Tanamonews.com, Dharmasraya – Bupati Dharmasraya, Annisa Suci Ramadhani, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke pabrik kelapa sawit PT Dharmasraya Lestarindo (DL) di Nagari Koto Padang, Kecamatan Koto Baru, Kamis (28/5/2026).
Seperti dilansir dari Scientia Dharmasraya, langkah tegas ini diambil menyusul derasnya keluhan petani terkait penurunan harga Tandan Buah Segar (TBS) sawit secara sepihak oleh perusahaan.
Di hadapan manajemen perusahaan, Bupati Annisa langsung mencecar dasar kebijakan penurunan harga tersebut. Ia menilai alasan aturan baru yang dipakai perusahaan belum resmi diterapkan, sehingga terkesan seperti spekulasi yang merugikan.
“Apa yang menjadi dasar perusahaan menurunkan harga? Karena kalau aturan itu belum diimplementasikan, artinya ini masih spekulasi. Nah, spekulasi ini kalau terlalu jauh bisa merugikan petani-petani kita,” ujar Annisa dengan nada tegas.
Annisa mengingatkan bahwa mayoritas masyarakat Dharmasraya menggantungkan hidup dari kebun sawit. Oleh karena itu, ia meminta korporasi tidak main-main dalam mengambil kebijakan harga.
Ia juga membeberkan data bahwa harga Crude Palm Oil (CPO) dunia untuk wilayah Sumatra Barat di periode keempat berada di angka Rp15.183. Angka tersebut relatif stabil dan tidak mengalami perubahan signifikan dibanding periode sebelumnya.
“Kalau acuannya harga CPO dunia, tidak terlalu berbeda dengan periode sebelumnya, harganya relatif sama,” tambahnya. Melalui sidak ini, Pemkab Dharmasraya mendesak PT DL untuk lebih transparan dan tidak mengambil kebijakan sepihak yang mencekik ekonomi petani lokal.
Penjelasan Resmi Dinas Kominfo Dharmasraya
Konteks penurunan harga ini diperkuat oleh rilis resmi dari Dinas Kominfo Dharmasraya beberapa hari lalu. Diketahui, sejumlah Pabrik Kelapa Sawit (PKS) kedapatan menurunkan harga TBS sepihak dengan dalih penyesuaian terhadap kebijakan baru Presiden RI mengenai Tata Kelola Ekspor kelapa sawit satu pintu melalui BUMN (PT DSI).
Namun, Dinas Kominfo Dharmasraya menegaskan bahwa kebijakan Presiden tersebut justru bertujuan baik untuk melindungi harga dan menghindari manipulasi ekspor. Terlebih, implementasi transisi aturan tersebut baru dimulai pada 1 Juni 2026, dan baru berlaku penuh per 1 Januari 2027.
Selain itu, program mandatori B50 nasional yang akan bergulir pada Juli 2026 diproyeksikan justru bakal memperkuat serapan CPO dalam negeri. Oleh karena itu, Pemkab Dharmasraya menyatakan ketidakwajaran penurunan harga TBS di tingkat petani saat ini tidak memiliki dasar yang kuat dan wajib menjadi perhatian serius.
Apresiasi dan Angin Segar di Media Sosial
Ketegasan Pemkab Dharmasraya bersama jajaran Apkasi Sawit yang bergerak cepat di lapangan ini langsung memicu reaksi positif di akar rumput. Berdasarkan pantauan di media sosial, sejumlah petani kelapa sawit di Dharmasraya mengaku mendapat angin segar atas kepedulian jajaran pemerintah daerah tersebut.
Ungkapan rasa syukur salah satunya mengalir dari unggahan akun Facebook warga setempat. Warganet menilai kehadiran langsung pemimpin daerah ke pabrik kelapa sawit memberikan harapan baru bagi kesejahteraan mereka.
"Kita dari masyarakat petani sawit dapat angin segar dari bupati dan Apkasi Sawit Dharmasraya tentang penuntutan masalah harga sawit petani. Mudah-mudahan ini menjadi langkah awal untuk kenaikan harga di tengah-tengah masyarakat petani Dharmasraya," tulis salah seorang warga dalam unggahan Facebook-nya.
Petani lokal tersebut juga menyampaikan rasa terima kasihnya atas tindakan responsif yang ditunjukkan oleh orang nomor satu di Dharmasraya tersebut. "Kunjungan ini bentuk penekanan kenaikan harga buat masyarakat petani sawit oleh bupati dan Apkasi Sawit ke PT DL. Terima kasih banyak Ibuk Annisa, Bupati Dharmasraya," tutupnya. Penulis: Dimetri Robby
0 Komentar