Pessel, Tanamonews.com - Banjir bandang yang melanda beberapa wilayah Pesisir Selatan pada akhir November 2025 meninggalkan dampak serius bagi warga dan infrastruktur. Nagari Kapelgam dan Kecamatan IV Nagari Bayang Utara tercatat sebagai daerah dengan kerusakan paling parah, baik pada rumah, fasilitas publik, maupun lahan pertanian.
Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan merespons situasi darurat ini dengan cepat. Bupati Hendrajoni turun langsung ke lapangan didampingi Direktur Pemulihan dan Peningkatan Fisik BNPB RI, Dr. Ir. Afrial Rosya, untuk meninjau lokasi terdampak dan memastikan koordinasi antara pemerintah daerah dan pusat berjalan optimal.
Dalam kunjungan pada Minggu, 30 November 2025, Bupati dan tim melakukan peninjauan menyeluruh terhadap kerusakan rumah, fasilitas ibadah, serta lahan pertanian yang terendam. Mereka menekankan pentingnya langkah cepat untuk mencegah dampak yang lebih luas bagi warga terdampak.
Di Nagari Kapelgam, tercatat empat rumah hanyut terseret arus, satu musholla rusak parah, dan satu unit heler atau penggilingan padi hilang. Ratusan hektare sawah dan perkebunan juga terendam, mengancam mata pencaharian warga.
Sementara itu, di Kecamatan IV Nagari Bayang Utara, empat nagari masih terisolasi, yakni Pancung Taba, Limau Gadang, Muaro Aie, dan Ngalu Gadang. Total warga terdampak di wilayah ini diperkirakan lebih dari 3.000 jiwa.
Nagari Pancung Taba tercatat mengalami kerusakan paling parah, dengan 6 rumah hanyut, 16 rumah rusak berat, dan 18 rumah mengalami kerusakan ringan. Sementara satu musholla juga terdampak banjir. Nagari Limau Gadang melaporkan 5 rumah hanyut dan 4 unit rumah rusak.
Bupati Hendrajoni menegaskan, kesulitan utama saat ini adalah padamnya listrik dan terputusnya jaringan komunikasi, yang memperlambat koordinasi dan distribusi bantuan.
“Ini menjadi tantangan besar dalam upaya distribusi bantuan dan koordinasi. Menyikapi situasi ini, kami harus segera bertindak,” kata Hendrajoni, menekankan urgensi penanganan cepat.
Untuk itu, Pemkab Pesisir Selatan membentuk tim terpadu yang melibatkan TNI, Polri, BPBD, BNPB, Dinas Sosial, dan relawan. Tim ini bergerak serentak demi memastikan bantuan segera sampai ke warga terdampak.
Bantuan logistik darurat telah dikirim ke berbagai titik terdampak, termasuk beras, air mineral, mi instan, dan makanan siap saji. Bantuan tambahan juga disalurkan dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) melalui Anggota DPR RI, Lisda Hendrajoni, yang turun langsung meninjau warga di empat nagari terisolasi.
Lisda Hendrajoni menyampaikan, kehadirannya bukan hanya untuk menyerahkan bantuan, tetapi juga memantau kondisi warga terdampak secara langsung. Ia menekankan pentingnya koordinasi antara semua pihak untuk memastikan bantuan tersalurkan tepat sasaran.
Selain bantuan logistik, Pemkab juga menyiapkan fasilitas darurat seperti posko kesehatan, dapur umum, dan tenda pengungsian untuk memenuhi kebutuhan mendesak masyarakat.
“Ada dapur umum untuk memastikan warga mendapatkan makanan, serta tenda pengungsian untuk menampung mereka yang kehilangan tempat tinggal,” jelas Lisda.
Di sisi lain, BNPB melalui Afrial Rosya berjanji akan mendukung penanganan infrastruktur bersama Kementerian PUPR. Fokus utama adalah normalisasi sungai dan perbaikan infrastruktur terdampak untuk mencegah terulangnya bencana serupa.
“Kami juga menyiapkan genset darurat untuk memulihkan penerangan sementara. Hal ini penting agar distribusi logistik dan komunikasi antarposko dapat berjalan lancar,” terang Afrial.
Selain itu, semua kondisi lapangan akan dilaporkan secara rutin ke pusat agar solusi cepat dapat diambil dan langkah strategis segera dijalankan. Hal ini juga untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.
Pemerintah daerah memastikan asesmen lanjutan terus dilakukan secara menyeluruh. Tim akan memantau kerusakan, memprioritaskan warga terdampak, dan mengidentifikasi kebutuhan mendesak agar pemulihan berjalan optimal.
Hendrajoni menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran bantuan. Setiap rupiah anggaran harus dimanfaatkan untuk kemaslahatan warga terdampak.
“Kita pastikan seluruh proses penanganan berjalan cepat dan tepat, sehingga warga bisa kembali ke kehidupan normal secepatnya,” ujar Bupati.
Pemkab juga menekankan koordinasi yang baik antara seluruh OPD, relawan, dan aparat keamanan, untuk mempercepat pemulihan infrastruktur dan pelayanan dasar.
Fokus utama saat ini adalah memastikan kebutuhan dasar warga terpenuhi, termasuk pangan, kesehatan, tempat tinggal, dan pemulihan infrastruktur penting seperti jembatan dan jalan penghubung.
Ke depan, pemerintah daerah berkomitmen untuk melakukan langkah mitigasi bencana, termasuk normalisasi sungai dan perbaikan drainase, agar kejadian serupa dapat diminimalkan.
0 Komentar