Tanamonews.com, Padang - Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, menegaskan bahwa berakhirnya masa tanggap darurat bencana pada 22 Desember 2025 bukanlah akhir dari penanganan dampak bencana. Justru, fase rehabilitasi dan rekonstruksi (rekap rekon) membutuhkan dukungan yang lebih kuat, terencana, dan berkelanjutan, khususnya dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
Hal itu disampaikan Muharlion menyikapi besarnya tantangan pemulihan infrastruktur dan permukiman warga pascabencana yang melanda Kota Padang. Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat menjadi kunci agar proses pemulihan tidak berjalan parsial dan berlarut-larut. “Berakhirnya status tanggap darurat tidak berarti selesai. Kita memasuki fase pemulihan jangka menengah dan panjang yang justru membutuhkan dukungan lintas kewenangan. Peran Kementerian PU sangat krusial,” ujar Muharlion usai rapat banggar dengan TAPD Sabtu (20/12/2025)
Ia menyoroti kerusakan infrastruktur strategis seperti jalan nasional, jembatan, dan sungai yang tidak dapat ditangani sepenuhnya oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu, keterlibatan unit teknis Kementerian PU seperti Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) dan Balai Wilayah Sungai (BWS) dinilai sangat penting. “Kerusakan jalan dan jembatan, serta terganggunya fungsi sungai akibat pendangkalan dan perubahan alur, membutuhkan kapasitas teknis dan dukungan anggaran dari pemerintah pusat,” katanya.
Muharlion menekankan bahwa normalisasi sungai harus menjadi prioritas utama. Selain untuk memulihkan fungsi pengendalian air, langkah ini juga penting guna meminimalkan risiko bencana susulan yang berpotensi mengancam keselamatan warga. “Normalisasi sungai bukan sekadar proyek fisik, tetapi langkah strategis perlindungan jangka panjang bagi masyarakat. Ini membutuhkan perencanaan matang dan dukungan penuh Kementerian PU,” tegasnya.
Di tingkat daerah, DPRD Kota Padang memastikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tetap fokus menjalankan peran masing-masing dalam mendukung program rekap rekon. Dinas PUPR Kota Padang didorong mempercepat perbaikan jalan lingkungan dan drainase, sementara Dinas Lingkungan Hidup diminta memastikan kebersihan serta pemulihan lingkungan pascabencana berjalan optimal. Sementara itu, untuk penanganan hunian masyarakat terdampak, Muharlion menjelaskan bahwa pembangunan hunian sementara (huntara) terus berjalan dengan dukungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Namun, pembangunan hunian tetap (huntap) masih menghadapi tantangan, terutama terkait ketersediaan lahan yang memenuhi ketentuan zona aman bencana. “Huntap membutuhkan koordinasi lintas sektor dan lintas pemerintahan. Kami berharap Kementerian PU dapat mendukung penyediaan prasarana dan sarana dasar di kawasan hunian yang telah disiapkan pemerintah kota,” jelasnya. Saat ini, sebanyak 79 kepala keluarga telah menempati hunian sementara di rumah susun khusus (rusus), serta sekitar 30 kepala keluarga di rusunawa.
Selain itu, proses clear and cleaning di kawasan Simpang Haru diproyeksikan mampu menampung 50 hingga 70 kepala keluarga terdampak. Muharlion juga menekankan pentingnya pendataan yang akurat oleh camat dan lurah terhadap sekitar 580 rumah yang hanyut dan rusak berat. Pendataan ini menjadi dasar penyaluran bantuan, termasuk Dana Tunggu Huni (DTH) sebesar Rp500 ribu hingga Rp600 ribu per bulan agar tepat sasaran.
Sebagai langkah konkret, Pemerintah Kota Padang telah menyiapkan dua lokasi untuk pembangunan hunian tetap, masing-masing di belakang Pasar Simpang Haru dan kawasan Bumi Perkemahan, dengan total luas lahan sekitar tiga hektare. “Kami berharap pemerintah pusat dapat memfasilitasi pembangunan hunian tetap di lahan yang telah kami siapkan, sehingga masyarakat terdampak bisa segera memiliki tempat tinggal yang layak dan aman,” ujarnya. Bencana yang melanda Kota Padang sendiri tidak hanya berdampak pada permukiman warga, tetapi juga sektor infrastruktur dan pertanian.
Tercatat, kerusakan jaringan irigasi menyebabkan sekitar 4.140 hektare sawah tidak dapat digarap. Selain itu, sembilan jembatan dilaporkan rusak, serta sejumlah bangunan sekolah mengalami kerusakan berat dan membutuhkan penanganan segera. Muharlion berharap, dengan sinergi yang kuat antara Pemerintah Kota Padang, DPRD, dan Kementerian PU, percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dapat berjalan efektif dan memberikan dampak nyata bagi pemulihan kehidupan masyarakat Kota Padang.(ADV)
0 Komentar