Tanamonews.com - Padang l Hj. Ermaneli dilantik dan diambil sumpah jabatannya oleh Ketua DPRD Sumatera Barat Supardi sebagai Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat sisa masa jabatan 2019-2024. Ermaneli menggantikan Nofrizon dari Partai Demokrat yang pindah ke PPP.
Dari informasi yang dihimpun oleh Tanamonews.com diketahui bahwa Hj. Ermaneli merupakan kader Partai Demokrat yang maju di Pemilihan Legislatif (Pileg) Sumbar pada 2019 lalu dan berhasil meraih suara terbanyak setelah Nofrizon. Ermaneli berdomisili di Jalan Bahder Johan 29 B, Kelurahan Puhun Tembok, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat.
Sejumlah jabatan penting di Kota Bukittinggi pernah diemban Ermaneli seperti, Kaur Keuangan DKP Pemko Bukittinggi pada 1992-1997, staff keuangan Pemko Bukittinggi 1987-1992, Kasi Agama di Kantor Camat Mandiangin Koto Selayan 2011-2013 dan lain - lain. Pelantikan serta pengambilan sumpah jabatan tersebut berlangsung dalam Rapat Paripurna DPRD Sumatera Barat yang diselenggarakan di Ruang Rapat Utama DPRD Sumbar pada Jum’at (1/3/2024).
Dalam sambutannya, Ketua DPRD Sumbar Supardi mengucapkan terimakasih kepada Nofrizon yang telah mengabdi kepada masyarakat selama menjabat sebagai anggota DPRD Sumbar. Supardi mengatakan, “Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas budi baik serta pengabdian saudara Nofrizon dengan balasan yang berlipat ganda."
Supardi menambahkan, “Kepada saudari Ermaneli kami mengucapkan selamat bergabung dan bertugas sebagai anggota DPRD Sumbar, kami berharap kita dapat bekerjasama dan membangun Sumbar kedepan." "Dengan telah selesainya pengambilan sumpah anggota DPRD Sumbar PAW sisa masa jabatan 2019-2024 yaitu saudari Ermaneli menggantikan Nofrizon, maka saudari Ermaneli telah sah menjadi anggota DPRD Sumbar", ucap Supardi.
“Kami atas nama pimpinan dan segenap Anggota DPRD Sumbar mengucapkan selamat bertugas semoga kepercayaan yang diberikan oleh rakyat dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab yang berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945", pungkas Supardi.
0 Komentar