Bukittinggi, Tanamonews.com - Capaian spesifik Sumatera Barat sebagai Provinsi yang struktur PDRB nya didominasi oleh Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan.
Spesifik inilah satu satunya yang dilakukan pemerintah daerah baik provinsi dan kabupaten/kota di Sumatera Barat yang menetapkan alokasi anggaran pertanian 10 persen dari total APBD yang terwujud pada tahun 2022.
"Dan telah berupaya meningkat pada Perubahan APBD Tahun 2021 sebesar 6,54 persen yang meningkat dibandingkan APBD 2021 sebesar 5,93 persen,".
Hal itu dikatakan Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi saat memimpin rapat penilaian Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2022, Via Zoom bersama Tim Penilai Independen dan Tim Penilai Utama PPD Tahun 2022 serta Direktur Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Daerah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas di Novotel Bukittinggi, Selasa (1/3/2022).
Turut hadir mendampingi Gubernur Kepala Bappeda Sumbar, Kepala Dinas Kehutanan Sumbar, dan Kepala Bidang P2EPD serta Masyarakat pertanian.
Menurut Mahyeldi dalam penyusunan dokumen RKPD, pendekatan kelengkapan dan Kedalaman Pendekatan Tematik, Hoolistik, Integratif dan Spasial (THIS) juga menjadi salah satu point penting agar satu atau beberapa permasalahan dan isu dapat dikeroyok secara maksimal oleh seluruh Program sehingga pencapaian dapat lebih efektif dan tepat sasaran.
"Salah satu contoh yakni pelaksanaan kebijakan Program Unggulan yakni mencetak 100.000 entrepreneur, Sehingga dalam menciptakan 100.000 entrepreneur baru ini melibatkan 15 Perangkat Daerah Provinsi dan juga 19 Pemerintah Kabupaten/Kota yang saling bersinergi dengan Pemerintah Provinsi," kata Mahyeldi.
Selanjutnya, kebijakan ini lahir dengan latar belakang bahwa, dampak Pandemi covid pada tahun 2020 telah mengakibatkan banyaknya tenaga kerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang berdampak pada meningkatnya secara signifikan Tingkat Pengangguran Terbuka di tahun 2020 sebesar 6,88 persen dibandingkan tahun 2019 dengan capaian 5,28 persen.
Saat ini Sumatera Barat mengalami Bonus Demografi dengan jumlah penduduk berusia produktif sebesar 68,65 persen dari total penduduk.
Menurut data BPS bahwa tingkat Pengangguran Terbuka di Sumatera Barat di dominasi oleh tenaga kerja berpendidikan SMK, Diploma dan Sarjana.
"Untuk mengatasi hal tersebut maka perlu peningkatan kapasitas terutama peningkatan keahlian dari pencari kerja untuk dapat mandiri dan menjadi entrepreneur yang mampu membuka lapangan usaha sendiri dan untuk lingkungan sekitar," ujarnya.
Selain itu, ia juga mengatakan dengan menjalankan beberapa strategi seperti Samsat hunting, pemanfaatan aset daerah yang idle sebagai sumber pendapatan baru serta mengunjungi wajib pajak potensial sehingga terjadi peningkatan yang signifikan dari besaran kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap total Pendapatan Daerah dari yang semula pada tahun 2020 dengan capaian 35,43 persen menjadi 38,05 persen di tahun 2021 atau PAD Sumatera Barat tahun 2021 surplus Rp. 82 milyar.
Peningkatan nilai tukar petani (NTP) yang cukup signifikan dari sebesar 100,59 pada tahun 2020 meningkat menjadi 107,59 pada tahun 2021. Hal ini sejalan dengan tujuan pengalokasian anggaran 10 persen untuk sektor pertanian.
Agar kebijakan 10 persen ini dapat tepat sasaran maka ditetapkan delapan kebijakan belanja pada sektor pertanian yakni:
- Menyiapkan benih/bibit bermutu pada urusan pangan, peternakan, kelautan dan perikanan dan kehutanan.
- Meningkatkan pengawasan agroinput dan atau sumber daya pertanian, kelautan dan perikanan serta sumber daya hutan.
- Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana pendukung pertanian, peternakan serta kelautan dan perikanan kehutanan.
- Peningkatan upaya minimalisasi resiko kerugian usaha tani terutama kegagalan panen atau produksi baik oleh hama penyakit dan bencana alam.
- Meningkatan efisiensi usaha pasca panen pengolahan hasil dan peningkatan mutu dan nilai tambah produksi pertanian, peternakan kelautan dan perikanan serta kehutanan.
- Diversifikasi pangan dan usaha produktif yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi
- Lancarnya akses distribusi pangan dan aksesibilitasi produksi pangan.
- Optimalisasi penanganan dan pengelolaan jaringan irigasi untuk mendukung pertanian.
"Mudah-mudahan dengan delapan kebijakan belanja pada sektor pertanian ini apa yang lakukan ini bisa tercapai untuk kedepan," harap gubernur. (in)
0 Komentar