Pansus DPRD Padang Bahas Ranperda Adaptasi Kebiasaan Baru - Tanamonews.com
  • Breaking News

    Pansus DPRD Padang Bahas Ranperda Adaptasi Kebiasaan Baru

    PadangPanitia Khusus tentang Adaptasi Kebiasaan Baru mulai melakukan pembahasan ranperda dimaksud di Hotel Inna Muara Padang selama 4 hari terhitung Rabu (4/11/2020). Berangkat dari penyebaran covid - 19 makin masif,kita harus menjaga diri dan lingkungan dari penyebaran virus corona ungkap Ketua Panitia Khusus Adaptasi Kebiasaan Baru Zulhardi Z Latif menyampaikan bahwa kedua belah pihak yaitu masyarakat dan pemerintah harus bahu membahu dalam mencegah penyebaran Covid ini.

    Tanamonews | Satu cara mengoptimalkan 3 M ini dilakukan dengan menerapkan Perda Provinsi Sumbar tentang Protokol Kesehatan. Sekarang sudah mulai  dilaksanakan ada hukuman bagi mereka yang melanggar Perda ini. Kemaren sudah mulai sosialisasikan perda tersebut, diawali dengan hukuman sanksi sosial dulu, seperti membersihkan fasilitas umum dan lain-lain, katanya.

    Ia juga menyampaikan bahwa sekarang karena Padang termasuk dalam kategori zona merah Covid-19. Semua pihak hendaknya bersama-sama meningkatkan langkah-langkah pencegahan.

    "Mari kita bersatu padu, dari Pemko dan Gugus Tugas tentu menjalankan sesuai prosedur yang berlaku, terutama dalam tracking terhadap yang berkontak erat dan treatment atau karantina pada yang sample SWAB tes-nya terkonfirmasi positif.

    Wakil rakyat Kota Padang ini kembali menghimbau masyarakat untuk mengoptimalkan penerapan 3 M, yakni memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan.

    Jumlah kasus Covid-19 di Sumatera Barat kini nomor 1 terbanyak di Sumatra. Sementara di tingkat nasional, Sumbar berada di peringkat ke-6, di bawah DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan. Demikian data Kementerian Kesehatan yang dirilis akun twitter resmi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada Rabu (4/11/2020).

    Dengan telah disetujuinya Peraturan Daerah (Perda) Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) Pencegahan dan Pengendalian Covid-19, maka Pemprov Sumbar kini melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Kehadiran Perda ini untuk mengatur urusan pemerintahan di daerah, dalam penyelenggaraan AKB Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.

    Namun perda tersebut mengatur secara umum dan kabupaten/kota yang memiliki wilayah harus mengatur secara terperinci hal tersebut karena menyangkut kearifan lokal wilayah satu sama lain yang saling berbeda, ulas Zulhardi Z Latif.

    Penyelenggaraan Perda No 6 tahun 2020, tentang AKB dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19, sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Ayat (1), dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan pemerintah kabupaten/kota.

    “Pelaksanakan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 oleh pemerintah kabupaten/kota, sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), berpedoman pada peraturan daerah ini,” ungkap Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno, Minggu, (3/10/2020) lalu.

    Mendagri telah menyetujui perda ini dan telah menjalani proses administrasi selanjutnya, sesuai aturan berlaku. Aturan ini juga sudah diundangkan skeretaris daerah (Sekda) Provinsi Sumbar, pada Lembaran Daerah Provinsi Sumbar Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumbar, Nomor 187.

    Dalam Perda No 6 Tahun 2020 tersebut diatur mengenai sanksi denda dan pidana kurungan. Dengan adanya sanksi tegas tersebut, ke depan penerapan protokol kesehatan akan bisa dijalankan dengan baik dan disiplin.

    Untuk teknis pelaksanaan penerapan sanksi berdasarkan perda tersebut, dilakukan oleh Satpol PP Provinsi Sumbar, kepolisian dan TNI. Sehingga, nantinya perda ini benar-benar dapat menegakkan kedisiplinan menjalankan protokol kesehatan.

    “Perda ini harus benar-benar ditegakkan, agar bisa memutus mata rantai Covid-19. Kalau tidak ada sanksi, masyarakat tidak taat dan disiplin patuhi protocol. Dengan sanki dan tindakan tegas, tentu kita bersama dapat memutus mata rantai penyebaran Covid-19 ini,” tegas Irwan Prayitno.

    Irwan Prayitno mengajak pemerintah kabupaten dan kota, untuk menyamakan persepsi dan bergerak bersama turun ke masyarakat dalam mensosialisasikan Perda No 6 Tahun 2020 ini. Termasuk juga meminta melakukan sosialisasi, dengan menggandeng TNI, Polri, Satpol PP, tokoh agama dan tokoh masyarakat. Perda ini harus ditetapkan paling lama satu bulan, terhitung sejak diundangkan, 30 September 2020. Setelah tahap sosialisasi selesai, maka diberlakukan sanksi denda, sesuai yang diatur dalam perda tersebut.

    Penerapan sanksi dilaksanakan secara bertingkat. Di awali dengan sanksi teguran, sanksi administrasi, terakhir sanksi pidana. Hal ini agar menimbulkan efek jera bagi yang masih mengabaikan protokol kesehatan Covid-19. “Kita berharap masyarakat dapat memahami dan disiplin memakai masker dan menjaga jarak,” tegas Irwan Prayitno.

    Dalam Perda AKB No 6 Tahun 2020, pada Pasal 6, disebutkan, “Setiap orang dalam penyelenggaraan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19: Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat dalam beraktivitas; Menjaga daya tahan tubuh;

    Melakukan wudhu bagi yang beragama Islam; Menerapkan perilaku disiplin pada aktivitas luar rumah dengan melaksanakan protokol kesehatan yang meliputi: Cuci tangan menggunakan air dan sabun atau pencuci tangan lainnya; Wajib menggunakan masker di luar rumah; Menjaga jarak fisik (physical distancing); dan/atau Mengucapkan salam dengan tidak berjabat tangan”.

    Menerapkan karantina mandiri atau isolasi mandiri selama 14 hari atau sampai dengan keluarnya hasil pemeriksaan kesehatan dari fasilitas kesehatan bagi: Orang yang berdasarkan hasil pelacakan mempunyai kontak erat dengan kasus terkonfirmasi positif Covid-19; dan/atau Orang yang terkonfirmasi Covid-19, tetapi tidak bergejala.

    Kewajiban bagi pelaksanaan usaha berdasarkan Perda No 6 tahun 2020, yakni “Setiap penanggung jawab kegiatan/usaha dalam penyelenggaraan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19: Menerapkan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 pada kegiatan/usaha; Wajib menerapkan perilaku disiplin penerapan protokol kesehatan dalam melaksanakan.

    Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (ranperda) tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dipimpin Pun Ardi dibahas di Hotel Inna Muara Padang bersama stakeholder terkait , Kamis (5/11/2020).

    Dapat dijelaskan secara umum bahwa dengan adanya Perda tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN-PN) merupakan landasan hukum bagi Kota Padang untuk mengambil langkah dalam rangka melindungi masyarakat dari bahaya yang dapat mengancam kehidupan masyarakat terutama generasi muda penerus Bangsa agar tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika, ulas Pun Ardi.

    Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika telah menunjukkan kecenderungan terus meningkat dan sangat membahayakan kehidupan masyarakat, sehingga perlu dilakukan pencegahan dan penanggulangan secara sistematis, terstruktur, efektif dan efisien. 

    Politisi PKS Kota Padang ini menjelaskan pemerintah daerah bertanggung jawab melindungi masyarakat dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. 

    Berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Kota Padang perlu membentuk peraturan daerah yang mengatur pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, ulas Pun Ardi. 

    Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, jelas Pun Ardi, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. 

    Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pemerintah daerah melakukan antisipasi dini terhadap antisipasi dini terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, paparnya. 

    Pemerintah daerah dan masyarakat bersama-sama melaksanakan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Dalam perda tersebut diatur penanganan terhadap pecandu, penyalah guna dan korban penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika. Selain itu juga diatur tentang Rehabilitasi, Kerjasama, Pembinaan dan pengawasan, Partisipasi masyarakat, Pendanaan dan Pelaporan serta Sanksi administrasi.

    Ranperda tentang Penanganan dan Penggendalian Rabies ditunda hingga 10 hari ke depan karena harus diperbaiki beberapa pasal dalam naskah akademis berdasarkan zoom meetings antara Bagian Hukum Setda se Indonesia dengan Kemendagri. 

    Hal itu dijelaskan Ketua Pansus I Muhidi usai rapat internal bersama Bagian Hukum Setdako Padang di Inna Muara, Kamis (5/11/2020). 

    Sebulan lalu Pemko Padang mengajukan tiga Ranperda tentang Adaptasi Kebiasaan Baru, Pemko Padang juga menyampaikan Ranperda tentang Penanganan dan Penggendalian Rabies dan Fasilitasi Pencegahan, serta Ranperda tentang Pemberantasan serta Penyalahgunaan serta Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

    Pentingnya Ranperda Penanganan dan Penggendalian Rabies  kata Asisten Pemerintahan Edy Hasymi pada rapat paripurna mewakili Walikota Padang, penyakit ini tidak saja merupakan ancaman terhadap kesehatan masyarakat secara fisik, namun juga dapat menimbulkan ketakutan berlebihan (society syndrome) terhadap Hewan Penular Rabies atau HPR.

    “Seperti anjing, kucing, kera dan hewan sebangsanya. Namun pada sisi lainnya, kegemaran masyarakat memelihara hewan penular rabies semakin meningkat sehingga terjadi ketegangan psikologis antara masyarakat pecinta dan pemelihara binatang HPR dengan masyarakat umum,” tuturnya.

    Perda ini nantinya bertujuan untuk melindungi masyarakat dari resiko terjangkitnya penyakit rabies dan menjadikan landasan hukum mengatur pemeliharaan dan pengawasan lalu lintas hewan penular rabies serta melakukan pencegahan dan penanggulangan rabies.

    Dinas Pertanian Kota Padang, Sumatera Barat, memberikan vaksin rabies gratis selama sebulan. Hal ini dilakukan karena tingginya angka warga yang digigit hewan rabies di Kota Padang.

    "Kita menyediakan vaksin rabies gratis untuk hewan peliharaan warga. Kita membuka stan di GOR H Agus Salim Padang setiap hari Minggu. Warga bisa membawa hewan peliharaannya untuk diberi vaksin rabies," ujar kepala Dinas Pertanian Kota Padang Syahrial Kamat beberapa waktu lalu.

    Selain itu, menurut Syahrial Kamat, pihak Dinas Pertanian bisa mendatangi warga yang ingin melakukan suntik vaksin untuk hewan peliharaannya.

    "Warga bisa meminta petugas mendatanginya untuk memberikan suntik vaksin kepada hewan peliharaanya. Namun, minimal 10 hewan peliharaan yang akan diberikan suntik vaksin," kata dia.

    Tidak ada komentar

    Selamat datang di Portal Berita www.tanamonews.com : Legalitas perusahaan media SIUP. No. SK 0075/03.07/MK/SIUP/V/2017-TDP. No. : 03.07.3.58.05437-IG. No. SK : 1078/IG-NI/DPMPTSP/V/2017 - NPWP. Badan : S-4488KT/WPJ.27/KP.0403/2017 - Diskominfo : 555.166/Diskominfo/IV-2017-Surat Domisili : 470/44/APK-IV/2017. Bank Nagari : 2100.0210.45535-821039217 dan BRI : 5466-01-017035-53-8 a/n Pt. Tanamo Media Inter Pers, atas nama segenap redaksi dan Pimpinan Pt. Tanamo Media Inter Pers, mengucapkan Terima kasih telah berkunjung.. tertanda: Owner, Pendiri dan Direksi : Indra Afriadi dan Pemimpin Redaksi : Robby Octora Romanza