Tanamonews - Sumbar | Bupati Eka Putra buka kegiatan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RPJMD Tahun 2021-2026 yang diselenggarakan oleh Baperlitbang, pada Kamis 25 Maret 2021 di Aula Kantor Bupauti Tanahdatar.
Kegiatan ini bertujuan dalam rangka mengakomodir kepentingan masyarakat sekaligus sebagai bentuk transparansi untuk menghasilkan perencanaan daerah yang lebih aspiratif dan sekaligus wadah partisipasi serta dapat dipertanggungjawabkan.
“Saya sangat mengharapkan saran dan masukan dari semua pihak guna mencapai visi dan misi Tanah Datar lima tahun ke depan untuk terwujudnya kabupaten Tanah Datar madani yang berdasarkan ABS-SBK,” ujar Eka.
Sementara Wakil Bupati Richi Aprian menyampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber dan peserta yang memberikan sumbang saran dan pemikiran.
“Masukan yang sangat berharga bagi pemerintah daerah terhadap penentuan variabel keberhasilan pembangunan sekaligus mendorong daya saing Kabupaten Tanah Datar dan turut mendukung kemajuan Provinsi Sumatera Barat,” sampai Richi.
Lebih lanjut Richi juga mengapresiasi success story kemajuan bidang pertanian Gorontalo.
“Tanah Datar yang juga bergantung kepada sektor pertanian, tentu berharap bisa menerapkan kisah sukses bidang pertanian Gorontalo di Tanah Datar disesuaikan dengan kondisi daerah. Ke depan sektor ini juga diharapkan bisa maju berbarengan dengan sektor pariwisata,” sambungnya.
Dalam sambutanya Wakil Ketua DPRD Anton Yondra juga menyampaikan dukungan atas terlaksananya kegiatan tersebut yang melibatkan publik dengan satu tujuan kesejahteraan masyarakat, untuk itu mari bersama-sama kita wujudkan kabupaten Tanah Datar madani.
Kepala Baperlitbang Alfian Jamrah sampaikan kegiatan penyusunan rancangan awal ini dilaksanakan menjelang RPJMD ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) melalui sidang paripurna DPRD.
“Penyusunan rancangan RPJM Daerah memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif,” urai Alfian.
Selain itu, dikatakan Alfian, forum konsultasi publik itu juga amanat dari Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pasal 80 ayat 1 dinyatakan bahwa rancangan awal RKPD dibahas bersama Kepala Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan dalam forum konsultasi publik untuk mendapatkan masukan dan saran untuk kesempurnaan dalam rangka penyusunan RKPD itu sendiri.
Pada kegiatan tersebut juga menghadirkan narasumber yaitu Ketua SKIP PGRI Sumbar Prof. Dr. M. Ansofino,M.Si, Kepala Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo Dr.Ir. Mulyadi Mario, Kepala BKD Tanah Datar Adrion Nurdal dan Kepala Dinas Perkim LH Tanah Datar Dessy Trikorina. (Adi)
0 Komentar