Tanamonews.com - Padang l Ranperda (Rancangan Peraturan Daerah) tentang Perhutanan Sosial secara resmi disetujui DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam Rapat Paripurna, pada Jum’at (5/4/2024) di Ruang Rapat Utama DPRD Sumbar. Keputusan itu diambil setelah melalui serangkaian pembahasan yang intensif dan evaluasi mendalam terhadap Ranperda tersebut.
Rapat Paripurna itu dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sumbar Supardi yang dihadiri oleh semua Anggota DPRD Sumbar serta berbagai pihak terkait, termasuk unsur eksekutif dan masyarakat sipil. Dari pihak Pemprov Sumbar rapat tersebut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Hansastri.
Dalam pidato sambutannya, Ketua DPRD Sumbar Supardi menyatakan bahwa kesepakatan ini merupakan hasil dari upaya bersama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Supardi mengatakan, “Perhutanan sosial merupakan konsep pengelolaan hutan yang memberikan peran aktif kepada masyarakat lokal dalam pengelolaan, pemanfaatan, dan pelestarian sumber daya hutan. Dengan disahkannya ranperda ini, diharapkan akan terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan, serta pengelolaan hutan yang lebih berkelanjutan dan berdaya guna."
Ketua DPRD Sumbar Supardi dalam kesempatan itu juga mengapresiasi kinerja Komisi II yang telah bekerja dengan penuh tanggung jawab melaksanakan tugasnya. “Dengan telah selesainya pembahasan Ranperda tentang Perhutanan Sosial, maka pada kesempatan ini kami atas nama Pimpinan Dewan menyampaikan apresiasi dan ucapan terima terima kasih kepada Komisi II yang telah melaksanakan tugasnya dengan sungguh-sungguh sehingga Ranperda tentang Perhutanan Sosial tersebut dapat kita tetapkan pada Rapat paripurna ini", pungkas Supardi.
0 Komentar