Tanamonews.com, Dharmasraya – Sengketa agraria berskala masif yang melibatkan tanah ulayat masyarakat adat Koto Padang, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya, memasuki babak penentuan dalam sidang mediasi di Pengadilan Negeri (PN) Pulau Punjung, Rabu (18/11/2026). 

Melalui tim kuasa hukum dari Kantor Hukum PAS & PARTNERS, pihak penggugat secara resmi menyerahkan dokumen Resume Para Penggugat kepada hakim mediator, pihak tergugat, serta para turut tergugat.

Dalam forum mediasi tersebut, terungkap pernyataan krusial dari pihak Pemerintah Daerah (Pemda) Dharmasraya yang menyebut bahwa sekitar 350 hektare lahan di kawasan pembangunan Sport Center telah memiliki sertifikat. Klaim tersebut langsung memantik reaksi tajam dari kuasa hukum penggugat, Arce Sagitarius, S.H., M.Ad., dan Agus Setyawan, S.H., CLAP., CCLP., yang mempertanyakan validitas serta dasar hukum penerbitan dokumen pertanahan tersebut.

"Kalau memang sudah bersertifikat, kami ingin mengetahui secara jelas apa dasar penerbitannya, siapa pemohonnya, apakah pemerintah daerah, ninik mamak, atau pihak lainnya. Meski demikian, kami masih menghargai proses mediasi ini sehingga belum mendalaminya lebih jauh. Persoalan dasar penerbitan sertifikat ini berpotensi menjadi materi krusial yang akan kami uji pada tahapan pembuktian apabila perkara berlanjut," tegas Arce Sagitarius usai persidangan.

Disparitas Luasan Lahan dan Keabsahan Sertifikat

Pokok gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) ini berakar pada klaim hak ulayat masyarakat adat Koto Padang yang secara turun-temurun telah memanfaatkan lahan sengketa untuk ruang hidup, perkebunan karet, dan pertanian. Dalam riwayatnya, kawasan tersebut sempat bersinggungan dengan pelaksanaan proyek Irigasi Sungai Dareh–Sitiung sekitar tahun 1980 serta program transmigrasi.

Berdasarkan uraian dokumen Resume Para Penggugat tertanggal 15 November 2026, tim kuasa hukum membedah adanya anomali data yuridis dan penguasaan fisik lapangan. Lahan yang disebut pernah diserahkan untuk kepentingan pemerintah hanya berkisar 25 hektare. 

Namun, luasan tersebut tercatat membengkak menjadi sekitar 250 hektare dalam dokumen administrasi pertanahan, bahkan penguasaan fisik di lapangan ditaksir mencapai 360 hektare—sejalan dengan klaim terbaru Pemda mengenai 350 hektare lahan bersertifikat.

"Perbedaan luas tersebut menjadi persoalan mendasar yang wajib diperjelas. Penyerahan sebagian tanah, apabila memang terbukti dilakukan secara sah, tidak serta-merta dapat dijadikan dalih hukum untuk menguasai seluruh hamparan tanah ulayat masyarakat," papar tim kuasa hukum dalam dokumen resume tersebut.

Benteng Konstitusi dan Rincian Tuntutan Rp500 Miliar

Untuk menguji keabsahan pencatatan administrasi pertanahan serta penggunaan lahan oleh institusi negara di atas objek sengketa—termasuk untuk bangunan institusi Brimob Batalyon C Pelopor dan Kodim—pihak penggugat memagari gugatannya dengan sederet instrumen hukum tertinggi. 

Dasar hukum tersebut mencakup Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 tentang penghormatan hak-hak tradisional masyarakat hukum adat, Pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), Pasal 1365 KUHPerdata tentang PMH, serta Pasal 32 PP Nomor 24 Tahun 1997 mengenai kekuatan pembuktian sertifikat hak atas tanah.

Atas dugaan penguasaan lahan tanpa alas hak yang sah tersebut, para penggugat mengajukan tiga poin tuntutan utama dalam agenda mediasi:

1. Pembayaran Ganti Rugi Rp500 Miliar: Terdiri atas kerugian materiil sebesar Rp375.000.000.000 (tiga ratus tujuh puluh lima miliar rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp125.000.000.000 (seratus dua puluh lima miliar rupiah). Penggugat juga menuntut pemberian kompensasi yang adil dan proporsional bagi warga yang lahannya terdampak pembangunan fasilitas institusi Brimob dan Kodim.

2. Pemulihan Tanah Ulayat: Meminta seluruh objek tanah ulayat yang disengketakan dikembalikan sepenuhnya kepada masyarakat adat Koto Padang sesuai objek, luas, dan batas-batas aslinya.

3. Pembatalan Sertifikat: Mendesak peninjauan kembali serta pembatalan sertifikat tanah yang terbit di atas objek sengketa apabila terbukti mengandung cacat administrasi maupun cacat yuridis.

Absennya Kodim dan Brimob serta Agenda 25 November

Sementara puluhan masyarakat penggugat hadir langsung di PN Pulau Punjung untuk mengawal jalannya proses hukum, kuasa hukum mencatat bahwa pihak Kodim dan Brimob kembali tidak hadir dalam agenda mediasi kali ini. Ketidakhadiran kedua institusi tersebut disebut telah terjadi sejak agenda persidangan sebelumnya.

Arce Sagitarius menegaskan bahwa keikutsertaan masyarakat adat dalam meja mediasi merupakan bentuk kepatuhan terhadap hukum acara perdata, dan tidak dapat ditafsirkan sebagai pengakuan atas keabsahan penguasaan lahan oleh para tergugat. "Resume kami sudah diterima oleh hakim mediator, tergugat, dan turut tergugat. 

Sesuai jadwal, tanggapan resmi dari pihak tergugat dan turut tergugat akan disampaikan pada agenda mediasi berikutnya, yakni Rabu, 25 November 2026 mendatang," pungkas Arce. Apabila mediasi gagal mencapai kesepakatan, perkara ini dipastikan berlanjut ke tahap pemeriksaan pokok perkara untuk menguji seluruh alat bukti di hadapan majelis hakim.

Hingga berita ini diterbitkan, tim redaksi masih berupaya melakukan konfirmasi lanjutan kepada pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya, jajaran Kodim, serta Brimob Batalyon C Pelopor guna memperoleh penjelasan resmi terkait riwayat penerbitan sertifikat dan ketidakhadiran dalam proses mediasi. 

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, redaksi membuka ruang seluas-luasnya bagi seluruh pihak terkait untuk menyampaikan hak jawab maupun klarifikasi resmi agar pemberitaan tetap berimbang. (DR)