Tanamonews.com, Painan — Dugaan praktik pengaturan proyek fisik di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2025 kian menguat. Sejumlah temuan awal dan keterangan sumber mengindikasikan adanya pola yang tidak lazim dalam proses penunjukan pelaksana pekerjaan.
Berdasarkan penelusuran, paket-paket proyek yang menggunakan skema Penunjukan Langsung (PL) diduga telah diarahkan kepada pihak tertentu bahkan sebelum tahapan administrasi berjalan. Kondisi ini memunculkan indikasi adanya intervensi dalam proses yang seharusnya mengedepankan prinsip transparansi dan persaingan sehat.
Sorotan utama mengarah pada keberadaan sosok non-resmi yang disebut-sebut memiliki peran strategis dalam menentukan kontraktor penerima pekerjaan. Individu tersebut bukan aparatur sipil negara dan tidak tercatat dalam struktur resmi dinas, namun diduga aktif berkomunikasi dengan sejumlah pihak terkait proyek.
“Nama-nama rekanan itu seperti sudah ‘dikunci’ dari awal. Kami yang mencoba masuk, seolah hanya formalitas saja,” ungkap seorang narasumber yang enggan disebutkan namanya.
Sumber tersebut juga mengindikasikan adanya mekanisme tidak tertulis dalam pelaksanaan proyek. Ia menyebut, sejumlah pihak yang ingin mendapatkan pekerjaan diduga harus memenuhi “komitmen tertentu” di luar ketentuan resmi.
“Kalau tidak ikut pola itu, hampir pasti tidak akan dapat paket. Ini yang jadi pembicaraan di kalangan rekanan,” tambahnya.
Selain itu, beredar pula informasi mengenai dugaan adanya setoran dalam setiap paket pekerjaan, yang nilainya disebut mencapai sekitar 12 persen dari pagu anggaran setelah pajak. Meski demikian, informasi ini masih memerlukan verifikasi lebih lanjut dari pihak berwenang.
Isu lain yang turut mencuat adalah penggunaan istilah sandi tertentu dalam komunikasi internal, yang diduga digunakan untuk menyamarkan praktik-praktik non-formal dalam pengaturan proyek.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pesisir Selatan, Salim Muhaimin, saat dikonfirmasi membenarkan adanya 44 paket proyek fisik yang berjalan pada tahun 2025.
“Total ada 44 paket, terdiri dari 19 paket SMP, 19 paket SD, dan 6 paket TK/PAUD,” ujarnya.
Namun, saat dimintai klarifikasi terkait dugaan keterlibatan pihak luar, mekanisme penunjukan proyek, hingga isu fee yang beredar, yang bersangkutan belum memberikan tanggapan lebih lanjut.
Minimnya penjelasan resmi tersebut dinilai semakin memperkuat desakan publik agar dilakukan penelusuran lebih mendalam. Sejumlah kalangan menilai, jika dugaan ini benar, maka praktik tersebut berpotensi melanggar prinsip tata kelola pemerintahan yang bersih serta berdampak pada kualitas pembangunan sarana pendidikan.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak yang disebut-sebut dalam berbagai informasi tersebut belum memberikan klarifikasi. Redaksi menegaskan tetap membuka ruang hak jawab bagi seluruh pihak terkait, sebagai bentuk komitmen terhadap asas keberimbangan dan praduga tak bersalah.
0 Komentar