PIMRED : ROBBY OCTORA ROMANZA (WARTAWAN UTAMA)

6/recent/ticker-posts
"SEBAR LUASKAN INFORMASI KEGIATAN DAN PROMOSI USAHA ANDA DISINI"

Masuk Tim Ad Hoc Pengisian Wakil Presiden RI, Lisda Hendrajoni Dipercaya NasDem Kawal Proses Bersejarah di MPR

Tanamonews.com, Jakarta — Anggota Komisi VIII DPR RI sekaligus anggota MPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Dr. Hj. Lisda Hendrajoni, S.E., M.M.Tr., mendapat kepercayaan untuk terlibat dalam Panitia Ad Hoc Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI yang bertugas mempersiapkan proses konstitusional pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia untuk sisa masa jabatan 2024–2029.

Kepercayaan tersebut tertuang dalam surat Fraksi Partai NasDem MPR RI Nomor 018/SF.PND/XI/2026 tertanggal 13 November 2026, yang ditujukan kepada Ketua MPR RI. Nama Lisda Hendrajoni tercantum sebagai salah satu dari tiga perwakilan Fraksi NasDem yang diajukan menjadi anggota Panitia Ad Hoc MPR RI.

Selain Lisda Hendrajoni, dua nama lainnya adalah Sugeng Suparwoto, M.T. dan Rudianto Lallo, S.H., M.H. Ketiganya diusulkan bergabung dalam Panitia Ad Hoc yang beranggotakan 36 orang dari unsur fraksi dan kelompok DPD di MPR RI.

Masuknya nama Lisda Hendrajoni menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Sumatera Barat. Legislator perempuan asal daerah pemilihan Sumatera Barat I tersebut dipercaya fraksinya untuk mengambil bagian dalam salah satu proses penting perjalanan ketatanegaraan Indonesia.

Pembentukan Panitia Ad Hoc merupakan tindak lanjut Rapat Gabungan Pimpinan MPR RI bersama pimpinan fraksi dan kelompok DPD pada Jumat, 13 November 2026, terkait pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden setelah pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka.

Ketua MPR RI Ahmad Muzani menjelaskan bahwa pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden dilakukan melalui sejumlah tahapan konstitusional, mulai dari pengajuan dua nama calon oleh Presiden, pemeriksaan persyaratan melalui Tim Verifikasi, hingga persiapan ketetapan MPR oleh Panitia Ad Hoc.

Dalam perkembangan terbaru, Senin, 16 November 2026, MPR RI menyepakati perubahan jadwal sidang paripurna menjadi 9 Desember 2026. Panitia Ad Hoc yang beranggotakan 36 orang tersebut dipimpin Bambang Wuryanto.

Menanggapi kepercayaan yang diberikan Fraksi Partai NasDem, Lisda Hendrajoni menilai keterlibatannya dalam Panitia Ad Hoc merupakan kehormatan sekaligus amanah besar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

“Ini merupakan kehormatan sekaligus tanggung jawab besar. Kepercayaan yang diberikan Fraksi Partai NasDem harus dijawab dengan kerja sungguh-sungguh, penuh kehati-hatian, serta berpedoman pada konstitusi. Kita ingin memastikan seluruh tahapan berjalan tertib, transparan, dan sesuai ketentuan perundang-undangan,” ujar Lisda kepada Wartawan, Selasa (17/11).

Menurut Lisda, pengisian jabatan Wakil Presiden bukan sekadar agenda politik, melainkan bagian dari mekanisme ketatanegaraan untuk menjaga kesinambungan kepemimpinan nasional, stabilitas pemerintahan, dan kepastian hukum.

“Kepentingan bangsa dan negara harus ditempatkan di atas segala kepentingan politik. Setiap keputusan yang dihasilkan harus memiliki landasan konstitusional yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh rakyat Indonesia,” tegasnya.

Lisda juga menekankan pentingnya semangat persatuan, komunikasi antarlembaga, serta sikap kenegarawanan seluruh unsur fraksi dan kelompok DPD dalam MPR RI agar proses pengisian jabatan Wakil Presiden berlangsung demokratis dan bermartabat.

Sebagai legislator perempuan asal Sumatera Barat, Lisda berharap kepercayaan tersebut menjadi motivasi bagi perempuan Indonesia, khususnya generasi muda di daerah, untuk terus meningkatkan kapasitas dan berani mengambil peran dalam kepemimpinan serta pengambilan keputusan strategis nasional.

“Perempuan memiliki kemampuan dan tanggung jawab yang sama dalam menjaga perjalanan demokrasi bangsa. Saya berharap amanah ini dapat menjadi inspirasi bagi perempuan di daerah untuk terus berkarya dan memberikan kontribusi terbaik bagi Indonesia,” ungkapnya.

Lisda menegaskan bahwa mekanisme pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 harus menjadi pedoman utama seluruh tahapan yang dilaksanakan MPR RI. 

“Amanah ini bukan tentang siapa yang mendapat kepercayaan, tetapi bagaimana kita memberikan pengabdian terbaik bagi bangsa dan negara. Konstitusi harus tetap dijunjung tinggi, dan kepentingan rakyat Indonesia harus selalu menjadi tujuan utama,” tutupnya. (Bee)

Posting Komentar

0 Komentar





Selamat datang di Portal Berita, Media Online : www.tanamonews.com, atas nama Redaksi mengucapkan Terima kasih telah berkunjung.. tertanda: Owner and Founding : Indra Afriadi Sikumbang, S.H. Tanamo Sutan Sati dan Pemimpin Redaksi : Robby Octora Romanza