Tanamonews.com — Ketua DPRD Kota Payakumbuh, Wirman Putra, menegaskan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 harus benar-benar responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat. Hal itu ia sampaikan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD tingkat kota, Senin (30/03/2026).
“Kami mengapresiasi pelaksanaan Musrenbang RKPD 2027 dari tingkat kelurahan hingga kota sebagai langkah penting dalam merumuskan arah pembangunan yang partisipatif dan akuntabel,” kata Wirman.
Ia menyampaikan DPRD aktif mengawal proses perencanaan pembangunan melalui musrenbang, reses, serta rapat dengar pendapat guna memastikan aspirasi masyarakat terakomodasi sejak awal. Menurutnya, sejumlah isu strategis yang berhasil dihimpun DPRD di antaranya perbaikan infrastruktur jalan dan drainase, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta penguatan pembinaan keagamaan dan pelestarian budaya.
Selain itu, DPRD juga menyoroti persoalan ekonomi masyarakat, seperti keterbatasan lapangan kerja, rendahnya keterampilan tenaga kerja, serta belum optimalnya pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Wirman menambahkan persoalan lingkungan, khususnya pengelolaan sampah, serta keterbatasan sarana pelayanan publik juga menjadi perhatian utama dalam perencanaan pembangunan daerah.
Ia menegaskan seluruh aspirasi tersebut telah dirangkum dalam Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD dan menjadi bahan masukan penting dalam penyusunan RKPD 2027. “DPRD mendorong agar Pokir tidak hanya menjadi catatan, tetapi benar-benar diterjemahkan dalam program prioritas dan kebijakan anggaran daerah,” tegasnya.
Wirman menilai tema RKPD 2027 tentang transformasi sosial ekonomi yang inklusif dan berdaya saing sudah relevan. Namun demikian, ia mengingatkan agar seluruh perencanaan disusun secara realistis dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah. “Kami berharap RKPD 2027 menjadi dokumen yang realistis, terukur, dan selaras dengan kebijakan provinsi maupun nasional,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya efisiensi belanja serta penguatan belanja publik agar pembangunan memberikan dampak langsung bagi masyarakat. “Harapan kami sederhana, setiap rencana yang disusun hari ini benar-benar hadir menjawab kebutuhan masyarakat. Bukan sekadar angka di atas kertas, tetapi menjadi bukti nyata bahwa negara hadir di tengah kehidupan warga,” pungkasnya. (*)
0 Komentar