Tanamonews.com, Dharmasraya – Perbedaan angka yang sangat mencolok terkait luas penguasaan lahan mencuat dalam babak baru sengketa tanah ulayat di Nagari Jao, Kecamatan Timpeh, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat.
Dalam agenda lanjutan mediasi Perkara Perdata Nomor 16/Pdt.G/2026/PN Plj yang bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Pulau Punjung, Rabu (18/11/2026), pihak tergugat melalui resume tanggapannya hanya mengakui penguasaan lahan seluas sekitar 18 hektare, bertolak belakang jauh dengan dalil gugatan masyarakat adat yang mempersoalkan penguasaan sekitar 5.000 hektare tanah ulayat.
Berdasarkan dokumen resmi Resume Mediasi tertanggal 16 November 2026 yang ditandatangani oleh Tergugat 2, Zamzami Thalib (ZT), di Kinali, Pasaman Barat, pihak tergugat menyatakan tidak berkapasitas untuk bermediasi terkait objek perkara seluas 5.000 hektare di Nagari Jao.
Ia berdalih tidak memiliki maupun menguasai lahan di wilayah tersebut, serta mengklaim penguasaan pribadinya hanya berkisar ±18 hektare yang berlokasi di Lobuang, Kenagarian Timpeh. Pernyataan tertulis sekaligus penyampaian lisan dari kuasa hukum tergugat dalam forum mediasi tersebut langsung memantik reaksi tegas dari tim kuasa hukum penggugat, Kantor Hukum PAS & Partners.
"Beliau menyampaikan dan mengakui bukan 5.000 hektare, tetapi 18 hektare. Nah, nanti tinggal dibuktikan saja di persidangan, apakah benar 18 hektare atau 5.000 hektare," ungkap kuasa hukum penggugat, Arce Sagitarius, S.H., M.AD., didampingi rekan timnya, Agus Setyawan, S.H., CLAP., CCLP., kepada wartawan usai persidangan.
Pertanyakan Asal-Usul Alas Hak dan Disparitas Lokasi Objek
Arce menegaskan bahwa selisih ekstrem antara 18 hektare dan 5.000 hektare tidak bisa dibiarkan mengambang sebatas klaim sepihak. Pihak penggugat menantang tergugat untuk membuka secara transparan riwayat perolehan, peta bidang, batas-batas wilayah, serta dokumen warkah alas hak atas lahan 18 hektare yang diklaim tersebut.
"Kami belum mengetahui 18 hektare itu diperoleh melalui jual beli, penyerahan hak, atau bagaimana prosesnya. Sebab, pihak tergugat belum menyampaikan dokumen pembuktiannya, baru sebatas penyampaian lisan dan resume singkat," jelas Arce. Sorotan mengenai keabsahan alas hak ini sejalan dengan keberatan yang sebelumnya disuarakan oleh penggugat, Gusnila Rita dan pemangku adat Mahayudin DT Palindih.
Penggugat menengarai adanya ketidaksesuaian (mismatch) antara dokumen yuridis dan objek fisik yang diolah di lapangan—di mana klaim sertifikat disebut berada di wilayah Timpeh, namun operasional perkebunan yang disengketakan berada di tanah ulayat Kampuang Jao tanpa pernah ada penyerahan warkah adat maupun hibah dari pemangku ulayat setempat.
Soroti Aktivitas PT Diteq dan Dugaan Siasat Klaster Lahan
Selain mempersoalkan angka 18 hektare, tim kuasa hukum penggugat juga menyoroti aktivitas korporasi PT Diteq di kawasan Jao yang selama ini diketahui luas oleh masyarakat Kecamatan Timpeh dan Kabupaten Dharmasraya.
Berdasarkan informasi yang menjadi dasar dalil gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) ini, total hamparan lahan yang digarap dan dikuasai di kawasan tersebut ditaksir mencapai ribuan hektare. "Selama ini masyarakat mengetahui keberadaan aktivitas PT Diteq di sana dan menduga penguasaannya mencapai ribuan hektare. Sekarang yang disampaikan pihak tergugat hanya 18 hektare. Ini yang akan kami pertanyakan dan buktikan secara konkret dalam persidangan," tegas Arce.
Dalam konstruksi hukum gugatan yang merujuk pada Pasal 1365 KUHPerdata dan perlindungan hak tradisional masyarakat adat dalam Pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), penggugat juga menyoroti potensi penyiasatan regulasi perizinan. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, setiap pengelolaan lahan perkebunan di atas ambang batas 20 hektare secara kumulatif wajib mengantongi Izin Usaha Perkebunan (IUP) serta izin prinsip dari pemerintah daerah, sehingga klaim luasan di bawah 20 hektare patut diuji guna memastikan tidak adanya praktik penyelundupan hukum.
Perjuangan Hak Ulayat dan Uji Pembuktian di Meja Hijau
Lebih jauh, Arce Sagitarius menekankan bahwa esensi perjuangan masyarakat adat Jao bukan sekadar memperdebatkan angka statistik luasan lahan, melainkan menegakkan kepastian hukum dan mengembalikan kedaulatan tanah ulayat kepada pemilik sahnya. "Apa pun yang menjadi tuntutan kami, tanah ulayat harus kembali kepada pemangku ulayat, ninik mamak, serta masyarakat dan cucu kemenakan di nagari tersebut. Ini lahan kami yang harus diselesaikan secara bermartabat melalui proses hukum," tuturnya.
Secara hukum acara perdata, baik klaim penguasaan 18 hektare dari pihak tergugat maupun dalil sengketa 5.000 hektare dari pihak penggugat kini masih berstatus sebagai dalil para pihak yang belum berkekuatan hukum tetap. Tahapan pembuktian di hadapan majelis hakim PN Pulau Punjung akan menjadi penentu untuk menguji validitas dokumen serta fakta lapangan dari kedua belah pihak.
Hingga berita ini diterbitkan, tim redaksi masih terus berupaya melakukan konfirmasi lanjutan kepada pihak Tergugat 2 Zamzami Thalib beserta penasihat hukumnya, manajemen PT Diteq, serta instansi pertanahan terkait guna memperoleh penjelasan komprehensif. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, redaksi membuka ruang seluas-luasnya bagi seluruh pihak untuk menyampaikan hak jawab maupun klarifikasi resmi agar pemberitaan tetap berimbang.
(DR/ TIM INVESTIGASI MEDIA)







0 Komentar