Tanamonews.com - Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah membuka Rapat Kerja Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha (TJSL BU) Sumatera Barat masa bakti 2024-2029 yang di selenggarakan di Auditorium Gubernuran, Selasa (23/9/2025).
Acara dengan tema “Kolaborasi Strategis TJSLBU Untuk Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Sumatera Barat” bertujuan untuk meningkatkan kesamaan persepsi, komitmen dan kepedulian Badan Usaha untuk berpartisipasi dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, meningkatkan sinkronisasi, koordinasi, dan sinergitas antara Badan Usaha di Sumbar.
Raker ini dihadiri Kepala DPMPTSP Sumbar Luhur Budianda, SY, M.Si., Kepala Dinas Sosial Sumbar Syaifullah, S.Pd, MM., Ketua TJSLBU Sumbar Gusti Chandra., Sekretaris TJSLBU Sumbar Tasman, Pengurus dan Anggota TJSLBU Sumbar. Menurut Gubernur Sumbar Mahyeldi, TJSLBU merupakan sumber alternatif untuk mendukung program pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas kesejahteraan hidup masyarakat.
TJSLBU memiliki nilai strategis penting untuk disinkronkan dengan program pemerintah haruslah berkualitas serta bantuan yang disalurkan mesti efektif, terarah, dan tepat sasaran (tepat jumlahnya, tepat penerimanya). “Aktivitas investasi pasar modal di Sumatera Barat terus menunjukkan pertumbuhan positif. Berdasarkan data dari Bursa Efek Indonesia (BEI) Sumatera Barat, total nilai transaksi saham yang dilakukan oleh investor ber-KTP Sumbar diperkirakan bisa mencapai Rp12 triliun. Ini menunjukkan potensi untuk membangun Sumbar sangat besar, hal seperti ini yang harus kita sikapi bagaimana cara kita bisa menarik para investor itu ke daerah untuk kelola daerah kita,” kata Mahyeldi.
Gubernur mengajak para pengusaha Minang yang ada dirantau adalah salah satu kekuatan dari Ranah Minang. Hampir di seluruh daerah di Indonesia ada orang Minang. Karena setiap perantau memiliki ikatan emosional di halaman. Ini yang harus bisa manfaatkan melalui Niniak Mamak, tokoh adat dan para pemimpin daerah agar bisa menanamkan modalnya untuk pembangunan daerahnya.
Selain itu Gubernur Mahyeldi menyampaikan di Sumbar memiliki kebun kelapa sawit sebanyak 11 ribu Ha yang dikelola oleh pengusaha yang tidak memiliki izin. Untuk Gubernur Mahyeldi berusaha meminta PT Agrinas Palma Nusantara, untuk mengelola 11 hektar lahan kelapa sawit tersebut, karena adanya alih fungsi lahan ke BUMN tersebut untuk tujuan peningkatan produksi dan rehabilitasi lahan. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan produksi minyak kelapa sawit dalam bentuk Usaha Milik Daerah ataupun melalui Koperasi. Ini memberikan manfaat ekonomi jangka panjang bagi masyarakat Sumbar nantinya.
Harapan Gubernur, kegiatan Rapat Kerja Forum TJSL diharapkan dapat meningkatkan komitmen dalam mensinergikan program perusahaan dengan pemerintah dan unsur masyarakat bidang Kesejaheteraan Sosial sebagai upaya meningkatkan kesadaran dan kepedulian dunia usaha dalam optimalisasi pembangunan di Sumbar. Ketua Forum TJSLBU Gusti Candra mengatakan, bahwa forum ini merupakan wadah kolaborasi berbagai badan usaha di daerah yang berkomitmen mendukung pembangunan berkelanjutan melalui implementasi program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan.
Keberadaan forum ini menjadi wujud nyata semangat kebersamaan antara dunia usaha dengan pemerintah dan masyarakat. “TJSLBU memiliki kesempatan strategis untuk menyusun program yang lebih terarah, lebih konkrit, dan berdampak nyata. Untuk itu TJSLBU Sumbar telah memprogramkan jangka pendek diharapkan mampu memberikan solusi cepat terhadap kebutuhan mendesak masyarakat, seperti pementasan masyarakat miskin ekstrim,” kata Gusti Candra.
Sementara untuk program jangka panjang, yaitu memperkuat daya saing daerah dalam dunia usaha, berkolaborasi dengan pemerintah daerah mendukung pembangunan berkelanjutan, serta menciptakan manfaat bersama bagi masyarakat dan pelaku usaha di Sumbar. (adpsb)
0 Komentar