Tanamonews | PADANG, - Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat menghadiri High Level Meeting (HLM) dalam rangka Evaluasi Pengendalian Inflasi Sumatera Barat 2020, Strategi Pengendalian Inflasi 2021 dan Pengembangan Ekonomi Kreatif di Aula Anggun Nan Tongga, Kantor Perwakilan BI Provinsi Sumbar, Kamis (11/2/2021).
Rapat Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) ini merupakan rapat yang terakhir bagi Gubernur dan Wagub Sumbar, Irwan Prayitno -Nasrul Abit, karena hari ini adalah hari terakhir bagi mereka berdua. Hadir dalam rapat tersebut yaitu, Asisten II Setda Sumbar, Dinas Tanaman Pangan, Dinas Pangan, Disperindag, Dinas perhubungan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Bulog, BMKG, Garuda Indonesia, Pertamina, Organda Sumbar Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Nagari.
Irwan Prayitno mengatakan sejak menjadi gubernur Sumbar 10 tahun lamanya, ia tidak pernah absen mengikuti acara TPID, apalagi dengan alasan sakit. Karena ini menyangkut perkembangan ekonomi masyarakat Sumbar, terkait dengan pengendalian Inflasi Daerah dalam menjaga stabilitas harga di daerah.
"Diawal tahun 2021 ini untuk keseluruhan pertumbuhan ekonomi kita masih stabil. Untuk kuartal kedua dan ketiga sudah naik 10 persen sebetulnya, bahkan kuartal keempat kita sudah tembus positif. Walaupun Nasional masih negatif," sebut Irwan Prayitno dalam sambutannya.
Dalam rangka memitigasi risiko inflasi yang ada di awal tahun 2021, maka seluruh anggota TPID diharapkan dapat mendorong sinergi dan koordinasi untuk menjaga kestabilan harga dan kecukupan pasokan terutama pada komoditas pangan strategis yang masih bergejolak seperti cabai rawit, cabai merah, bawang merah dan risiko kenaikan harga daging ayam ras. Bahkan jengkol merupakan primadona untuk bisa menjadi inflansi.
Menurut Irwan Prayitno, mengendalikan inflansi perlu dilakukan Strategi sesuai kerangka 4K yaitu:
1. Keterjangkauan harga, dengan melakukan monitoring harga secara berkala dan menyelenggarakan Operasi Pasar Murah untuk bahan pangan yang bergejolak harganya;
2. Kecukupan pasokan, melakukan monitoring stok bahan pangan untuk memastikan kecukupan konsumsi masyarakat dan melakukan pengawasan Sidak Pasar berkala oleh Satgas Pangan;
3. Kelancaran disrtribusi, mendorong kelancaran distribusi bahan pangan melalui TTIC dan Toko Tani di Kabupaten/Kota dan memastikan kelancaran pasokan dari Pulau Jawa di tengah Penerapan Pembatasan Kebijakan Masyarakat (PPKM) Jawa-Bali;
4. Komunikasi efektif, meningkatkan koordinasi dan sinergi antar anggota TPID dalam melaksanakan upaya pengendalian inflasi serta meningkatkan komunikasi efektif kepada masyarakat termasuk memberikan himbauan untuk berbelanja secara bijak.
"Untuk itu saya berharap bisa tekan terus inflansi ini, untuk Sumbar tidak ada yang lain, yaitu jengkol dan cabe. Kalau sudah masuk lebaran baru harga tiket yang naik. Makanya strategi yang dibuat harus kita kerjakan, jangan didiamkan saja," tegasnya
Bahkan mengatasi inflansi tersebut gubernur Irwan Prayitno pernah memerintahkan masyarakat untuk menanam bibit cabe di depan rumah. Alhasilnya pengaruhnya besar bisa mengurangi inflansi, karena tidak perlu beli lagi.
"Tidak itu saja, termasuk jengkol dan bawang, kita bisa atur pola tanam dan panen, sehingga kita memiliki stok. Kita tidak perlu lagi beli dari luar, seperti bawang putih," ucapnya.
Irwan Prayitno menjelaskan, bahwa pada pengendalian Inflasi di tahun 2020 ada beberapa inovasi dalam pengendalian inflasi sebagai pedoman untuk dilakukan tahun 2021 antara lain:
1. Pengembangan Sistem Informasi Harga. Pengembangan sistem informasi harga komoditas di pasar di seluruh kabupaten/kota se-Sumatera Barat. Sistem informasi harga dilengkapi dengan informasi nilai inflasi dan data produksi-konsumsi bahan pangan di Sumatera Barat. Contoh: SiHati Prov. Jawa Tengah
2. Digitalisasi Petani dan Toko Tani. Pengembangan digitalisasi petani untuk mendorong peningkatan distribusi hasil pertanian. Dapat melalui marketplace yang sudah ada maupun melalui platform yang dikembangkan sendiri. Pengembangan digitalisasi dapat dilakukan terhadap Toko Tani Kota/Kabupaten.
3. Korporatisasi UMKM dan Pertanian. Mendorong korporatisasi UMKM dan petani dengan memperkuat kelembagaan dan mendorong UMKM naik kelas. Korporatisasi UMKM diharapkan dapat membuka peluang pemasaran yang lebih luas dan akses pembiayaan.
4. Hilirisasi Produk Pertanian. Pengembangan hilirisasi produk pertanian penting dilakukan oleh untuk menjaga kestabilan harga. Terutama bagi daerah produsen, hilirisasi produk pertanian menjaga daya jual petani saat panen melimpah dan memitigasi kerugian lebih lanjut saat terjadi penurunan harga komoditas pertanian.
Untuk terus meningkatkan pengembangan ekonomi kreatif di Sumatera Barat, maka perlu adanya dukungan dari seluruh pihak baik instansi pemerintah maupun swasta. Dukungan tersebut dapat dilakukan melalui bentuk pendampingan, pelatihan dan promosi bagi pelaku usaha kreatif di Sumatera Barat.
Transformasi Tenun Minang yang telah diselenggarakan pada 30 November 2020 lalu, diharapkan menjadi bentuk komitmen pemerintah dengan pelaku usaha untuk mendorong pengembangan industri tenun minang menjadi ikon daerah Sumatera Barat.
Selanjutnya dalam sambutannya, Irwan Prayitno menyampaikan permohonan maaf yang selama 10 tahun bersama Bank Indonesia perwakilan Sumbar tentunya banyak kesalahan dan kejanggalan.
"Atas pribadi dan keluarga, kami mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih atas dukungan selama ini, inflansi terkendali karena peranan BI dan juga semua TPID yang telah membantu, agar perekonomian kita tetap berjalan lancar," ujarnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Nasrul Abit menyampaikan semenjak Covid-19 hadir di Sumbar, ia mengaku selalu bertanya ke BI, berapa pertumbuhan dan inflansi di Sumbar.
"Hampir tiap waktu saya bertanya berapa pertumbuhan dan inflansi pada saat itu. Alhamdulillah dari minus sampai akhir 2020 kita akhirnya menjadi positif," ungkap Nasrul Abit.
Tentunya itu tidak lepas dari kerjasama dari semua pihak, termasuk masyarakat pada sektor pertanian dan perdagangan. Ke depannya Nasrul Abit berharap kerjasama ini terus tetap dilakukan.
"Kita berada pada posisi ekonomi kreatif dan UMKM dengan inflansi jengkol dan selalu jengkol, setelah itu baru cabe," ujarnya.
Untuk itu Nasrul Abit berharap, kerjasama yang selama ini terjalin, bisa dilanjutkan pada pemimpin Sumbar yang baru. Bagaimana menjaga tingkat inflansi Sumbar, sehingga pertumbuhan ekonomi bisa lebih baik, sehingga eksport Sumbar berjalan lebih baik.
Wagub Sumbar Nasrul Abit pada kesempatan itu juga menyampaikan, bahwa dirinya akan habis jabatannya pada esok hari (12/2), untuk itu ia juga berpamitan dan sekaligus menyampaikan maaf selama memimpin sebagai Wagub Sumbar.
"Saya juga bersama keluarga minta maaf, kalau ada hal-hal yang tidak berkenan selama ini. Semua kekurangan itu saya minta maaf. Mudah-mudahan dengan silaturahim ini, walaupun tidak dengan jabatan tetap terjaga dengan baik," sebutnya.
Sementara itu, Wahyu Purnama A Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumbar dalam laporannya mengatakan, pada tahun 2020, Sumatera Barat tercatat mengalami inflasi sebesar 2,11% (yoy) meningkat dibandingkan tahun 2019 yang mengalami inflasi sebesar 1,67%. Capaian inflasi Sumatera Barat rendah dan stabil sesuai dengan target capaian inflasi sebesar 3±1% di tahun 2020.
Selanjutnya, pada Januari 2021 Sumatera Barat tercatat mengalami inflasi sebesar 0,12% (mtm), atau menurun dibandingkan realisasi Desember 2020 sebesar 0,67% (mtm). Realisasi inflasi Sumatera Barat ini tercatat lebih rendah dibandingkan dengan realisasi inflasi Kawasan Sumatera sebesar 0,52% (mtm) dan realisasi inflasi Nasional yang sebesar 0,26% (mtm). Realisasi inflasi bulanan Sumatera Barat tercatat terendah dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain yang ada di Sumatera.
"Secara tahunan inflasi Januari 2021 tercatat sebesar 1,63% (yoy), menurun jika dibandingkan dengan realisasi Desember 2020 yang sebesar 2,11% (yoy). Sementara itu, secara tahun berjalan s.d Januari 2021 inflasi Sumatera Barat sebesar 0,12% (ytd) juga tercatat lebih rendah dibandingkan realisasi Januari 2020 yang sebesar 0,60% (ytd)," jelas Wahyu.
Secara spasial, pada Januari 2021 Kota Padang mengalami inflasi sebesar 0,10% (mtm) atau menurun dibandingkan dengan bulan Desember 2020 sebesar 0,71% (mtm). Sementara itu, Kota Bukittinggi juga mengalami inflasi sebesar 0,30% (mtm) tercatat lebih rendah dibandingkan bulan Desember 2020 yang sebesar 0,39% (mtm).
Inflasi bulan Januari 2021 di Sumatera Barat didorong oleh peningkatan harga komoditas rekreasi, jengkol, bawang merah, nasi dengan lauk, dan kentang dengan andil inflasi masing-masing sebesar 0,07%; 0,06%; 0,04%; 0,04%; 0,04%.
Peningkatan harga komoditas rekreasi didorong oleh peningkatan harga pada layanan rekreasi antara lain kenaikan harga tiket masuk Museum Adityawarman di Kota Padang.
"Harga jengkol tercatat meningkat didorong oleh peningkatan permintaan sementara pasokan terbatas. Komoditas bawang merah juga turut menyumbang inflasi yang disebabkan oleh masih kurangnya pasokan akibat belum masuknya masa panen di beberapa sentra produksi bawang merah," sebutnya.
Inflasi Sumatera Barat pada Januari 2021 tertahan lebih lanjut oleh penurunan harga beberapa komoditas antara lain komoditas angkutan udara, cabai merah, kangkung, ikan gembolo/ikan aso-aso, dan jeruk dengan andil deflasi masing-masing sebesar -0,36%; -0,07%; -0,03%; -0,02% dan -0,02%.
Secara umum risiko inflasi pada awal tahun 2021 antara lain adalah risiko masih tingginya harga komoditas pangan seperti cabai merah, cabai rawit dan bawang merah akibat masih kurangnya pasokan di masyarakat. Harga daging ayam ras juga berpotensi mengalami kenaikan didorong oleh masih tingginya harga pakan dan bibit.
0 Komentar