Rama Pratama, Balon Walikota Depok "Mantan Aktivis 1998" Daftar ke PDIP

Depok – Rama Pratama mantan aktivis 1998 yang juga Ketua Senat Mahasiswa Universitas Indonesia (SM UI) saat itu, akhirnya mendaftar sebagai bakal calon wali kota ke Kantor DPP PDI Perjuangan (PDIP) di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat pada Kamis (20/02/20) malam.

Tanamonews.com | “Ya, saya mendaftar menjadi bakal calon wali kota dari PDIP untuk Pilkada Depok 2020,” tutur Rama ketika dikonfirmasi Harian Sederhana.

Alasan dirinya langsung mendaftar ke DPP PDIP lantaran mekanisme pendaftaran melalui DPC dan DPD PDIP Provinsi Jawa Barat sudah ditutup. Karenanya, sambung Rama, jalan satu-satunya adalah mendaftarkan dirinya ke DPP.

“Alhamdulilah, saya masih diberi kesempatan mendaftar di DPP,” kata Rama.

Rama berharap, PDIP bisa memberi kesempatan kepadanya untuk melakukan perubahan dan inovasi di Kota Depok. Baginya, Depok merupakan kota yang harus disegarkan cara berfikirnya, cara berinovasi, cara berkreativitas, dan cara bagaimana berfikir out of the box.

“Jangan monoton cara berfikirnya, jadi Kota Depok harus dibangun dengan cara bukan seperti biasanya. Harus dengan cara luar biasa. Dan fokus pada penataan infrastrukturnya,” ujar Rama.

Ia menambahkan, sebagai alumni UI tentu kota Depok menjadi pekerjaan rumah atau PR yang masih banyak dan harus diperbaiki. Peran akademisi UI sudah semestinya diberdayakan

“Kalau saya diberikan kesempatan jadi Wali Kota Depok, semua stake holder terutama para akademisi perguruan tinggi di Kota Depok akan saya libatkan untuk memberikan masukan,” kata Rama.

Pengamat psikologi politik Universitas Indonesia, Hamdi Muluk menyebut, majunya Rama membawa angin segar untuk Kota Depok. Pasalnya, dari sisi pengalaman pun Rama tak bisa dianggap sebelah mata.

“Rama itu muda, aktivis ’98, dan pengalaman dari sisi politik, ia pernah duduk sebagai anggota DPR RI. Kualifikasi ok,” katanya.

Hamdi mengatakan, bilamana nantinya terpilih dari PDIP sebagai bakal calon wali atau wakil wali kota di Pilkada Depok 2020, Rama harus membentuk koalisi besar agar bisa mengalahkan PKS yang telah berkuasa selama 15 tahun.

“Rama harus mencoba membuat semacam koalisi seperti Presiden Jokowi di Pilpres 2019 lalu. Itu kan di tingkat pusat, tapi ini dibawa ke tingkat Depok. Gambaran seperti itu harus muncul. Nah Rama bisa mewakili koalisi pusat melawan PKS di Kota Depok,” tutup Hamdi.

Majunya Rama menjadikan bursa pencalonan Wali Kota Depok dari PDIP semakin ketat. Pasalnya, sebelumnya sudah ada nama Achmad Riza Alhabsyi, Nurul Qomar, dan Afifah Alia, belakangan muncul Yenny Sucipto.

Sebelumnya, Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Depok, Hendrik Tangke Allo menyebut Afifah Alia adalah kandidat yang dilihat paling intens berkomunikasi dengan perangkat partai berlambang banteng moncong putih di tingkat DPC Kota Depok hingga DPD Jawa Barat.

“Yang lebih intens melakukan komunikasi dan dipanggil ke DPD untuk melakukan interview lanjutan adalah bu Afifah. Kemarin, ketika kami dipanggil ke DPD Partai, salah satu nama yang diusulkan ke DPP adalah Ibu Afifah. Dari beberapa tahapan yang dilakukan, saya melihat peluang Ibu Afifah cukup besar,” katanya, Rabu (19/02).

Lebih lanjut diutarakannya, meski menilai kans Afifah terbuka lebar, dirinya menegaskan bahwa keputusan mengenai siapa nama yang akan diusung tetap berasal dari pusat. Jika sudah ditetapkan, tingkat daerah akan mematuhi.

“Keputusan final nanti tetap di DPP. Mudah-mudahan dalam waktu dekat DPP segera mengeluarkan keputusan. Siapapun nantinya yang dicalonkan, tentunya kami akan siap mendukung,” tuturnya.

Ditanyai perihal munculnya nama Yenny Sucipto sebagai bakal calon, HTA mengatakan bisa saja yang bersangkutan melakukan pendaftaran di DPP. Secara kepartaian, hal itu sangat dimungkinan.

“Bisa jadi mendaftar di DPP. Tidak ada masalah,” ujarnya.

Tapi, HTA mengaku belum terlalu mengenal sosok Yenny Sucipto. Dirinya hanya tahu Yenny pernah menjabat sebagai Sekretaris Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Fitra). Yenny juga belum melakukan komunikasi mengenai pencalonannya ke DPC PDI Perjuangan Kota Depok.

“Saya tahunya dia aktif di PDI Perjuangan, namun tidak masuk struktur kepengurusan,” katanya.

Terkait dua sosok perempuan yang berkompetisi memperebutkan tiket dari PDI Perjuangan, HTA menegaskan partainya tidak mempermasalahkan jenis kelamin. Asalkan punya kemampuan, pastinya akan mendapat dukungan.

“Kalau perempuan mampu, kenapa tidak. Beberapa daerah sudah membuktikan kepemimpinan tokoh perempuan dan dinilai berhasil, misalnya Ibu Risma di Surabaya,” pungkasnya. (*)

Penulis : Wahyu Saputra

Editor : Slamet