Tanamonews.com - Anggota Komisi III DPRD Kota Padang, Ja’far, menegaskan bahwa Batang Kuranji merupakan salah satu sungai primer yang menjadi pemicu utama terjadinya banjir bandang di Kota Padang. Salah satu aliran sungai kecil yang terhubung langsung dengannya, yakni Batang Guo, kini mengalami pelebaran signifikan akibat terjangan banjir.
Kondisi tersebut, kata Ja’far, telah berdampak langsung terhadap masyarakat yang bermukim di wilayah perbatasan Kecamatan Kuranji dan Kelurahan Gunung Sarik. Hal itu ia sampaikan dalam rapat koordinasi penanganan banjir antara Pemerintah Kota Padang dan DPRD, yang digelar pada Selasa, 16 Desember 2025.
Berdasarkan data lapangan yang dihimpunnya, Ja’far menekankan pentingnya penanganan banjir dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan, mulai dari wilayah hulu hingga ke hilir sungai. “Di kawasan Batang Guo, saat ini terdapat sekitar 50 kepala keluarga terdampak. Sejumlah rumah mengalami kerusakan parah, pondasinya rubuh, bahkan sebagian telah hanyut. Mayoritas rumah yang tersisa sudah tidak layak lagi untuk ditempati,” ungkapnya.
Sementara itu, di wilayah perbatasan Kecamatan Kuranji dan Kelurahan Gunung Sarik, tercatat 7 kepala keluarga terdampak, dengan 5 KK di antaranya masih bertahan di mushala sebagai tempat pengungsian sementara. Dalam rapat tersebut, Ja’far juga menyampaikan aspirasi masyarakat yang ia peroleh langsung dari hasil peninjauan lapangan.
Warga, kata dia, berharap adanya solusi relokasi yang tetap memungkinkan mereka tinggal di tanah ulayat milik sendiri, bukan dipindahkan ke hunian sementara (Huntara) yang letaknya jauh dari pusat aktivitas keseharian. “Masyarakat berharap dapat dibangunkan rumah di tanah ulayat mereka. Jika harus tinggal di Huntara yang jaraknya jauh, tentu akan menyulitkan aktivitas sehari-hari,” jelas politisi Fraksi PKS DPRD Padang itu.
Ia menambahkan, seluruh data dan aspirasi warga tersebut siap diserahkan kepada pemerintah sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan. Selain di Batang Guo, kerusakan rumah juga terjadi di kawasan Sungai Sapih. Ja’far mengaku menerima banyak laporan langsung dari warga melalui pesan pribadi.
“Terdapat sekitar lima rumah di tepi sungai yang pondasinya sudah tergerus. Sebagian pemiliknya bahkan menyatakan bersedia direlokasi karena rumah mereka sudah tidak layak huni,” ujarnya. Namun demikian, ia menegaskan bahwa persoalan relokasi bukan sekadar kesiapan warga untuk pindah, melainkan juga ketersediaan rumah pengganti yang hingga kini belum ada.
“Masalahnya bukan hanya bersedia pindah, tapi rumah penggantinya belum tersedia. Ini yang harus segera dicarikan solusi konkret,” tegasnya. Ja’far juga menyoroti kondisi sungai yang semakin dangkal akibat sedimentasi. Saat ini, tinggi alur sungai di Batang Kuranji dan Batang Guo hanya tersisa sekitar 1 hingga 2 meter, jauh berkurang dari kondisi sebelumnya yang mencapai 4 meter.
Menurutnya, kondisi tersebut sangat berbahaya, terlebih jika di wilayah hulu masih terdapat aktivitas atau pekerjaan yang berpotensi menimbulkan genangan air. “Jika penanganan tidak dilakukan secara simultan dari hulu ke hilir, genangan di hulu bisa menjadi ancaman besar saat hujan lebat. Karena itu, diperlukan penambahan alat berat untuk normalisasi sungai,” katanya.
Pernyataan Ja’far ini disampaikan menyusul paparan data dari Pemerintah Kota Padang terkait dampak banjir bandang. Tercatat sebanyak 5.497 rumah terdampak, dengan 397 rumah rusak berat dan 183 rumah hanyut. Pemko Padang berencana melakukan relokasi korban ke hunian sementara maupun hunian tetap. Namun hingga kini, ketersediaan Rusunawa dan Rumah Khusus (Rusus) sebagai lokasi relokasi masih sangat terbatas.
Ja’far menekankan bahwa kondisi ini harus menjadi perhatian serius seluruh pemangku kepentingan, agar penanganan banjir tidak hanya bersifat darurat, tetapi juga menghadirkan solusi jangka panjang yang adil dan manusiawi bagi para korban. Berdasarkan data BPBD Sumatera Barat, banjir bandang di Kota Padang mengakibatkan 307 unit rumah mengalami kerusakan, dengan rincian 258 rusak berat, 16 rusak sedang, dan 33 rusak ringan.
Sementara itu, Pemko Padang mencatat total kerugian infrastruktur akibat bencana banjir bandang pada 25 November 2025 lalu mencapai Rp264,356 miliar. Data Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) menyebutkan, bencana tersebut menyebabkan 7 jembatan rusak berat dan 1 jembatan rusak ringan, serta kerusakan jalan sepanjang 1.884 meter, dengan nilai kerugian mencapai Rp157,894 miliar.
Selain itu, kerusakan pada bendungan dan sungai diperkirakan mencapai Rp84,362 miliar. Kerusakan juga melanda gedung pemerintahan, termasuk 22 unit fasilitas pendidikan yang terdiri dari 8 PAUD, 12 SD, dan 2 SMP, dengan nilai kerugian sekitar Rp5,572 miliar. Tak hanya itu, kerusakan pada Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di 7 intake PDAM diperkirakan menimbulkan kerugian sebesar Rp16,526 miliar. (adv)
0 Komentar