar tidak membiarkan preseden buruk ini mencederai negara hukum.

“Siapapun yang terlibat harus bertanggung jawab. Pengusiran tanpa putusan pengadilan adalah tindakan yang tidak sah. Tidak ada satupun warga atau pejabat yang berhak mengusir seseorang dari tempat tinggalnya tanpa putusan pengadilan yang sah. Hal ini melanggar hak atas tempat tinggal yang layak sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28H ayat (1),” tegas Arfendy secara yuridis.

Bedah Tiga Pilar Hukum: Negara, Syariat Islam, dan Adat Minangkabau

Kini, melalui kajian hukum Posbakumadin Cabang Dharmasraya, peristiwa yang menimpa keluarga Sumi dan Lestari diuji di atas tiga pilar norma utama yang hidup dan mengikat di tengah masyarakat Sumatera Barat:

1. Instrumen Hukum Positif (KUHP & UU ITE): Dalam asas hukum pidana, beban pembuktian mutlak berada di pundak penuduh (actori incumbit probatio). Melontarkan tuduhan asusila di muka umum tanpa dasar pembuktian berpotensi menyeret pelakunya ke balik jeruji besi melalui Pasal 310 KUHP (pencemaran nama baik, ancaman maksimal 9 bulan penjara) hingga Pasal 311 KUHP (fitnah, ancaman maksimal 4 tahun penjara). Terlebih lagi, transmisi video tuduhan tersebut ke ruang digital membuka celah jerat Pasal 27A UU ITE dengan ancaman pidana maksimal 2 tahun penjara dan/atau denda hingga Rp400 juta. Jika ditemukan unsur pembiaran atau keterlibatan aparatur pemerintahan, dugaan penyalahgunaan wewenang (abuse of power) pun ikut membayangi.

2. Perspektif Syariat Islam (Dosa Besar Qadzaf): Dalam syariat Islam, menuduh seorang wanita berbuat zina atau asusila tanpa menghadirkan empat orang saksi laki-laki adil yang melihat langsung peristiwa dikategorikan sebagai dosa besar Qadzaf. Al-Qur'an Surah An-Nur ayat 4 mengancam para penuduh tanpa saksi dengan hukuman dera serta gugurnya hak kesaksian mereka selamanya. Rasulullah SAW juga telah memperingatkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim bahwa fitnah lebih kejam daripada pembunuhan, serta kezaliman akan menjelma menjadi kegelapan pada hari kiamat.

3. Marwah Adat Minangkabau (ABS-SBK): Di bawah payung filosofi “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”, perempuan dimuliakan sebagai Bundo Kanduang. Menghakimi dan membuat anak nagari terusir hanya bermodal desas-desus (kaba angin) tanpa proses sidang kerapatan adat yang jernih (patuik jo ringkik) merupakan tindakan Sumbang Salah yang mengotori kesucian nagari, dengan ancaman sanksi sosial tertinggi berupa Buang Adat. Sebagai istri pemimpin pemerintahan nagari, Poppy Yuwinda memikul ekspektasi moral untuk tampil sebagai Payuang Panji (pelindung) masyarakatnya.

Menagih Akuntabilitas Pemda dan Menjaga Asas Praduga Tak Bersalah

Kehadiran keluarga korban di kantor Posbakumadin merupakan langkah awal untuk memetakan langkah litigasi resmi. Di saat bersamaan, publik juga menanti realisasi komitmen Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Dharmasraya yang sebelumnya menyatakan akan mendalami persoalan ini bersama unsur pemerintahan, bagian hukum, Inspektorat, serta pihak kecamatan. Langkah konkret pemerintah daerah dan aparat penegak hukum mutlak diperlukan agar bara konflik sosial di tingkat akar rumput tidak terus menyala.

Dalam koridor Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers serta Kode Etik Jurnalistik, Asas Praduga Tak Bersalah (Presumption of Innocence) tetap diletakkan sebagai panglima. Segala dugaan keterlibatan maupun keberpihakan yang disampaikan keluarga korban masih bersifat keterangan sepihak yang wajib diuji secara objektif dan berimbang di hadapan hukum. Tidak boleh ada pihak yang divonis bersalah hanya oleh tekanan opini publik, dan sebaliknya, negara wajib menjamin hak setiap warga untuk memulihkan kehormatan serta ruang hidupnya melalui jalur hukum yang berkeadilan.

(DR/Tim Investigasi)

Posting Komentar

0 Komentar





Selamat datang di Portal Berita, Media Online : www.tanamonews.com, atas nama Redaksi mengucapkan Terima kasih telah berkunjung.. tertanda: Owner and Founding : Indra Afriadi Sikumbang, S.H. Tanamo Sutan Sati dan Pemimpin Redaksi : Robby Octora Romanza