Tanamonews.com — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) memberikan pembekalan kepada Peserta Didik Reguler (Pasis Dikreg) LV Sekolah Staf dan Komando (Sesko) TNI Tahun Ajaran 2026 dalam rangka Kuliah Kerja Dalam Negeri (KKDN) di Auditorium Gubernuran Sumbar, Selasa (9/6/2026).
Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah yang diwakili Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumbar, Era Sukma Munaf menyampaikan materi bertema “Penanganan Ancaman Megathrust dalam Perspektif Kebijakan Nasional, Pertahanan Negara, dan Tata Kelola Pemerintahan Daerah.”
Menurutnya, tema tersebut sangat relevan untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam menghadapi ancaman bencana yang berpotensi memengaruhi stabilitas nasional. Dalam paparannya, Era menjelaskan bahwa Sumbar merupakan salah satu wilayah dengan tingkat kerawanan bencana tertinggi di Indonesia. Ancaman gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, hingga erupsi gunung api menjadi tantangan yang harus dihadapi secara serius dan terintegrasi.
“Penanggulangan bencana bukan sekadar urusan daerah, tetapi merupakan bagian penting dalam menjaga stabilitas sosial, ekonomi, bahkan keamanan nasional. Karena itu, pendekatan yang dilakukan harus komprehensif dan melibatkan seluruh komponen bangsa, termasuk TNI,” ujarnya. Ia menuturkan, secara geografis Sumbar berada di jalur subduksi aktif Mentawai yang berpotensi memicu gempa besar. Selain itu, kondisi topografi yang didominasi perbukitan dengan curah hujan tinggi juga menjadikan wilayah ini rentan terhadap longsor dan banjir bandang.
Berdasarkan data tahun 2025, tercatat 208 kejadian bencana di 19 kabupaten dan kota di Sumbar, jenis bencana tersebut didominasi oleh kebakaran hutan dan lahan, banjir, serta tanah longsor. Di antara berbagai ancaman tersebut, potensi gempa megathrust menjadi salah satu yang paling serius karena dapat memicu tsunami dan berdampak luas terhadap wilayah pesisir, termasuk Kota Padang sebagai pusat aktivitas ekonomi.
“Ancaman megathrust harus dipandang sebagai ancaman terhadap ketahanan nasional karena dampaknya dapat memengaruhi sistem logistik, perekonomian, serta stabilitas sosial masyarakat,” kata Era. Ia juga mengungkapkan sejumlah tantangan yang masih dihadapi dalam upaya pengurangan risiko bencana, mulai dari belum optimalnya integrasi mitigasi bencana dalam perencanaan pembangunan, perlunya penguatan koordinasi lintas sektor, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dan sarana prasarana, hingga kesiapsiagaan masyarakat yang belum merata.
Karena itu, Pemprov Sumbar terus mendorong dukungan pemerintah pusat melalui penguatan infrastruktur mitigasi seperti shelter tsunami dan jalur evakuasi, pengembangan sistem peringatan dini yang terintegrasi secara real time, dukungan pendanaan berkelanjutan, serta sinkronisasi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah. Era Sukma menegaskan keberhasilan penanganan bencana sangat ditentukan oleh kolaborasi seluruh pihak, termasuk peran strategis TNI dan Polri.
Menurutnya, pada tahap pra-bencana diperlukan perencanaan dan latihan bersama, saat bencana dibutuhkan komando terpadu dan mobilisasi cepat, sedangkan pada tahap pascabencana harus dipastikan rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan dengan prinsip build back better. Selain itu, Pemprov Sumbar juga terus memperkuat kesiapsiagaan melalui pembentukan Kelompok Siaga Bencana di masyarakat, simulasi evakuasi tsunami secara berkala, penyusunan Dokumen Rencana Kontingensi Tsunami Tahun 2025, integrasi mitigasi bencana dalam kebijakan daerah, serta penguatan kolaborasi pentahelix dalam penanganan bencana hidrometeorologi.
Sementara itu Komandan Sesko TNI, Marsekal Madya TNI Arif Widianto menyampaikan Dikreg LV Sesko TNI Tahun Ajaran 2026 diikuti 157 peserta yang terdiri dari personel TNI AD, TNI AL, TNI AU, Polri, serta lima peserta dari negara sahabat. Pendidikan dilaksanakan dengan sistem blended learning, sementara kegiatan KKDN berlangsung selama 8–12 Juni 2026 di Provinsi Sumatera Utara dan Sumatera Barat.
Menurut Arif, ancaman megathrust merupakan ancaman nonmiliter yang memiliki dampak luas terhadap keselamatan masyarakat dan stabilitas nasional. Karena itu, sinergi antara kebijakan nasional, pertahanan negara, dan tata kelola pemerintahan daerah menjadi kunci dalam membangun ketahanan nasional. Ia berharap kegiatan tersebut menghasilkan kajian dan executive summary yang dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah dan satuan komando kewilayahan dalam memperkuat kesiapsiagaan menghadapi bencana. (adpsb)
0 Komentar