TANAMONEWS - TANAHDATAR, SUMBAR | Wakil Bupati Tanah Datar Richi Aprian mengikuti acara peluncuran aplikasi OSS (Online Single Submission) berbasis resiko secara virtual di Gedung Indojolito Batusangkar pada Senin, 09 Agustus 2021.
Aplikasi versi terbaru ini langsung dilaunching Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Presiden dalam arahannya mengatakan salah satu tujuan penggunaan aplikasi ini untuk memudahkan pelaku usaha mengurus izin usahanya baik dari sisi biaya dan waktu.
"Berdasarkan data, Indonesia masuk peringat 73 dari 190 negara dalam kemudahan investasi, artinya termasuk kategori mudah, tetapi kategori itu belum cukup, kita harus meningkatkan lagi, dari mudah menjadi sangat mudah," sampai Jokowi.
Disampaikannya kuncinya ada di reformasi perizinan yang terintegrasi, yang cepat dan sederhana, yang akan menjadi instrumen untuk menarik investasi. OSS merupakan reformasi sigfinikan di bidang perizinan, menggunakan layanan perizinan secara online yang terintegrasi, terpadu dengan paradigma perizinan berbasis resiko.
"Jenis perizinan akan disesuaikan dengan tingkat resikonyo. Perizinan UMKM dengan usaha besar tidak sama. Resiko tinggi perizinan berusaha berupa izin, resiko menengah perizinannya berupa sertifikat standar dan resiko rendah berusaha cukup berupa Nomor Induk Berusaha dari OSS," terang presiden.
"Saya minta kepada menteri, kepala lembaga, gubernur, bupati dan walikota agar disiplin mengikuti kemudahan dalam OSS ini," pesannya.
Senada dengan itu Wakil Bupati Richi Aprian seusai mengikuti zoom meeting dan meninjau pelayanan di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (PMPTSP dan Naker) mengatakan sangat mendukung pemakaian aplikasi ini.
"Bapak Presiden sudah meluncurkan aplikasi OSS berbasis resiko, harapannya pelaku-pelaku usaha di Tanah Datar akan merasakan manfaatnya dengan kemudahan yang diberikan, dijamin bebas punglidan prosesnya tidak lama," sampai Richi.
"Kami dan bupati sangat berkomitmen terkaitnya dengan kemudahan pelayanan perizinan Tanah Datar terutama wilayah-wilayah yang jauh dari Batusangkar," sambungnya.
Wabup juga katakan dengan berbasis online akan mengantisipasi praktek-praktek percaloan dan wabup juga berharap kalau ada masyarakat yang merasa kesulitan, segera dilaporkan.
"Kepada Dinas PMTSP Naker, segera dan perkuat sosialiasi kepada masyarakat tentang pemanfaatan aplikasi perizinan OSS dan tingkatkan koordinasi dengan dinas lain dan lembaga yang berkaitan dengan perizinan sehingga layanan kepada masyarakat semakin maksimal sesuai harapan presiden," tutupnya.
Turut mendampingi Wabup, Kadis Perkim LH Dessy Trikorina, Plt. Sekretaris PMPTSP dan Naker Dodi J Hendri, Kabag Organisasi Adriyanti Rustam, Kabag Perekonomian dan SDA Masni Yuletri dan Plt. Kabag Hukum Vorry Rahmad. (Adi)
0 Komentar