Bukittinggi, Tanamo News | Tidak hanya Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bukittinggi, yang menggelar aksi damai menolak rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang santer di tengah masyarakat.
Lima aliansi Organisasi Kemasyarakatan dan Kepemudaan (OKP) Bukittinggi, juga menolak kebijakan pemerintah pusat menaikkan harga BBM.
Lima aliansi itu terdiri dari GMNI, HMI, PMII, KAMMI, SEMMI. Mereka mendatangi ruang kerja walikota Bukittinggi, untuk melakukan audiensi dengan Pemko dan Unsur Forkopimda Bukittinggi, Rabu (07/09).
Tidak hanya menyampaikan penolakan kenaikan harga BBM, aliansi tersebut juga menyampaikan terkait tarif listrik.
Ketua HMI Bukittinggi, Aryanda Putra, mewakili aliansi OKP, menyampaikan, saat ini masyarakat makin disusahkan dengan kenaikan BBM, kenaikan tarif listrik dan kenaikan harga bahan pangan.
"Maksud kedatangan kami, dilatarbelakangi karena terkait dengan kebijakan pemerintah pusat tentang kenaikan harga BBM bersubsidi. Kami hadir disini untuk menyuarakan penolakan. Semua unsur masyarakat menolak kenaikan harga BBM.
Kami suarakan ini atas nama masyarakat Bukittinggi, karena kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tidak sesuai dengan amanat UU tentang kesejahteraan masyarakat," ujarnya
Oleh karena itu, merespons persoalan kenaikan harga BBM bersubsidi, kenaikan tarif listrik dan mafia di sektor migas dan tambang di Indonesia, maka Aliansi OKP Kota Bukittinggi menyatakan sikap untuk pemerintah pusat, menolak kenaikan BBM bersubsidi.
Mendesak pemerintah untuk segera menerapkan kebijakan agar subsidi tepat sasaran. Menuntut pemerintah RI berdaulat dalam dalam mengambil sikap untuk membeli BBM dari negara Produsen minyak termurah demi meringankan beban APBN.
"Untuk pemerintah daerah, kami mendesak Pemko Bukittinggi untuk membuat klasifikasi data masyarakat penerima subsidi dengan jelas dan tepat sasaran. Mendesak Pemko Bukittinggi untuk membuat regulasi terkait pemberantasan migas dan penyalahgunaan subsidi listrik," ungkapnya.
Wali Kota Bukittinggi, Erman Safar, menyampaikan, apresiasi perhatiab mahasiswa kepada masyarakat dan bangsa Indonesia. Terkait kenaikan BBM dan kenaikan tarif dasar listrik yang diputuskan oleh pemerintah pusat, Pemko Bukittinggi berupaya untuk mengakomodir seluruh aspirasi mahasiswa.
"Pemko sudah lakukan rapat untuk lakukan antisipasi dampak kenaikan BBM. Pemerintah daerah wajib menganggarkan 2% dari DAU, untuk operasi pasar, bantuan sembako langsung pada masyarakat dan kegiatan yang berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat. Ini dilakukan agar dampak kenaikan BBM tidak terlalu dirasakan warga," ujar Erman.
Wako menambahkan, Pemko Bukittinggi juga akan alihkan sejumlah program pemerintah untuk kegiatan sosial masyarakat. Bahkan, dari DPRD Bukittinggi sendiri, juga sepakat untuk Pokir yang belum dilaksanakan, akan dialihkan menjadi bantuan sosial tunai pada masyarakat. (dina)
0 Komentar