Tanamonews.com, Padang - Terkait LKPJ Wako Padang Tahun 2023, DPRD Kota Padang Gelar Rapat Paripurna. Fraksi-Fraksi DPRD Kota Padang sampaikan pendapat akhirnya dan memberikan rekomendasinya terhadap LKPJ Walikota Padang Tahun 2023 tersebut.
Rapat paripurna ini digelar di Ruang Sidang Utama Lantai II Gedung Baru DPRD Kota Padang Jalan Bagindo Aziz Chan No. 1 Kelurahan Sungai Sapih Kecamatan Kuranji Kota Padang Sumatera Barat.
Ketua DPRD Kota Padang Syafrial Kani memimpin Rapat paripurna dan mendampingi Wakil Ketua, Amril Amin, Sekretaris DPRD Hendrizal Azhar dan anggota DPRD Kota Padang, dan dihadiri langsung oleh Walikota Padang Hendri Septa B.Bus(Acc), M.I.B beserta Sekda Andree Algamar, SSTP, M.Si, M.Han. Senin (1/4/2024).
Juru bicara Pansus Helmi Moesim, membacakan laporan hasil pembahasan Panitia Khusus I, II, dan IV DPRD kota Padang terhadap LKPJ Wali Kota Padang tahun 2023. “Keputusan DPRD kota Padang dan rekomendasi, Pansus I, II, III dan IV telah melakukan pembahasan bersama SKPD/OPD di lingkungan Pemko Padang dengan melakukan kunjungan kerja dan study banding ke beberapa daerah di dalam dan di luar pulau Sumatera,” jelas Helmi Moesim.
Helmi Moesim menambahkan program dan kegiatan tahun 2023 dari APBD kota Padang tahun 2023 telah terlaksana dengan cukup baik. “Nilai capaian realisasi anggaran untuk kegiatan secara rata-rata telah berada diatas 93%,” katanya.
Helmi Moesim menjelaskan ada beberapa kegiatan atau sub kegiatan tahun 2023 yang realisasinya dibawah 90% akibat rasionalisasi dan efisiensi anggaran. Pansus III menyorot penanganan banjir yang seharusnya bersifat komprehensif dan terencana. “Oleh sebab itu dinas pekerjaan umum dan penataan ruangan harus mempunyai master plan drainase,” cakap Ketua Fraksi Persatuan Berkarya Nasdem.
Laporan itu juga menyebutkan Pansus IV meminta Dinas Kesehatan kota Padang memperhatikan peningkatan mutu pelayanan Puskesmas-puskesmas di kota Padang baik dari segi sarana prasarana maupun dari segi sumber daya manusianya. “Masyarakat akan mendapatkan kepuasan dan tujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dapat tercapai,” katanya.
Sementara itu Faisal Nasir, Juru Bicara Fraksi PAN menegaskan, Fraksi PAN setuju dengan konsep rekomendasi pansus LKPJ DPRD kota Padang terhadap LKPJ Walikota Padang tahun 2023. “Ada beberapa penegasan terhadap rekomendasi,” ujar Faisal Nasir.
Fraksi PAN meminta Inspektur kota Padang melakukan pengawasan dan pembinaan dengan optimal terkait temuan BPK RI tahun 2023 dan tahun-tahun sebelumnya di semua OPD Pemko Padang. Jakfar, Juru bicara Fraksi PKS menyampaikan, pelaksanaan program program kerja pemerintah daerah sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana.
“Hal ini bisa dilihat dari sebahagian besar dari Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tercapai. IKU ini adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan sasaran pembangunan daerah oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD),” ungkap Jakfar.
Jakfar menambahkan tujuan dalam penetapan IKU Kepala OPD adalah memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian target indikator sasaran daerah (outcome). “Namun demikian tidaklah tertutup kemungkinan hal ini untuk kita kritisi guna peningkatan kinerja Pemerintah Kota,” jelasnya.
Jakfar menjelaskan Dibidang Kesejahteraan Masyarakat, Kota Padang telah menyandang status Universal Health Coverage (UHC). Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) pada tahun 2023 dengan jumlah masyarakat yang sudah tercover sebesar 95,70%.
“Untuk itu Kami berharap agar sisa yang belum tertanggung ini agar diselesaikan dicarikan jalan keluar, agar setiap masyarakat tidak lagi terbebani dengan masalah pelayanan kesehatan,” cakapnya. Untuk masyarakat yang belum punya jaminan kesehatan ini harus ada prosedur yang tidak rumit, masyarakat dapat dilayani secara maksimal.
Osman Ayub, juru bicara Fraksi Persatuan Berkarya Nasdem mengatakan, ada kegiatan atau sub kegiatan tahun 2023 yang realisasinya di bawah 80%. Kepala SKPD untuk segera melakukan rasionalisasi terhadap anggaran pada kegiatan atau sub kegiatan yang realisasinya rendah dalam penyusunan anggaran perubahan tahun berjalan.
“Kami mengharapakan Pemerintah Kota Padang untuk memperhatikan proses penempatan aparatur yang sesuai dengan keilmuannya dan keahliannya karena masih ada penempatan ASN yang jauh dari keilmuannya sehingga menyebabkan tidak tercapainya kinerja yang baik dan belum maksimalnya pencapaian target,” ujarnya.
Osman Ayub menambahkan perlu adanya pengadaan sarana dan prasarana pendukung serta peningkatan SDM bidang IT dan berbasis komputerisasi agar tercapainya smart Goverment agar pemerintahan dapat berjalan efektif dan efisien.
Berdasarkan peraturan mentri dalam negeri no 18 tahun 2020 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mana ruang lingkupnya hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, capaian pelaksanaan program dan kegiatan, kebijakan srategis yang ditetapkan oleh kepala daerah dan rekomendasi DPRD Tahun sebelumnya.
Ada pun yang menjadi perhatian serta rekomendasi antara lain bidang BAPPENDA, perlu pengkajian Kembali sumber-sumber pendapatan daerah, banyaknya potensi baru di Kota Padang dalam artiannya perekonomian masyakarat Kota Padang mulai bangkit dan langkah – langkah konkrit terhadap strategi pengelolaan pendapatan daerah yang optimal.
Menurut Osman Ayub capaian kinerja PSM Kota Padang masih jauh dari yang diharapkan. Ini tercermin dengan ada persoalan persoalan internal yang mengganggu pencapaian target. “Untuk itu kepada Bapak Walikota sebagai KPM (kuasa pemilik modal) mencarikan solusi dalam rangka meningkatkan kinerja Perusahaan Umum Daerah Padang Sejahtera Mandiri,” sebutnya.
Kami berkewajiban untuk mengingatkan kepada bapak Walikota Padang untuk mengevaluasi serta menjaga stabilitas agar target tercapai dan bermanfaat bagi masyarakat. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Padang Amril Amin mengatakan, pembahasan LKPJ Wali Kota Padang tahun 2023 DPRD telah melakukan pembahasan internal hingga bersama OPD terkait yang didahului penyampaian LKPJ oleh Wali Kota Padang kepada DPRD Kota Padang dalam Rapat Paripurna pada 13 Maret 2024 lalu.
Selanjutnya Walikota Padang, Hendri Septa sampaikan ucapan Terima kasih kepada seluruh anggota DPRD Kota Padang, khususnya pimpinan dan anggota pansus LKPJ Wali Kota Padang yang telah melaksanakan pembahasan dan menanggapi LKPJ ini.
Harapan Walikota Padang, Hendri Septa semoga nantinya LKPJ ini dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan bagi Pemko Padang ke depan," sebutnya. (Adv)
0 Komentar