Padang, Tanamonews.com – Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) Kementerian Agama RI, Adib Abdushomad, memberikan apresiasi tinggi terhadap kondisi kerukunan umat beragama di Sumatera Barat. Hal tersebut disampaikannya dalam kegiatan Silaturahmi Daerah (Silatda) Tokoh Agama dan Lembaga Keagamaan Provinsi Sumatera Barat di Aula Kantor Gubernur Sumbar, Selasa (16/09/25).
Dalam kesempatan tersebut, Adib juga mensosialisasikan dua program utama PKUB Pusat Harmoni Award dan Sistem Peringatan Dini (Early Warning System/EWS) “Si Rukun”. Adib mengumumkan bahwa Sekretariat Jenderal Kemenag akan segera menggelar Kick Off Meeting untuk memulai penilaian Harmoni Award untuk FKUB Proaktif. Penghargaan ini akan diberikan kepada FKUB tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang dinilai paling agresif dan praktis dalam membina kerukunan.
“Penilaian akan berlangsung pada Oktober-November, dengan penganugerahan pada awal Desember. Untuk itu, kami harap partisipasi aktif dari Plt. Kanwil Kemenag Provinsi, Ketua FKUB, dan seluruh jajaran,” jelas Adib. Ia menekankan bahwa instrumen penilaian akan sangat memperhatikan bukti nyata (evidence) dan dukungan dari Pemerintah Daerah. Menyikapi dua daerah di Sumbar yang belum membentuk FKUB, Adib menegaskan komitmennya untuk tidak menggunakan pendekatan top-down.
“Pendekatannya bukan feel best approach, tetapi love is a proudly. Silakan jika sudah ada chemistry yang baik dan dirasa perlu, maka dibentuk. Jangan dipaksa, yang penting kita sudah memfasilitasi,” ujarnya. Ia menyerahkan sepenuhnya proses pembentukan kepada inisiatif masyarakat (bottom-up). Program lain yang menjadi sorotan adalah peluncuran E-Warning System (EWS) “Si Rukun”, sebuah aplikasi deteksi dini untuk konflik berdimensi sosial keagamaan. Sistem ini dirancang untuk memantau dinamika kerukunan secara real-time.
“Lebih baik memelihara kerukunan sebelum konflik terjadi daripada menyesal setelahnya. Damai adalah pondasi, sebuah investasi,” tegas Adib. Aplikasi yang telah diujicobakan di Jawa Barat dan Makassar ini rencananya akan diluncurkan pada 29 September 2025. Nantinya, para penyuluh agama dari semua direktorat jenderal di Kemenag akan diberikan akun untuk melaporkan kondisi kerukunan di lapangan, menjadikan mereka garda terdepan dalam deteksi dini.
Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) Kementerian Agama RI, Adib Abdushomad, memaparkan tujuan dan manfaat mendalam dari penerapan Early Warning System (EWS) atau Sistem Peringatan Dini "Si Rukun" yang akan segera diimplementasikan. Adib menjelaskan bahwa EWS "Si Rukun" dirancang dengan beberapa tujuan strategis sslain mendeteksi secara dini, juga untuk memastikan Respons Cepat. Dengan Membangun mekanisme untuk validasi laporan, mediasi, dan fasilitasi penyelesaian secara cepat dan tepat untuk mencegah eskalasi.
Termasuk juga memperkuat peran aktor lokal dalam mengoptimalkan peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Kantor Urusan Agama (KUA), dan relawan kerukunan sebagai garda terdepan dalam deteksi dan pencegahan konflik. "Intinya, kami ingin membangun ekosistem sistem peringatan dini yang benar-benar menyentuh hingga ke akar rumput," jelas Adib. Adib membeberkan target output yang ingin dicapai dari sistem ini. Selain terbentuknya ekosistem EWS yang solid hingga tingkat grassroots, Produksi peta kerawanan konflik yang diperbarui setiap triwulan, juga terimplementasinya respon cepat dan Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan yang jelas.
Untuk mewujudkannya, Adib menyebutkan setidaknya diperlukan empat pilar dukungan. Pertama, Regulasi adalah Payung hukum yang kuat dari pemerintah daerah. Kedua SDM seperti pelatihan bagi operator, relawan, dan mediator lokal. Ketiga, anggaran, baik Penganggaran untuk penguatan aplikasi, dashboard, dan kegiatan pemantauan dan evaluasi (monev) lapangan. Keempat, Sinergi yaitu Kolaborasi yang erat antara Kemenag, FKUB, Kesbangpol, Pemerintah Daerah, dan Tokoh Masyarakat
Lebih lanjut, Adib menekankan manfaat besar yang diharapkan dari EWS "Si Rukun sebagai Preventif, dimana untuk mencegah konflik sedini mungkin dan mencegah potensi eskalasi. Penguatan yaitu: memperkuat fondasi kerukunan hidup bermasyarakat secara luas. Data yang Valid Menyediakan data yang akurat dan real-time untuk mendukung perumusan kebijakan kerukunan yang tepat sasaran oleh Kementerian Agama RI.
"Pada akhirnya, EWS ini bukan sekadar aplikasi teknologi, tetapi sebuah ikhtiar sistematis untuk menjaga kerukunan sebagai investasi bangsa yang tak ternilai. Dengan pencegahan dini, kita semua bisa berkontribusi menciptakan kedamaian yang berkelanjutan," pungkas Adib. Adib juga menyoroti tantangan kerukunan di era digital. Menurutnya, tsunami informasi dan maraknya konten provokatif di media sosial merupakan ancaman serius.
“Digital literasi sangat penting diberikan kepada generasi muda agar mereka bijak bermedia sosial, tidak mudah terprovokasi, dan tidak menyebarkan berita tanpa disaring,” imbaunya. Ia menambahkan, kecepatan penyebaran ujaran kebencian (hate speech) seringkali lebih cepat daripada upaya menciptakan kedamaian, sehingga peran EWS menjadi krusial.
Adib menutup dengan menekankan pentingnya sinergi semua pihak Kemenag, FKUB, Kesbangpol, tokoh masyarakat, dan pemda. Ia berharap Sumbar dapat menjadi contoh daerah yang rukun dan damai. “Kalau Harmoni Award bisa didapatkan di daerah tertentu, berarti adem ayem rukun. Mari bersama-sama menciptakan Sumatera Barat yang rukun dan damai. Let’s be contributive!” ajaknya mengakhiri.
Ketua FKUB Provinsi Sumatera Barat Duski Samad menegaskan bahwa kerukunan umat beragama harus menjadi agenda strategis dan prioritas semua pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, Kementerian Agama, hingga masyarakat yang diwakili ormas dan tokoh agama. “Kebutuhan masyarakat terhadap kerukunan tidak bisa ditawar. Pertemuan ini hadir karena kesadaran, bukan karena paksaan,” ujar Duski. Ia mengungkapkan komitmennya untuk mendiskusikan isu strategis ini secara serius dengan Gubernur, Wakil Gubernur, Sekda, dan Plt Kanwil Kemenag Provinsi Sumbar.
Duski mengharapkan adanya kesadaran kolektif dari semua pihak. “Teori mengatakan, semakin homogen suatu masyarakat, justru semakin diperlukan wadah perjumpaan. Pentingnya ruang perjumpaan dan kebersamaan ini juga menjadi pernyataan utama Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama,” jelasnya, menekankan bahwa kehadiran forum ini adalah untuk kepentingan bersama, bukan individu, dan harus mengalir hingga ke level kabupaten/kota. Duski Samad memberikan peringatan keras agar komitmen terhadap kerukunan tidak sampai “bangkrut”.
“Jangan sampai kita distigma oleh media, atau dicurigai memiliki kepentingan tertentu. Investasi kita di bidang kerukunan jangan sampai bangkrut. Itu tagline-nya,” tegasnya. Ia lantas membantah keras segala stigma negatif tentang kerukunan di Sumbar. “Tidak ada bukti historis, tidak ada bukti empiris, dan tidak ada bukti ilmiah yang mengatakan Sumatera Barat itu tidak rukun. Di mana pun komunitas Minang berada, mereka selalu mampu beradaptasi dengan masyarakat setempat. Ini adalah investasi sejarah, investasi budaya, dan investasi kearifan lokal masyarakat Minangkabau,” papar Duski.
Duski menekankan bahwa peran serta dan kesadaran para pimpinan daerah sangat dibutuhkan untuk mewujudkan kerukunan. Menurutnya, pertemuan seperti Silatda ini bukan sekadar acara teknis-akademis, tetapi harus mampu menggugah semua pihak untuk mencari solusi bersama. “Kerukunan itu lahir dari rangkulan, dari salaman, dari pertemuan, dan dari dialog. Minimal dengan adanya ruang dialog ini, kita bisa mendengar dan mengumpulkan aspirasi untuk kemudian merekomendasikannya kepada pemerintah, sesuai dengan tugas dan fungsi FKUB,” ujarnya.
Ia menutup pernyataannya dengan menekankan tiga poin kunci kerukunan harus menjadi agenda serius semua stakeholder, kerukunan adalah investasi berharga, dan FKUB diharapkan dapat efektif menjadi penjaga harmoni tersebut, terutama dalam menghadapi tantangan di masa depan. Hadir Wakil Walikota Padang H Maigus Nasir, Sekretaris FKUB, jajaran KakanKemenag Kabupaten dan Kota, Pembimas, tokoh lintas agama, FKUB Kabupaten dan Kota dan lembaga Keagamaan yang ada di Provinsi Sumatera Barat.
0 Komentar