Tanamonews.com, Dharmasraya – Masyarakat dan elemen publik diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap maraknya kejahatan siber bermodus pencatutan identitas pejabat publik. Oknum tidak bertanggung jawab diketahui menggunakan akun media sosial palsu yang mengatasnamakan Bupati Dharmasraya, Annisa Suci Ramadhani, untuk melancarkan dugaan upaya penipuan.
Upaya kejahatan digital ini terungkap setelah menyasar Herman, seorang jurnalis sekaligus Pimpinan Manajemen Media GoParlement.com yang bertugas di Kabupaten Sijunjung. Herman dihubungi melalui pesan langsung (DM) oleh sebuah akun Facebook yang menggunakan nama serta foto profil resmi Bupati Annisa Suci Ramadhani.
Kronologi dan Anatomi Modus
Berdasarkan penelusuran kronologi, pelaku menerapkan pendekatan persuasif untuk membangun kepercayaan korban. Awalnya, akun tiruan tersebut mengirimkan permintaan pertemanan dan menyapa secara personal. Meski sempat menaruh curiga, Herman menerima permintaan tersebut dan menyampaikan doa atas kepemimpinan Bupati di Kabupaten Dharmasraya, yang kemudian dibalas secara singkat oleh pelaku.
Komunikasi berlanjut pada tahap pengumpanan (social engineering). Pelaku meminta bantuan Herman untuk mendata masjid, musala, maupun pondok pesantren yang membutuhkan bantuan dana. Menanggapi hal tersebut, Herman menyatakan akan menelusuri data di lapangan terlebih dahulu.
Namun, berbekal insting jurnalistik dan kehati-hatian, Herman memilih memverifikasi kebenaran akun tersebut sebelum bertindak lebih jauh. Ia mengonfirmasi kejadian ini kepada salah seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dharmasraya, yang kemudian meneruskan laporan tersebut langsung kepada Bupati. Hasilnya dipastikan bahwa akun tersebut adalah palsu.
Penegasan Resmi Pemkab Dharmasraya
Menanggapi insiden pencatutan nama pimpinan daerah ini, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Dharmasraya, Martin Efendi, mengeluarkan peringatan resmi. Ditemui di Pulau Punjung, Rabu (11/11/2026), Martin menegaskan bahwa pimpinan daerah tidak pernah menggunakan jalur komunikasi pribadi di media sosial untuk urusan penyaluran bantuan.
"Bupati Dharmasraya tidak pernah menghubungi masyarakat melalui akun media sosial atau nomor pribadi untuk meminta bantuan, menawarkan sumbangan, maupun menjanjikan sesuatu atas nama jabatan maupun pribadi," tegas Martin.
Ia mengingatkan warga agar tidak mudah tergiur oleh janji manis donasi atau bantuan hibah yang disampaikan secara informal. Masyarakat diminta bersikap kritis apabila dihubungi oleh akun yang mengaku sebagai Bupati, Wakil Bupati, maupun pejabat struktural Pemkab Dharmasraya lainnya.
Edukasi Publik dan Langkah Mitigasi
Kejahatan dengan mencatut nama pejabat untuk menawarkan bantuan rumah ibadah merupakan pola klasik penipuan siber. Pelaku biasanya memanfaatkan empati dan niat baik korban, sebelum akhirnya meminta sejumlah uang sebagai "biaya administrasi pencairan" atau mencuri data sensitif korban.
Sebagai langkah perlindungan diri di ruang digital, Diskominfo Dharmasraya mengimbau masyarakat untuk menerapkan langkah-langkah berikut:
- Verifikasi Identitas dan Kanal Resmi. Pastikan setiap informasi terkait bantuan pemerintah selalu merujuk pada situs web resmi atau akun media sosial terverifikasi milik Pemkab Dharmasraya.
- Jaga Kerahasiaan Data Pribadi. Jangan pernah membagikan nomor rekening, foto kartu identitas (KTP), kata sandi, maupun kode One-Time Password (OTP) kepada pihak mana pun yang belum terverifikasi kebenarannya.
- Tolak Transaksi Permintaan Dana. Pemerintah tidak pernah memungut biaya apa pun dalam proses penyaluran bantuan sosial maupun hibah rumah ibadah.
- Segera Lapor dan Konfirmasi. Apabila menerima pesan mencurigakan melalui WhatsApp, Facebook, atau platform lainnya, masyarakat diminta segera melakukan tabayyun atau konfirmasi langsung ke Diskominfo Dharmasraya, serta melaporkan (report) akun palsu tersebut agar segera diblokir oleh penyedia platform.
Pemerintah Kabupaten Dharmasraya mengajak seluruh lapisan masyarakat dan insan pers untuk turut menyebarluaskan informasi peringatan ini. Sinergi literasi digital diharapkan mampu menutup ruang gerak para pelaku kejahatan siber sehingga tidak ada warga yang menjadi korban kerugian materiil maupun penyalahgunaan data.
Penulis: Dimetri Robby
0 Komentar